Pengusaha Minta Pemerintah Selidiki Aparat Pajak

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sanni Iskandar, meminta pemerintah menyelidiki kasus peserta program pengampunan pajak yang kesulitan mendapatkan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) dari Direktorat Jenderal Pajak. "Harus dicek karena kantor layanan pajak sangat banyak, tersebar di mana-mana. Apakah ini karena petugas yang kurang paham, pelayanan kurang bagus, atau bagaimana," katanya kepada Tempo di Jak

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya