JAKARTA – Sejumlah kepala daerah meminta pemerintah pusat menyederhanakan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dari setidaknya delapan pintu menjadi satu pintu saja. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan sulitnya membagi bantuan sosial dari pemerintah dengan beragam pintu penyaluran. "Bisa dibayangkan pusingnya kami karena harus membagi 9,3 juta penduduk ke dalam delapan pintu bantuan," kata Ridwan dalam diskusi daring, kemarin.
Menurut Ridwan, pemerintah pusat bisa mengumpulkan anggaran bantuan dari berbagai sumber. Namun, untuk penyalurannya, menurut dia, lebih baik berasal dari satu komando. Dengan demikian, penyaluran bisa dilakukan secara bersamaan dan meminimalkan tumpang-tindih data. "Saat ini kami harus membagi jadi delapan pintu. Siapa di pintu satu, siapa di pintu delapan, itu tidak sederhana," ujar Ridwan.
Pintu penyaluran bantuan bagi warga yang terkena dampak Covid-19 di Jawa Barat berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dana Desa, bantuan presiden untuk perantau, bantuan sosial untuk perantau Jabodetabek, Bantuan Tunai Kementerian Sosial, bansos kabupaten atau kota, dan bansos gubernur. Mekanisme dan waktu penyaluran bantuan itu berbeda-beda tergantung kementerian dan daerah masing-masing.
Akibat perbedaan mekanisme dan waktu penyaluran, Ridwan mengatakan, timbul masalah saat masyarakat menerima bantuan. Misalnya, warga yang terdata menerima bantuan dari Kementerian Sosial pada 20 April lalu merasa cemburu kepada warga yang sudah lebih dulu menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepekan sebelumnya. Di sisi lain, bantuan dari Dana Desa baru cair pada akhir April lalu. Menurut dia, perbedaan waktu penyaluran inilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. "Evaluasi saya, di masa depan, kalau sudah darurat bencana, cukuplah satu pintu, walaupun sumber pendanaan atau bantuan kepada rakyat datang dari berbagai sumber," ujar Ridwan. "Jangan ada lima kementerian melakukan penyaluran bantuan dengan lima cara masing-masing."
Rumitnya pendataan akibat banyaknya pintu penyaluran bantuan juga dirasakan oleh Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Menurut Anas, penyaluran bantuan sosial dari pusat masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Untuk mengatasinya, dia menemui langsung para kepala desa dan operator desa guna menyamakan persepsi dengan sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh sejumlah kementerian. "Berbagai persoalan yang muncul pada penyaluran tahap pertama ini harus kita selesaikan. Jangan sampai terulang pada tahap berikutnya," kata Anas. Ia memaklumi kesalahan-kesalahan kecil merupakan sesuatu yang manusiawi karena hampir semuanya mengalami problem yang sama.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan penyaluran bantuan melalui beragam pintu sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. Berbagai pintu penyaluran ini menjadi pilihan karena keterbatasan anggaran masing-masing kementerian dan daerah. Sementara itu, Presiden Jokowi ingin semua rakyat yang terkena dampak bisa terjangkau oleh bantuan pemerintah. "Pemerintah provinsi tinggal melihat mana yang tidak diberikan oleh pusat," katanya.
Juliari menjelaskan semua jenis bantuan tidak bisa dicampurkan dalam satu pintu karena masing-masing memiliki anggaran dan sasaran yang berbeda. Untuk Program Keluarga Harapan, misalnya. Karena PKH sudah menjadi program bantuan sosial reguler selama lebih dari 10 tahun, mekanisme penyalurannya tetap berjalan sesuai dengan aturan.
Adapun bantuan khusus karena Covid-19 hanya bersifat sementara hingga pandemi berakhir. "Mungkin memang butuh pekerjaan ekstra. Tapi lebih baik daripada tidak mendapat bantuan," ujar Juliari.
Meski bantuan sosial khusus untuk warga terkena dampak Covid-19 lewat satu pintu, Juliari tidak bisa memastikan distribusinya akan seragam karena proses pencairan dana di lingkup internal masing-masing kementerian berbeda. "Kami tidak bisa menyeragamkan distribusi karena proses di lingkup internal Kementerian Sosial berbeda dengan di Kementerian Desa, berbeda dengan di kementerian lain juga," katanya. HENDARTYO HANGGI | MAYA AYU PUSPITASARI
Pusing Akibat Banyak Pintu
