maaf email atau password anda salah


KASUS GRATIFIKASI
Saksi Meringankan Berbalik Menyudutkan

Pemanggilan wajib pajak nakal itu tugas pemerintah, bukan Dewan.

arsip tempo : 172859017569.

. tempo : 172859017569.

SURABAYA - Guru besar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, Philipus Mandiri Hadjon, berpendapat, inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya memanggil wajib pajak nakal bertentangan dengan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sebab, kata Hadjon, tugas Dewan ada tiga, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling.

"Memanggil wajib pajak nakal tidak sesuai dengan fungsi Dewan," ujar Hadjon, saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 10 Oktober 2024

  • 9 Oktober 2024

  • 8 Oktober 2024

  • 7 Oktober 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan