Penahanan Kepala RPH Kedurus:
Wali Kota Berhak Perintahkan Pemberhentian Pegawai BUMD

SURABAYA -- Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan kepala daerah, seperti wali kota atau bupati, berhak memerintahkan Direksi Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang dinilai melanggar atau ditahan oleh kepolisian. "Sebab, wali kota atau bupati merupakan pemilik (BUMD)," katanya kemarin.

Penegasan ini disampaikan Wardoyo menanggapi penahanan Suharto, Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Kedurus oleh Kepolisian. RPH Kedurus mer

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya