JAKARTA – Pegiat antikorupsi dan para pakar menilai kerja Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya akan berada di bawah kendali dewan pengawas. Perubahan kedua Undang-Undang KPK yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga hari lalu, memberikan kewenangan kepada lembaga baru tersebut untuk menentukan lanjut-tidaknya proses penyelidikan kasus korupsi.

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Sudah berlangganan? Masuk Disini
Daftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email.