JAKARTA - Perilaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri yang menumpang helikopter saat melakukan kunjungan pribadi dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada Sabtu pekan lalu mendapat kecaman dari para pendahulunya di komisi antirasuah. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan itu dianggap tak mampu menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya.
Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, mengatakan tak pernah ada pemimpin KPK pada masa ia menjabat maupun pemimpin sebelumnya yang menyewa helikopter ketika melakukan kunjungan ke daerah. Menurut dia, prinsip bekerja di KPK adalah menghindari pemborosan dan kemewahan. "Menghindari kemewahan agar tetap sederhana," kata dia kepada Tempo, kemarin.
Abraham menjelaskan, KPK menanggung semua kebutuhan komisioner saat melakukan kunjungan ke daerah. Konsekuensinya, selama berada di daerah, komisioner dilarang menerima pelayanan dari pemerintah daerah maupun orang lain untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.
Menurut Abraham, kode etik lembaga antirasuah tidak hanya berlaku ketika pemimpin melakukan perjalanan dinas. Meski melakukan perjalanan pribadi, kata dia, seharusnya komisioner tetap menjaga marwah komisi antirasuah. "Kode etik itu kan kode perilaku. Dia mengatur perilaku supaya mencerminkan marwah KPK seperti kesederhanaan. Jadi, walaupun itu di luar KPK, kita harus tetap menjaganya," kata dia.
Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, mengakui tidak ada larangan tertulis bagi pejabat KPK untuk menyewa helikopter saat melakukan kunjungan ke luar daerah. Namun, ia menuturkan, kode etik melarang komisioner untuk bergaya hidup mewah.
Laode bercerita, selama menjabat sebagai komisioner KPK, kode etik secara ketat mengatur semua keperluan komisioner ketika melakukan kunjungan ke daerah. Dari penginapan, transportasi, hingga biaya makan, semua memiliki plafon. Biayanya pun berbeda tiap daerah. Namun rata-rata uang saku yang diberikan kepada komisioner hanya sebesar Rp 380 ribu per hari. "Untuk transportasi, protokol selalu menyiapkan Kijang Innova. Jadi, bisa membawa dua ajudan sekaligus dan koper," kata Laode kepada Tempo, kemarin.
Jika kunjungan daerah yang dilakukan pimpinan bukan kategori dinas, Laode mengimbuhkan, semua biaya ditanggung pribadi. Komisioner pun hanya diperbolehkan membawa dua ajudan dengan biaya dari kantor. "Dari zaman dulu selalu begitu," ujarnya.
Dihubungi terpisah, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sudah ada standar biaya umum yang boleh dihabiskan komisioner ketika melakukan kunjungan luar kota. Untuk pesawat, misalnya, hanya boleh maksimal di kelas bisnis. Untuk sewa transportasi di daerah pun, kata dia, paling tinggi hanya boleh menggunakan mobil. "Enak aja (sewa helikopter), mobil aja paling boleh Kijang, tau!" kata dia.
Saut mengatakan komisioner memang bisa menyewa kendaraan mewah jika memiliki kelebihan dana pribadi selama tidak membuat negara rugi. Namun, ia mengingatkan, kode etik mengatur pejabat KPK dilarang bergaya hidup mewah. "Gaya hidup sederhana harus menjadi pegangan," ucap dia.
Firli Bahuri ketahuan menumpang helikopter saat melakukan kunjungan pribadi ke Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Bersama istri dan anaknya, Firli berziarah ke makam orang tuanya pada Sabtu pekan lalu.
Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, perjalanan Firli diduga menggunakan fasilitas milik sejumlah pengusaha. Firli tiba di Palembang pada Sabtu lalu dan diduga menumpang mobil Toyota Alphard milik orang lain. Ia lalu diduga terbang ke Baturaja dengan menumpang helikopter dengan kode PK-JTO.
Firli tak membalas upaya konfirmasi Tempo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan helikopter yang ditumpangi Firli adalah sewaan. Menurut Alex, Firli terpaksa menyewa helikopter lantaran hanya memiliki cuti satu hari. "Kalau PP (pulang-pergi jalan darat) lebih dari sehari, padahal cutinya sehari. Makanya menyewa helikopter dan dia bilang bayar. Itu yang disampaikan," katanya.
AVIT HIDAYAT | MAYA AYU PUSPITASARI
Perilaku Firli Kontras dengan Pemimpin KPK Terdahulu
