Di tangan para tenaga kesehatan kini nasib Indonesia bergantung. Menghadapi wabah corona, mereka berjibaku siang-malam. Ini merupakan pertaruhan yang berat karena mereka juga berpotensi tertular. Untuk itu, mereka pantas diberi penghargaan serta mendapat dukungan penuh dari negara dan seluruh lapisan masyarakat.

Namun para "prajurit" di garis terdepan wabah ini justru berperang tanpa senjata yang memadai. Para dokter dan perawat itu nyatanya kekurangan alat pelindung diri, seperti baju hazmat, sarung tangan, dan masker N95, ketika memeriksa pasien yang terjangkit corona. Bahkan, di beberapa rumah sakit, mereka terpaksa memakai jas hujan dan baju bedah karena pakaian standar dalam penanganan wabah tak tersedia. Selain mahal, alat-alat pelindung diri itu langka di pasar.

Dampaknya sudah terlihat. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan setidaknya 23 tenaga kesehatan telah tertular virus corona. Bahkan, enam dokter yang menangani wabah ini meninggal, lima di antaranya karena Covid-19.

Banyaknya korban dari tenaga kesehatan ini menunjukkan betapa lambatnya pemerintah dalam menghadapi wabah. Ketika Cina mengumumkan kasus corona pertama pada akhir Desember tahun lalu, hingga Februari pemerintah Indonesia belum juga menerapkan kebijakan yang memadai untuk mencegah penularan. Ketika kasus pertama corona di Tanah Air diketahui pada 2 Maret lalu, Kementerian Kesehatan belum mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk menghadapinya. Presiden Joko Widodo pun baru memutuskan penggunaan kit rapid test 17 hari kemudian.

Kini, rumah-rumah sakit telanjur kerepotan menghadapi pasien yang terus berdatangan dan pemerintah kelabakan untuk memasok alat kesehatan serta obat-obatan yang sudah langka di pasaran. Rumah-rumah sakit juga menghadapi kekurangan tenaga medis. Indonesia hanya punya sekitar seribu dokter paru dan 200 di antaranya berdinas di Jakarta. Idealnya, satu dokter paru merawat sepuluh pasien saja. Kini ada 579 pasien yang positif terjangkit corona. Maka, dokter paru pun harus bekerja lebih keras lagi. Bila para dokter itu dipaksa bekerja terus ketika jumlah kasus meningkat, hal tersebut justru akan membahayakan kesehatan mereka sendiri karena dapat mengalami kelelahan. Ini belum termasuk tenaga medis lainnya yang turut menangani wabah, dari peneliti di laboratorium hingga perawat.

Hal-hal semacam ini seharusnya dapat segera diantisipasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tapi, berdalih tak ingin membuat panik publik, dia justru terkesan mengabaikan penyakit itu tetap bersalaman dan tak memakai masker dalam acara publik. Ia menyebutkan corona bisa sembuh dengan sendirinya. Betapapun itu mungkin benar karena tubuh memilliki antibodi pernyataan itu tak pantas dikeluarkan di tengah skeptisisme publik pada kinerja pemerintah.

Terawan sepantasnya mundur dari jabatannya. Jika tidak, Presiden Jokowi yang harus memecatnya. Kementerian Kesehatan selayaknya dipimpin oleh seorang profesional yang trengginas ahli kesehatan masyarakat atau manajemen pelayanan publik.

Jokowi tak selayaknya ragu-ragu. Jika dilakukan untuk mengatasi kinerja Kementerian Kesehatan yang buruk, meski agak terlambat, pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberi sedikit harapan. Dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo yang lebih berpengalaman menghadapi situasi darurat, Gugus Tugas semestinya lebih trengginas dan tepat sasaran dalam bertindak. Doni dan kawan-kawan harus berusaha keras memenuhi harapan jutaan rakyat Indonesia itu.