Ultimatum agar Tuntas di Peradilan Umum - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Ultimatum agar Tuntas di Peradilan Umum

Kasus korupsi Basarnas bisa diadili di peradilan umum. Peradilan militer dianggap melanggengkan impunitas.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak (kiri) dan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda, Agung Handoko saat memberikan keterangan setelah melakukan pertemuan koordinasi pasca operasi tangkap tangkap KPK kasus suap Kepala Basarnas, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 28 Juli 2023. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 171462946551.

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berencana melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Pengawas KPK. Koalisi mengultimatum agar tim penyidik KPK tetap menuntaskan proses hukum perwira TNI aktif yang diduga terlibat korupsi.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menyatakan akan meminta Dewan Pengawas KPK menginvestigasi mekanisme pengusutan s

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Hendrik Yaputra

KPK Peradilan Militer Henri Alfiandi Korupsi Basarnas

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Berita Utama

Kesepakatan Dua Lembaga di Kasus Basarnas
Nasional

Jalan Panjang Menuntut Keadilan
Gaya Hidup

Menghidupkan Kembali Lintas Melawai
Berita Utama

Ultimatum agar Tuntas di Peradilan Umum

Konten Eksklusif Lainnya

2 Mei 2024
1 Mei 2024
30 April 2024
29 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.