KILAS
Dana Desa Belum Transparan

BANTUL - Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Effendi mengatakan sejumlah pemerintahan desa di Bantul belum transparan dalam pengelolaan dana. Menurut dia, hal ini membuat banyak warga mempersoalkan pungutan sertifikasi tanah. "Warga tak masalah dengan biaya. Namun mereka mempertanyakan soal transparansi penggunaan dana atau lama proses administrasi," kata dia kemarin. Beberapa pungutan malah tak dilandasi oleh peraturan desa. Padahal, menurut dia, seke

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya