Hukum Politikus Perongrong KPK
Publik harus menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket untuk memeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan segelintir anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak angket ini jelas melecehkan hukum dan patut diganjar sanksi setimpal. Mereka tak layak lagi dipilih pada pemilihan umum 2019.
Rencana penggunaan hak angket itu sungguh mengada-ada. Dalam rapat kerja antara Komisi Hukum DPR dan KPK, pertengahan April lalu, bebera
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini