maaf email atau password anda salah


DPRD Yogya Didesak Selesaikan Polemik Tata Tertib

YOGYAKARTA - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) yang juga anggota Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menilai konflik berkepanjangan pembentukan tata tertib pimpinan DPRD Kota Yogyakarta makin mengarah ke politik tak sehat. "Ini kekanak-kanakan, yang dikorbankan masyarakat karena mereka tak segera bekerja," katanya kepada Tempo, kemarin.

Jika pimpinan DPRD tak segera membentuk alat kelengkapan dewan dan berkoordinasi dengan eksekutif, Kamba menyarankan agar Dewan menggelar sidang dengar pendapat bersama perwakilan masyarakat dan pemerintah. "Dengan public hearing, masyarakat bisa memberi masukan," ujarnya.

arsip tempo : 171390024041.

. tempo : 171390024041.

YOGYAKARTA - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) yang juga anggota Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menilai konflik berkepanjangan pembentukan tata tertib pimpinan DPRD Kota Yogyakarta makin mengarah ke politik tak sehat. "Ini kekanak-kanakan, yang dikorbankan masyarakat karena mereka tak segera bekerja," katanya kepada Tempo, kemarin.

Jika pimpinan DPRD tak segera membentuk alat kelengkapan dewan dan berkoordinasi den

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 23 April 2024

  • 22 April 2024

  • 21 April 2024

  • 20 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan