maaf email atau password anda salah


Pertimbangan Politik Persulit Penyelesaian Kasus HAM Papua

Mahfud Md. membuka kemungkinan menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

arsip tempo : 171391155597.

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kondisi Pasar Wouma yang terbakar saat kerusuhan lalu di Wamena. tempo : 171391155597.

JAKARTA -  Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran berat HAM di Papua dinilai terhambat oleh kekeliruan pandangan politik pemerintah pusat. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan elite politik cenderung menyamaratakan situasi hak asasi manusia di Papua.

Misalnya, tutur Hamid, ada anggapan seolah-olah sumber utama masalah di Papua adalah separatisme dan semua tuntutan referendum bobotnya sama

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 23 April 2024

  • 22 April 2024

  • 21 April 2024

  • 20 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan