Konten
Dilema Menangani Pengungsi Rohingya
Masalah pengungsi Rohingya mesti diselesaikan bersama negara lain. Pemerintah dan masyarakat Aceh punya keterbatasan.
Editorial Edisi : Kamis, 23 November 2023
Rekomendasi Komnas HAM dalam Konflik Rempang
Komnas HAM mengingatkan negara agar tidak melanggar hak warga atas insiden di Rempang. Rekomendasi tanpa sanksi.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 September 2023
Buntut Panjang Penutupan Kampus
Pemerintah menutup 23 kampus yang dinilai menyimpang dari ketentuan. Akibat komersialisasi pendidikan tinggi yang kebablasan.
Editorial Edisi : Kamis, 8 Juni 2023
Kecaman atas Serangan terhadap Pengirim Bantuan di Myanmar
Presiden Jokowi mengecam insiden serangan terhadap diplomat pengirim bantuan di Myanmar. Serangan terjadi sehari sebelum KTT.
Nasional Edisi : Selasa, 9 Mei 2023
Sekretaris MA Setelah Dua Hakim Agung Didakwa
KPK dikabarkan menetapkan Sekretaris MA, Hasbi Hasan, sebagai tersangka. MA memilih bersikap pasif.
Nasional Edisi : Sabtu, 6 Mei 2023
Seremoni Baju Adat Jokowi
Pakaian adat yang dikenakan Presiden hanya artifisial dan melupakan hak masyarakat adat. Simbol tanpa makna.
Editorial Edisi : Jumat, 19 Agustus 2022
Tudingan Fosfor Putih di Mariupol
Amerika Serikat dan Inggris memverifikasi laporan dugaan penggunaan senjata kimia dalam perang Rusia-Ukraina. Rusia menilai Barat tak perlu memberikan sanksi terhadapnya karena program luar angkasa negaranya lebih maju.
Internasional Edisi : Rabu, 13 April 2022
Wadas Masih Terus Melawan
Akun @wadas_melawan kembali muncul di Twitter setelah sempat hilang selama tiga hari. Polisi berkukuh menelisik kasus tiga warga Wadas dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berita Utama Edisi : Senin, 21 Februari 2022
Naskah Akademik Sarat Kritik
Sejumlah ahli dan aktivis mengkritik naskah akademik RUU IKN karena dianggap dangkal dalam berbagai aspek pemikiran. Pemerintah menganggap naskah akademik hanyalah pendukung undang-undang ibu kota baru.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 22 Januari 2022
Memilih Nusantara sebagai Nama Ibu Kota Negara
Nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mendapat respons beragam. Pemerintah mengklaim sudah berkonsultasi dengan ahli bahasa.
Nasional Edisi : Selasa, 18 Januari 2022
Dari Banten Guncang Jakarta
Gempa bumi mengguncang wilayah Banten, kemarin sore. Sejumlah rumah di dua kawasan kecamatan di Banten rusak.
Nasional Edisi : Sabtu, 15 Januari 2022
Tak Serampangan Pakai Dana Pandemi
Sejumlah pegiat antikorupsi mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Perpu Penanganan Covid-19. Para pejabat tidak kebal hukum dengan dalih pandemi.
Nasional Edisi : Sabtu, 30 Oktober 2021
Nihil Impunitas Pembuat Kebijakan Covid-19
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil Perpu Covid-19. Tidak ada pejabat yang kebal hukum dan tidak berdalih demi kepentingan pandemi.
Nasional Edisi : Sabtu, 30 Oktober 2021
Menentang Penguasa Mudah Blokir Internet
Mahkamah Konstitusi menyatakan pemblokiran internet akses informasi oleh pemerintah sah secara konstitusi. Dua hakim punya pendapat berbeda.
Nasional Edisi : Kamis, 28 Oktober 2021
Ganjaran Sepadan Bagi Pengkritik Duterte
Pendiri media Rappler, Maria Ressa, menjadi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2021. Ia menentang kebijakan pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 9 Oktober 2021
Advokasi Warga Berbalas Aksi Teror Molotov
Aksi teror bom molotov di kantor LBH Yogyakarta diduga berhubungan dengan advokasi konflik agraria. Polisi masih berfokus mengumpulkan bukti.
Nasional Edisi : Senin, 20 September 2021
Jaringan Dinasti Pemburu Rente
Keluarga Hasan Aminuddin disebut-sebut menguasai hampir semua sektor proyek pemerintah.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 September 2021
Kontradiksi Klaim Penyederhanaan Birokrasi
Ketentuan yang mengharuskan rancangan peraturan menteri dan kepala lembaga mendapat persetujuan presiden menambah panjang alur birokrasi.
Editorial Edisi : Jumat, 27 Agustus 2021
Bersiap Membentuk Pemerintahan Baru
Pemimpin Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, dilaporkan tiba di Kabul guna membahas pembentukan pemerintahan baru. Taliban tidak memaksa pejabat Afganistan bergabung.
Internasional Edisi : Senin, 23 Agustus 2021
Deklarasi Amnesti di Tengah Skeptisisme
Taliban mendeklarasikan "amnesti" bagi warga Afganistan dan mengajak perempuan bergabung ke pemerintahan. Disambut dengan skeptisisme.