Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.
Konten
Nestapa Korban TPPO, Cuan bagi Aparat dan Bandar
Bandar dan calo memanfaatkan berbagai jaringan merekrut calon pekerja migran ilegal. Bagaimana modus mereka?
Berita Utama Edisi : Jumat, 2 Juni 2023
Ganti Pemain Melawan Sindikat Perdagangan Orang
Restrukturisasi Gugus Tugas TPPO dianggap tepat. Menunggu gebrakan mereka di tengah darurat perdagangan orang.
Berita Utama Edisi : Jumat, 2 Juni 2023
Musim Hijrah Korban Pertama Industri Tembakau
Petani tembakau di sejumlah daerah beralih ke tanaman pangan. Puluhan tahun menjadi korban pertama gurihnya bisnis rokok.
Nasional Edisi : Rabu, 31 Mei 2023
Darurat Perdagangan Orang di Nusa Tenggara
Lima daerah di NTT masuk kategori darurat perdagangan orang. Faktor kemiskinan mendorong tingginya jumlah pekerja migran.
Nasional Edisi : Sabtu, 27 Mei 2023
Menyelisik Perubahan Rumusan Kuota Perempuan
Penghitungan dalam regulasi KPU berpotensi menggerus kesempatan kaum hawa duduk di parlemen. Dipersilakan menggugat ke MA.
Nasional Edisi : Jumat, 26 Mei 2023
Menakar Pelanggaran KPU dalam Pendaftaran Caleg
KPU diduga melanggar aturan karena menutup dan membatasi akses Silon bagi Bawaslu. Bawaslu berkali-kali meminta akses ke Silon.
Nasional Edisi : Jumat, 26 Mei 2023
Mandek Pengawasan terhadap Bakal Caleg
Pembatasan akses ke Silon membuat fungsi pengawasan tidak berjalan. KPU berdalih untuk melindungi data pribadi bakal caleg.
Berita Utama Edisi : Kamis, 25 Mei 2023
Patgulipat Aturan Pemilu
Banyak kejanggalan dalam penyusunan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Nama lembaga masyarakat sipil dicatut.
Berita Utama Edisi : Rabu, 24 Mei 2023
Demokrasi Mati Sedikit Lagi
Reformasi genap 25 tahun. Namun upaya pelemahan masyarakat sipil dinilai makin sistematis. Demokrasi berada di titik terendah.
Berita Utama Edisi : Senin, 22 Mei 2023
Anak Reformasi Ditikam Regulasi
Pelemahan masyarakat sipil tak lepas dari seabrek regulasi pembungkam suara kritis. Banyak lahir di masa Presiden Joko Widodo.
Berita Utama Edisi : Senin, 22 Mei 2023
Sinyal Hilang Setelah Menara Terbangun
Sinyal ponsel di Pulau Maya, Kayong Utara, hilang setelah menara BTS dibangun. Pengadaan ribuan menara ini tak mencapai target.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 Mei 2023
Koalisi Perempuan Bersiap Gugat Aturan KPU
KPU didesak segera merevisi PKPU yang berpotensi menggerus keterwakilan perempuan di parlemen. Koalisi bersiap menggugat.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 Mei 2023
Tersulut Raibnya Pasal Pelaporan Harta
KPK memprotes PKPU yang menghapus kewajiban calon anggota legislatif terpilih untuk melaporkan harta kekayaan.
Nasional Edisi : Kamis, 18 Mei 2023
Tarik-Ulur Konsistensi KPU Soal Kuota Perempuan
DPR minta KPU konsisten ihwal Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang kuota perempuan. Angka pembulatan menjadi perdebatan.
Nasional Edisi : Kamis, 18 Mei 2023
Korban Perdagangan Orang ke Myanmar Bertambah
Korban perdagangan orang ke Myanmar bertambah 5 orang, sehingga total jadi 25 orang. Mereka dipaksa jadi penipu online.
Nasional Edisi : Rabu, 17 Mei 2023
Kendur untuk Menjerat Aktor Utama
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dikendalikan lima bandar besar. Mereka nyaris tidak tersentuh hukum.
Nasional Edisi : Selasa, 16 Mei 2023
Belum Maksimal Penanganan Kasus Perdagangan Orang
Penanganan kasus perdagangan orang perlu dilakukan secara komprehensif. Tak cukup pelindungan, tapi juga perlu pencegahan.
Nasional Edisi : Senin, 15 Mei 2023
Ragam Modus Kasus Perdagangan Orang
Beragam modus untuk menjerat korban perdagangan orang terjadi. Sindikat yang diduga melibatkan instansi pemerintah dan swasta.
Nasional Edisi : Senin, 15 Mei 2023
Setelah Tiga Tahun Pandemi Covid-19
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencabut status kedaruratan global Covid-19. Meski begitu, masyarakat tidak boleh lengah.
Nasional Edisi : Sabtu, 6 Mei 2023
Mundur Berjemaah demi Calon Legislator
14 komisioner KPU mundur, lalu maju sebagai bakal calon legislator Pemilu 2024. Dianggap tak etis meski punya hak konstitusi.