JAKARTA – Kelompok masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi berencana mengajukan uji materi atas perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menganggap produk legislasi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat tiga hari lalu itu cacat formal dan materiil.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mengatakan lembaganya akan mengajukan uji m

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Sudah berlangganan? Masuk Disini
Daftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email.