Konten
Dari Mana Potensi Setoran Sawit Rp 300 Triliun?
Pengusaha sawit disebut menunggak setoran Rp 300 triliun ke negara. Dana ini berkaitan dengan pemutihan sawit di kawasan hutan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 14 Oktober 2024
Incar Dana dari Industri Sawit
Penerimaan negara dari industri sawit bisa menjadi sumber pembiayaan program pemerintah baru.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 14 Oktober 2024
Untuk Apa Pemerintah Memblokir Aplikasi Lokapasar Temu dari Cina?
Menkominfo bergerak cepat memblokir akses aplikasi e-commerce Cina Temu. Agar tak menggerus pasar UMKM.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 11 Oktober 2024
Jaminan Stok Jika Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan
Jika pemerintahan Prabowo melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram, Kementerian Pertanian menjamin suplai dalam negeri.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 10 Oktober 2024
Isyarat Jokowi Menyerah Soal IKN
Jokowi memutuskan menunda pemindahan ASN ke IKN hingga menyerahkan keputusan pemindahan ibu kota ke Prabowo. Isyarat menyerah?
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 9 Oktober 2024
Dari Mana Pendanaan IKN
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengingatkan penggunaan APBN tak lebih dari 20 persen dari kebutuhan pembangunan IKN.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 9 Oktober 2024
Serapan Rendah Saat Produksi Pangan Berlimpah
Petani menyatakan pasokan sejumlah pangan sedang melimpah. Memicu deflasi lima bulan terakhir.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 8 Oktober 2024
Untung-Rugi Pemisahan PUPR
Pelaku usaha mendukung pemisahan peran perumahan di Kementerian PUPR. Tapi pemisahan berisiko menambah anggaran dan birokrasi.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 7 Oktober 2024
Musabab Belanja Kini Bayar Nanti Makin Digandrungi
Tekanan daya beli masyarakat jadi salah satu pemicu tumbuhnya Buy Now Pay Later. Jika masyarakat tidak banyak berubah, potensi gagal bayar utang masih tetap tinggi.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 5 Oktober 2024
Ke IKN Tunggu Infrastruktur Rampung
Pemerintah masih mempersiapkan IKN hingga layak untuk menampung ASN. Belum ada tanggal pasti pemindahan para abdi negara.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 1 Oktober 2024
Di Balik Berlanjutnya Ekspor Pasir Laut
Partai politik menolak ekspor pasir laut, tapi pemerintah bergeming. Ada nama besar di balik calon penyedot sedimen laut.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 30 September 2024
Demi Pasir Laut Ribuan Triliun Rupiah
Indonesia bisa mengantongi PNBP Rp 11,7 triliun untuk penjualan domestik dan Rp 1.122 triliun dari ekspor sedimentasi laut.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 30 September 2024
Merombak Ulang Guna Tingkatkan Kas Negara
Pembentukan badan penerimaan negara berpotensi mendongkrak pundi-pundi negara. Namun perlu persiapan matang.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 28 September 2024
Siasat Mendongkrak Rasio Penerimaan Negara
Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara menargetkan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto meningkat 23 persen.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 28 September 2024
Khawatir akan Efek Cukai Rokok Tak Naik
Jumlah perokok dikhawatirkan makin bertambah akibat cukai rokok tak naik tahun depan. Biaya kesehatan pun bisa naik lebih cepat.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 26 September 2024
Agar Impor untuk Makan Bergizi Gratis Tak Melonjak
Program makan bergizi gratis berisiko mendongkrak impor pangan. Selain susu, kebutuhan impor beras bisa melonjak.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 25 September 2024
Asa di Tengah Anjloknya Penjualan Mobil
Gaikindo yakin penjualan mobil membaik di sisa 2024 meski trennya menurun. Buruh khawatir akan terjadi PHK.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 24 September 2024
Kian Tertekan Jika BBM Bersubsidi Dibatasi
Rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis solar dan BBM khusus penugasan Pertalite berisiko menekan daya beli masyarakat.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 7 September 2024
Sinyal Daya Beli Melemah dari Tren Deflasi
Sejumlah ekonom melihat sinyal penurunan daya beli masyarakat setelah deflasi terjadi empat bulan berturut-turut.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 6 September 2024
Ketika Ojek Online Memperjuangkan Kesejahteraan
Para pengemudi ojek online meminta pemerintah mengatur tarif layanan yang selama ini ditentukan aplikator.