Dewan Didesak Tolak Pesanan dalam Raperda Pertanahan
Dewan akan melibatkan pemerintah desa.
YOGYAKARTA - Sejumlah aktivis yang bergabung dalam Sekretaris Bersama Keistimewaan mendesak DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengulur pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kesultanan dan Kadipaten. "Kami yakin dan percaya Keraton dan Puro Pakualaman tak akan menyengsarakan rakyatnya," kata Agung Nurhajanto, aktivis Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan, kemarin. Para aktivis ini dikenal sebagai loyalis ker
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
