JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta dan sekitarnya menyatakan tidak akan mengendurkan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di Jakarta, aturan limitasi malah diperketat dengan menerapkan sanksi bagi pelaku industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah menyatakan pihaknya akan tetap berfokus pada jenis industri yang mendapatkan pengecualian atau tetap bisa beroperasi selama PSBB. "Kami tidak akan mempermasalahkan usia kerja," ujar dia melalui siaran pers, kemarin.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, untuk menekan tingginya angka PHK, warga berusia 45 tahun ke bawah akan diberikan kebebasan beraktivitas di tengah pandemi corona. Pertimbangannya, kelompok usia itu dinilai lebih kuat menghadapi virus mematikan asal Wuhan, Cina, tersebut.
Andri menyerahkan sepenuhnya batas usia karyawan pada perusahaan. "Kalau masuk kategori yang dikecualikan, harus tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19," kata dia.
Berdasarkan data pemerintah DKI, sejak 14 April sampai 8 Mei terdapat 176 perusahaan di luar 11 sektor yang dikecualikan dari PSBB yang nekat beroperasi selama limitasi. Walhasil, Dinas Tenaga Kerja menutup sementara usaha itu.
Andri mengingatkan industri yang tidak mendapatkan pengecualian dan tak mengantongi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian harus tutup sementara sampai limitasi di Jakarta rampung. Adapun periode kedua PSBB di Ibu Kota dimulai sejak 24 April hingga 22 Mei mendatang.
Pemerintah Kota Bekasi memperketat pelaksanaan PSBB tahap III dengan memeriksa surat tugas calon penumpang kereta rel listrik (KRL). "PSBB tahap ketiga lebih menekan pergerakan orang," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Bekasi Raya berencana memperpanjang PSBB hingga dua pekan ke depan. Sebab, tren kasus positif Covid-19 di wilayah di timur Ibu Kota itu masih terus meningkat.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Fatikhun menyerahkan pemeriksaan surat tugas calon penumpang KRL itu kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). "Karena mereka yang punya ‘rumah’," ujar dia.
Pemerintah Kota Depok juga membatasi mobilitas orang saat pelaksanaan PSBB. Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan Surat Edaran tentang Kelengkapan Surat Tugas bagi Pegawai yang Bekerja pada Perusahaan yang Dikecualikan pada Pelaksanaan PSBB, 3 Mei lalu.
Melalui surat edaran itu, Depok meminta pimpinan perusahaan yang bisa beroperasi selama pembatasan sosial memberikan surat tugas bagi pegawainya yang tetap berkantor. Karyawan yang tidak dilengkapi surat tugas dan terkena razia akan diminta untuk pulang.
Kepala Terminal Depok Reynold John mengatakan sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan dibantu polisi dan TNI dalam memeriksa surat izin kerja yang dibawa oleh penumpang KRL yang mau masuk Stasiun Depok bersebelahan dengan Terminal Depok. "Warga yang masih bekerja saat PSBB harus memiliki surat tugas dari kantor. Hari ini kami sisir kelengkapan itu," kata dia, kemarin.
Pemeriksaan oleh petugas di stasiun, Reynold menambahkan, akan terus dilakukan selama pelaksanaan pembatasan sosial di Depok. Tujuannya, untuk menghindari kepadatan penumpang yang bisa mempercepat penyebaran Covid-19 dalam Commuter Line.
Pemerintah Kota Bogor menggandakan syarat warga yang akan menggunakan KRL pada masa PSBB tahap III. Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, selain surat tugas dari perusahaannya, calon penumpang Commuter Line juga harus membawa surat keterangan sehat dan hasil rapid test atau uji swab Covid-19. Mereka yang tidak bisa melengkapi salah satu syarat itu disarankan untuk tidak berpergian.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan tidak ada pelonggaran dalam penerapan PSBB tahap III. Sebab, penerapan limitasi pada tahap I dan II dinilai kurang optimal dalam mencegah penyebaran Covid-19. "Mudah-mudahan PSBB tahap III (penyebaran) nol persen," kata dia. IMAM HAMDI | ADI WARSONO (BEKASI) | M.A. MURTADHO (BOGOR) | GANGSAR PARIKESIT
Jakarta dan Sekitarnya Perketat Limitasi
