Dosen Universitas Trilogi Jakarta dan peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Konten
Mengulang Tragedi Komoditas Lewat Ekspor Pasir Laut
Kebijakan ekspor pasir laut harus dibatalkan. Tak memberikan keuntungan apa-apa buat Indonesia.
Opini Edisi : Selasa, 1 Oktober 2024
Bencana Perikanan Industrial
Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di Indonesia berisiko mendatangkan bencana akibat industrialisasi sektor perikanan.
Opini Edisi : Selasa, 27 Februari 2024
Kepungan Mafia Pasir Laut
Mafia pasir laut telah merajai ekspor pasir laut legal dan ilegal dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, serta Myanmar ke Singapura.
Opini Edisi : Senin, 3 Juli 2023
Jalan Mundur Penambangan Pasir Laut
Pembukaan kembali izin penambangan pasir dan ekspor pasir laut akan mengancam kehidupan nelayan serta kelestarian ekosistem.
Opini Edisi : Rabu, 31 Mei 2023
Antitesis Ekonomi Biru
Ekonomi biru tidak adil serta hanya mengeksploitasi sumber daya laut dan perikanan. Apa alternatif yang memihak masyarakat adat?
Opini Edisi : Selasa, 9 Mei 2023
Privatisasi Pulau Kecil dan Dampak Lingkungan
Bagaimana privatisasi pulau-pulau kecil berdampak pada lingkungan dan masyarakat setempat.
Opini Edisi : Kamis, 12 Januari 2023
G20 dan Skema Utang Biru
Bagaimana kebijakan ekonomi biru malah akan membebani negara, merusak laut, dan meminggirkan nelayan.
Opini Edisi : Rabu, 26 Oktober 2022
Arah Kebijakan Perikanan dan Penerimaan Negara
Muhamad Karim, peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, mengurai masalah kebijakan perikanan yang berpihak pada investasi asing dan mengabaikan perikanan yang berkelanjutan.
Opini Edisi : Rabu, 3 Agustus 2022
Perubahan Iklim versus Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pesisir
Muhamad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, menawarkan paradigma baru blue degrowth untuk kawasan pesisir dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan.
Opini Edisi : Selasa, 9 November 2021
Lumbung Ikan Nasional buat Siapa?
Investasi di sektor perikanan tangkap acap kali berbahaya. Kebijakan Lumbung Ikan Nasional mengancam keberlanjutan ketersediaan ikan.