Peran Kunci Bos Demokrat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya menghindari blunder seperti dalam urusan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kali ini ia masih bisa mengoreksi sikapnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi wewenang khusus ini tak akan ia nikmati lagi setelah tidak menjadi presiden.

Sikapnya yang mengambang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berakibat buruk bagi demokrasi. Manuver politikus Demokrat yang walk-out dalam pengesahan RUU Pilkada mudah ditafsirkan bahwa partai ini menyokong pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Yudhoyono secara tak langsung ikut mengubur mekanisme demokrasi di daerah.