Tak Usah Tunggu Izin untuk Periksa Kepala Daerah

SEMARANG -- Salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto, menyatakan polisi dan jaksa tidak perlu menunggu surat izin presiden untuk memeriksa kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Jika 60 hari setelah permohonan izin dikirim, izin presiden belum turun, polisi dan jaksa bisa langsung melakukan pemeriksaan dan penyidikan, ujar Bibit di Semarang kemarin.

Bibit menanggapi kasus beberapa kepala daerah di Jawa Tengah

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya