Mudarat Menunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Undang-undang perampasan aset tindak pidana kian diperlukan seiring dengan bergulirnya proses penagihan dan pengejaran aset pengemplang BLBI. Dengan aturan tersebut, Satgas BLBI bisa lebih mudah merampas aset obligor yang membandel.
arsip tempo : 171401717659.
JAKARTA - Kehadiran undang-undang perampasan aset tindak pidana kian diperlukan seiring dengan bergulirnya proses penagihan dan pengejaran aset debitor dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai hak kekayaan negara.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, menuturkan pengesahan aturan tersebut diyakini dapat menuntaskan kasus BLBI dengan lebih efektif dan optimal karena akan melegitimasi
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
