JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyusun pembagian tugas baru penegak hukum di lingkup lembaga antirasuah ini. Langkah pertama, membentuk satuan tugas (satgas) tindak pidana pencucian uang (TPPU), satgas operasi tangkap tangan (OTT), dan satgas case building.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan penyusunan tim baru ini segera rampung dalam waktu dekat. Meski begitu, dia belum mengetahui berapa jumlah personel yang dibutuhkan. "Masih dalam penyusunan. Mungkin minggu ini sudah ada SK-nya (surat keputusan)," kata Lili kepada Tempo, kemarin.
Rencana pembentukan struktur baru ini pernah disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, awal pekan lalu. Menurut dia, satgas dibentuk sebagai solusi untuk mengatasi banyaknya tunggakan kasus. "Ke depan, kami sudah sepakat akan membentuk satgas tersendiri. Yang menangani tertangkap tangan, case building, dan TPPU," kata Alex.
Ia menuturkan, selain untuk menyelesaikan lebih banyak kasus, satgas dibentuk supaya KPK tak terlalu berfokus pada kegiatan tangkap tangan. Akibatnya, kata dia, kegiatan itu menyedot banyak sumber daya manusia. Alex menginginkan sebagian pegawai juga menangani case building.
Dia mengklaim upaya tersebut tidak akan mengurangi operasi tangkap tangan yang sebelumnya sering dilakukan KPK. Pembagian satgas, kata dia, bertujuan supaya pengelolaan pegawai dilakukan secara profesional.
Selain membentuk satgas baru, pimpinan KPK ingin merombak prosedur penyidikan. Konsepnya, menurut seorang penegak hukum, jika ada perkara baru yang bisa dikembangkan saat penyidik menangani suatu kasus, penegakannya bisa diserahkan ke tim penyelidik. Sedangkan tim penyidik yang menemukan pengembangan tersebut tetap berfokus menangani pokok perkara.
Rencana ini dinilai penegak hukum tersebut ganjil. Sebab, selama ini pengembangan kasus menjadi tugas penyidik yang menangani perkara pokok. Model yang diinginkan pimpinan baru KPK, kata dia, justru berisiko mengganjal pengembangan perkara, lantaran tim penyelidik tak memiliki kewenangan upaya paksa, seperti penggeledahan dan penyitaan.
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menganggap pejabat komisi tak bisa menetapkan jumlah personel dalam suatu satgas secara kaku. Sebab, dia berpendapat, kasus korupsi memiliki perbedaan tingkat kerumitan. Dia mencontohkan, untuk korupsi KTP berbasis elektronik, KPK sampai menerjunkan tim penuntut yang terdiri atas enam orang jaksa. Pada kasus lain, kata Saut, KPK tak membutuhkan orang sebanyak itu.
Pimpinan KPK, ujar Saut, juga harus jeli melihat kebutuhan personel dalam setiap kasus yang ditangani. Jika personel terlalu banyak, bisa jadi ada pegawai yang tak bekerja. Sebaliknya, tim yang memiliki terlalu sedikit personel justru berisiko terhadap keamanan pegawai. Persoalan mendesak yang menurut dia perlu diatasi adalah kekurangan pegawai.
"Persoalannya bukan di banyak atau tidaknya orang yang tersedot, tapi pada banyaknya kasus yang naik pada tingkat penyelidikan. KPK hanya dikasih jumlah SDM yang minim, sementara banyak potensi kasus yang voltooid (sempurna) dan KPK harus menindaknya," ucap dia.
Ketua KPK Firli Bahuri enggan berkomentar soal rencana struktur dan mekanisme penanganan perkara baru yang tengah dirumuskan. "Saya sudah ada tulisan dan sudah saya kasih ke humas," ujarnya. BUDIARTI UTAMI PUTRI | RUSMAN PARABUEQ | ROBBY IRFANY
