UU KPK Hasil Revisi Timbulkan Kekacauan Hukum

JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK). Mereka menilai penerbitan Perpu KPK sudah mendesak untuk mengisi kekosongan hukum akibat Undang-Undang KPK hasil revisi yang berlaku secara otomatis mulai hari ini.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengat

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya