Konten
Tersingkir Setelah Kontroversi Amplop Kiai
Mukernas untuk mengganti Suharso dari jabatan Ketua Umum PPP digelar mendadak saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu di luar negeri. Mardiono diangkat sebagai pengganti Suharso, yang awalnya menyoalkan pernyataan Suharso tentang amplop kiai.
Nasional Edisi : Selasa, 6 September 2022
Jalur Pemutihan Pelanggar HAM
Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Tim itu bertugas menuntaskan kasus HAM berat masa lalu melalui pemulihan korban atau keluarga korban.
Nasional Edisi : Rabu, 17 Agustus 2022
Indikasi Rintangi Penyidikan Kian Kuat
Komnas HAM menemukan dugaan tindakan merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Indikasinya terlihat dari laporan uji balistik, autopsi jenazah Yosua, keterangan ajudan Ferdy Sambo, hingga lokasi kejadian.
Berita Utama Edisi : Selasa, 16 Agustus 2022
Bahaya Pemaksaan Penggunaan Jilbab di Sekolah Umum
Pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah umum merupakan bentuk intoleransi yang mengoyak keberagaman. Segregasi peserta didik berdasarkan perbedaan agama harus dicegah sejak awal.
Editorial Edisi : Senin, 1 Agustus 2022
Properti Prabowo di Kota Mode
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki properti berupa sebuah apartemen di Paris yang dibeli pada 2005 seharga 1,79 juta euro atau setara dengan Rp 27,37 miliar dengan kurs saat ini. Apartemen itu tak tertulis dalam LHKPN Prabowo.
Nasional Edisi : Jumat, 8 Juli 2022
Sederet Kasus Menyeret Lili
Dugaan menerima tiket MotoGP Mandalika bukan kasus pertama yang menyeret Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke sidang kode etik. Tak semuanya berbuah hukuman.
Berita Utama Edisi : Jumat, 1 Juli 2022
Pilih Hengkang Sebelum Disidang
Lili Pintauli Siregar dikabarkan mengundurkan diri sebagai pemimpin KPK. Berbarengan dengan keputusan Dewan Pengawas untuk melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran kode etik penerimaan tiket MotoGP Mandalika ke persidangan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 1 Juli 2022
Tak Sempurna Perlindungan Pelaut Indonesia
Peraturan pemerintah yang mengatur penempatan dan pelindungan pelaut dianggap masih memiliki banyak celah. Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk mencegah perbudakan ABK.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 11 Juni 2022
Jejak Kelam Hasan Baraja
Hasan Baraja sangat lekat dengan kelompok teror di Indonesia. Setelah dua kali dipenjara karena kasus terorisme, ia mendirikan Khilafatul Muslimin pada 1997.
Berita Utama Edisi : Senin, 6 Juni 2022
Nada Positif di Antara Banyak Catatan
Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.
Berita Utama Edisi : Selasa, 31 Mei 2022
Tetap Waspada tanpa Masker
Pemerintah tak boleh lengah meski situasi penularan Covid-19 sudah melandai. Keputusan pelonggaran protokol kesehatan harus dibarengi dengan peningkatan vaksinasi dosis ketiga.
Editorial Edisi : Kamis, 19 Mei 2022
Menunggu Inisiatif Pemerintah Daerah
Ketua DPRD Sumatera Barat mendesak Gubernur membentuk tim terpadu dan tim investigasi untuk menelusuri keberadaan jaringan NII di provinsi tersebut. Isu NII harus segera dijernihkan supaya tidak menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Sumatera Barat.
Berita Utama Edisi : Rabu, 4 Mei 2022
Buruk Laku Pimpinan KPK
Tindakan Lili Pintauli Siregar menerima fasilitas gratis menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki etika. Menaruh harapan pada lembaga antirasuah jelas perbuatan sia-sia.
Editorial Edisi : Senin, 18 April 2022
Ngotot Mengusung Jokowi Tiga Periode
Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tetap mengusung jabatan presiden tiga periode. Mereka bersiap mengajukan usul tersebut ke MPR.
Berita Utama Edisi : Selasa, 12 April 2022
Karantina Longgar di Tengah Kewaspadaan
Pemerintah memperpendek masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 7-10 hari. Pengurangan masa karantina ini mengacu pada masa inkubasi Omicron yang hanya tiga hari.
Berita Utama Edisi : Kamis, 6 Januari 2022
Muktamar Rasa Pemilihan Pemimpin Partai
Baliho kedua kandidat Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dan Yahya Cholil Staquf, bertebaran di sekitar arena muktamar. Mereka mendompleng ketokohan Gus Dur.
Berita Utama Edisi : Kamis, 23 Desember 2021
Katebelece Karantina Mandiri untuk Anggota Dewan
Anggota DPR mendapat diskresi karantina jauh sebelum surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terbit. Mengaku tak punya anggaran karantina di hotel meski ada fasilitas gratis di Wisma Atlet.
Berita Utama Edisi : Selasa, 21 Desember 2021
Berbagai Syarat Tempat Karantina
Pemerintah serta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia menetapkan sejumlah kriteria sebelum suatu hotel boleh menjadi lokasi karantina di tengah situasi pandemi Covid-19. Dari sertifikasi khusus hingga layanan antar-jemput.
Berita Utama Edisi : Kamis, 9 Desember 2021
Dua Bulan Mengungsi Akibat Konflik Bersenjata
Kondisi pengungsi di Maybrat akibat konflik di Papua mulai memperihatinkan. Pengungsi mulai kehabisan logistik.
Nasional Edisi : Sabtu, 27 November 2021
Kontroversi Calon Panglima
Jenderal Andika disorot dalam urusan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta karena nilai hartanya yang fantastis. Ia dipuji lantaran menghapus tes keperawanan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 4 November 2021
Jual-Beli Hasil Pembobolan Data
Ribuan data pengaduan milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bocor ke publik. Selain data KPAI, data dari sejumlah lembaga pemerintah pernah bocor dan diperjualbelikan di RaidForums.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 23 Oktober 2021
Menimbang Dua Opsi Pemungutan Suara
Dua opsi pemungutan suara Pemilu 2024 sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Usul KPU dianggap sebagai pilihan tepat.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 Oktober 2021
Jalur Hukum Membalas Kritik Publik
Luhut Binsar Pandjaitan akan mengadukan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke polisi karena mengkritiknya. Moeldoko lebih dulu melaporkan ke Bareskrim dua peneliti ICW yang mengkritiknya.
Nasional Edisi : Sabtu, 11 September 2021
Paraf Sakti Suami Bupati
Bupati Puput tidak akan menerima usulan nama calon penjabat kepala desa ketika belum ada paraf dari suaminya, Hasan Aminuddin.
Berita Utama Edisi : Kamis, 2 September 2021
Tipu-tipu di Bawah Dinasti Politik
Tak hanya tersandung kasus jual-beli jabatan, Hasan Aminuddin ditengarai ikut mengatur penyaluran beras dan ikan laut dalam program bantuan pangan nontunai di Kabupaten Probolinggo ketika istrinya menjabat bupati di sana. Di lapangan, banyak warga mengeluhkan beras bantuan tersebut berkualitas buruk. Tujuh perusahaan yang menjadi penyedia beras diduga terafiliasi dengan Hasan. Putra Hasan, yang kini mencalonkan diri sebagai bupati, juga menjadi salah satu penyedia ikan dalam bantuan tersebut.
Cover Story Edisi : Kamis, 2 September 2021
Dinasti Politik Probolinggo Kuat Mengakar
Sejumlah pegiat antikorupsi menilai dinasti politik Hasan Aminuddin sudah begitu mengakar. Karena itu, mudah bagi Hasan dan keluarganya mengatur orang duduk di pemerintahan lantaran hilangnya kontrol. Hal ini disampaikan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman.
Berita Utama Edisi : Kamis, 2 September 2021
Hukuman Ringan Korupsi Bantuan Sosial
Kejanggalan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 terasa sejak tahap penyidikan, dakwaan, tuntutan jaksa KPK, hingga putusan hakim. Juliari Batubara pun dihukum ringan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 24 Agustus 2021
Tahap Uji Coba pada Hewan
Di antara sejumlah kampus dan lembaga yang tengah membuat vaksin Covid-19, riset dari tim Universitas Airlangga yang paling maju. Mereka tengah menguji coba calon vaksin pada hewan.
Berita Utama Edisi : Senin, 16 Agustus 2021
Menggerus Integritas KPK dengan Aturan Baru
Pelonggaran perjalanan dinas di lingkungan KPK membuka peluang terjadinya gratifikasi dan benturan kepentingan.
Nasional Edisi : Selasa, 10 Agustus 2021
Perjalanan tanpa Fasilitas Pengundang
Pada era pemimpin KPK sebelum Firli Bahuri, biaya transportasi, hotel, serta makan pimpinan dan pegawai KPK sama sekali tidak boleh dibiayai oleh panitia acara.
Nasional Edisi : Selasa, 10 Agustus 2021
Mendadak Jadi 'Model' Iklan
Perintah pemasangan papan reklame bergambar Airlangga datang dari DPP Golkar kepada pengurus daerah.
Berita Utama Edisi : Senin, 9 Agustus 2021
Gratis Dahulu, Berbayar Kemudian
Awalnya, biaya vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan, tapi belakangan justru diperdagangkan.
Berita Utama Edisi : Senin, 12 Juli 2021
Ketika Rumah Sakit Kerepotan Berburu Obat
Rumah sakit terpaksa mencari sendiri obat Covid-19 di pasar meski harganya sangat mahal.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 10 Juli 2021
Menanti Uluran Tangan Komunitas Internasional
Tiga pelaku bisnis di luar negeri berinisiatif menawarkan bantuan penanganan pandemi Covid-19 kepada Indonesia.
Berita Utama Edisi : Kamis, 8 Juli 2021
Aneka Bantuan buat Indonesia
SITUASI pandemi Covid-19 semakin gawat. Beberapa negara sudah menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia mengatasi wabah.
Berita Utama Edisi : Kamis, 8 Juli 2021
Tumpuk Beban Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan kelimpungan akibat tingginya beban tugas di tengah tingginya penularan Covid-19. Berharap pemerintah segera mencairkan insentif.
Berita Utama Edisi : Rabu, 7 Juli 2021
Gugur Melawan Wabah
Secara nasional, sebanyak 1.067 orang tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan, meninggal setelah terjangkit virus corona.
Berita Utama Edisi : Rabu, 7 Juli 2021
Telat Cair Saat Darurat
Tunggakan pemerintah untuk membayar klaim rumah sakit untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 22,08 triliun. Padahal Kementerian Kesehatan hanya menganggarkan Rp 8,3 triliun.
Berita Utama Edisi : Rabu, 7 Juli 2021
Berlapis Lindungi Petugas Medis
Pembuatan tenda darurat di rumah sakit bagi pasien Covid-19 justru menambah berat beban kerja tenaga kesehatan.
Berita Utama Edisi : Rabu, 7 Juli 2021
Defisit Akibat Tunggakan
Klaim biaya pasien Covid-19 yang diajukan rumah sakit membengkak dari pagu yang dianggarkan pemerintah pada tahun lalu. Dari total Rp 8,3 triliun yang dianggarkan, kklaim yang diajukan rumah sakit mencapai Rp 22 triliun.