KPK Tolak Angket Penanganan Perkara

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menyatakan, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tetap tak mengizinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angket pada kewenangan yudikatif atau proses hukum di lembaganya. Hal itu disampaikan untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perw

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Sudah berlangganan? Masuk Disini
Daftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email.