Korupsi Massal di Tanah Papua

Tak ada alasan bagi partai politik untuk tetap mempertahankan 44 anggota DPRD Papua Barat yang terbukti korupsi. Mereka harus segera diganti lewat mekanisme pergantian antarwaktu meski putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura itu belum inkracht. Para anggota Dewan itu sudah tak punya legitimasi lagi untuk menjalankan tugasnya.

Inilah saatnya partai politik bersih-bersih dan menunjukkan komitmen mereka memberantas korupsi. Jika tidak segera diganti, roda pemerintahan di Papua Barat bisa mandek karena para anggota DPRD itu sudah tak punya legitimasi lagi untuk menjalankan tugasnya. Bisa dibayangkan apa kata dunia bila para anggota DPRD yang juga terpidana itu mengetuk keputusan penting, seperti peraturan daerah. Bagaimana pula para wakil rakyat yang tersandung hukum itu bisa mengawasi pemerintahan?