Sebanyak 75 pegawai andal Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tidak lolos sebagai aparat sipil negara menunggu kepastian statusnya. Wadah Pegawai menganggap bahwa asesmen itu melanggar konstitusi.
Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 18 Maret 2020. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 167995099742
JAKARTA – Pelbagai kalangan terus mendukung 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah, misalnya, menyatakan siap mengadvokasi pegawai KPK yang terancam diberhentikan itu.
Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, menganggap asesmen itu hanyalah bagian dari skenario pelemahan KPK. Sebab, sejumlah nama pegawa
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.