Terganjal Syarat Mengadili Tentara
Penanganan kasus-kasus korupsi di sektor pertahanan tampaknya sulit galir dan kerap luput dari pantauan publik. Pengusutan bisa menerapkan prinsip koneksitas.
JAKARTA – Penanganan kasus-kasus korupsi di sektor pertahanan kerap luput dari pantauan publik. Peneliti dari Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, menilai proses pengadilan militer tidak transparan. Sebab, kata dia saat dihubungi, kemarin, ”Masyarakat baru tahu adanya kasus pasti ketika sudah dijatuhi vonis."
Alvin mencontohkan kasus korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) pada 2010-2014. Pa
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini