Politik Olahraga Indonesia ala Sukarno

Sabtu, 5 November 2016

Politik dan olahraga, jika kita membicarakannya hari ini, keduanya merupakan ranah yang berbeda. Keduanya terpisah dan tak boleh disatukan. Jika dikombinasikan, sanksi akan diberikan oleh komite olahraga internasional. Contoh kasus terbaru yang paling konkret ialah sanksi yang diberikan oleh Federation of International Football Association (FIFA) kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015. Musababnya, FIFA menganggap pemerintah mengintervensi kepengurusan PSSI.

Hal itu cukup absurd, sebab pemerintah hanya diposisikan sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi lembaga keolahragaan, tanpa punya hak lain. Jika kita berkaca pada perjalanan sejarah Indonesia, kita akan menemukan bahwa politik dan olahraga tak bisa dipisahkan. Keduanya bahkan saling melengkapi. Olahraga dijadikan alat pemersatu bangsa—bahkan antarbangsa terjajah. Selain itu, olahraga dijadikan tolok ukur kedaulatan suatu bangsa dan negara.