JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, mengatakan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa terkena pidana karena mengaburkan informasi keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku. Saut mengatakan seseorang yang mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana seharusnya memberi tahu penyidik yang sedang menangani kasus tersebut. "Kalau mereka sudah tahu ia tersangka tap
...Berita Utama
Eks Pemimpin KPK Sebut Pengabur Fakta Harun Bisa Dipidana
Menutup-nutupi keberadaan tersangka korupsi dinilai menghalangi penyidikan.
Edisi, 22 Januari 2020
Tempo
