JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Protokol kesehatan diperlukan karena pemilihan kali ini akan diselenggarakan di tengah bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan Peraturan KPU tentang protokol kesehatan itu sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Protokolnya baru di Kemenkumham untuk harmonisasi. Akan segera diundangkan," kata dia, kemarin.
Ilham mengatakan, sesuai dengan kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, metode pencoblosan tetap dilakukan secara konvensional. Namun, kata dia, untuk menekan risiko penularan Covid-19, KPU menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Misalnya, ia melanjutkan, panitia penyelenggara pemilihan akan menyediakan alat pembersih tangan dan mewajibkan pemilih menggunakan masker saat pencoblosan pasangan calon di tempat pemungutan suara. KPU juga berencana menyediakan masker di lokasi pencoblosan untuk dibagikan secara gratis kepada pemilih yang tidak menggunakannya.
Protokol kesehatan lainnya, kata dia, KPU akan memeriksa suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke bilik suara. Pemilih yang bersuhu di atas 38 derajat Celsius akan mencoblos di bilik khusus yang sudah disediakan panitia. KPU juga menyediakan sarung tangan plastik untuk meminimalkan penyebaran virus melalui alat pencoblos atau peralatan lainnya. Lalu tinta celup akan diganti dengan tinta tetes dengan tujuan mengurangi risiko penyebaran virus.
Selain itu, kata Ilham, KPU berencana merekayasa waktu pencoblosan untuk meminimalkan kerumunan orang di tempat pemungutan suara. "Bisa saja kami atur sedemikian rupa agar pemilih tak datang pada jam yang sama," ujarnya.
Selain pencoblosan, Ilham mengungkapkan, ada tiga tahap krusial dalam pemilihan yang berpotensi terjadi penularan virus karena meningkatkan interaksi langsung serta menimbulkan keramaian, yaitu verifikasi calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, dan masa kampanye.
Dari tiga tahapan ini, KPU daerah telah memulai verifikasi calon perseorangan pada pekan lalu. Karena itu, lembaganya mewajibkan panitia verifikasi untuk melaksanakan tes cepat Covid-19. Panitia yang memiliki hasil tes reaktif diminta beristirahat sementara waktu. "Kami berharap seluruh peserta pemilihan dan panitia penyelenggara mematuhi protokol kesehatan ini," kata Ilham.
Direktur Media dan Komunikasi Politika Research Center, Dudi Iskandar, menyarankan KPU, partai politik, dan peserta pemilihan menggalakkan sosialisasi untuk menekan risiko penularan Covid-19. Sebab, kata dia, mayoritas pemilih dalam pemilihan serentak ini berasal dari kawasan perdesaan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan catatan lembaganya, sekitar 40 persen pemilih belum memiliki telepon pintar atau smartphone.
Ia juga meminta agar kampanye pasangan calon memanfaatkan teknologi informasi, seperti lewat grup pesan instan dan media sosial. "Kampanye ditentukan oleh tim kreatif tim suksesnya," ujar Dudi.
Mantan Wali Kota Makassar yang berencana mendaftar sebagai calon Wali Kota Makassar di pemilihan tahun ini, Mohammad Ramdhan Pomanto, memastikan timnya akan mengandalkan kampanye lewat grup WhatsApp. "Kami akan merangkul influencer, tokoh masyarakat, dan membuat koloni di WhatsApp untuk mengkampanyekan program," kata Dani.
Hal senada disampaikan Helmi Hasan, bakal calon Gubernur Bengkulu. Ia mengatakan timnya akan memilih berkampanye dari rumah ke rumah. "Kami akan mengusahakan pembagian masker. Jadi, tak perlu undang artis-artis, cukup masker saja," ujar Helmi.
ROBBY IRFANY
