Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.
Konten
Mengawasi Perekrutan Komisioner KPU
KPU membentuk tim seleksi perekrutan penyelenggara pemilu di daerah. Seharusnya memperhatikan etika demokrasi.
Nasional Edisi : Rabu, 1 Februari 2023
Menangkal Calon Komisioner Bermasalah
Publik perlu dilibatkan dalam pemilihan anggota KPU di daerah. Panitia seleksi harus memastikan rekam jejak calon anggota.
Nasional Edisi : Rabu, 1 Februari 2023
BPK: Proyek Riset yang Dihentikan Itu Pakai Uang Negara
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi menjelaskan tentang pemeriksaan lembaganya terhadap masalah di tubuh BRIN.
Berita Utama Edisi : Selasa, 31 Januari 2023
Proyek Janggal Kandang Primata
Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur riset BRIN disinyalir bermasalah. Pemenang tender tak diketahui keberadaannya.
Berita Utama Edisi : Selasa, 31 Januari 2023
Ancang-ancang Vaksinasi Berbayar
Pemerintah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 berbayar. Vaksinasi berbayar diterapkan setelah status pandemi Covid-19 dicabut.
Nasional Edisi : Sabtu, 28 Januari 2023
Mengejar Vaksinasi Covid-19 pada Balita
Pemerintah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 pada balita, Maret nanti. Vaksinasi balita ini akan meningkatkan kekebalan kelompok.
Nasional Edisi : Sabtu, 28 Januari 2023
Elite PDIP di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Demonstrasi kades menuntut perpanjangan masa jabatan sedianya jadi panggung PDIP. Rencana itu buyar karena semua partai setuju.
Nasional Edisi : Jumat, 27 Januari 2023
Belum Ada Celah untuk Revisi Undang-Undang Desa
Seluruh fraksi di DPR sepakat revisi UU Desa masuk prolegnas prioritas tahun ini. Namun Baleg belum memberi lampu hijau.
Nasional Edisi : Kamis, 26 Januari 2023
Merebak Campak karena Abai Imunisasi
Jumlah kasus campak tertinggi muncul di daerah dengan cakupan imunisasi rendah. Masyarakat termakan isu negatif ihwal vaksinasi.
Nasional Edisi : Selasa, 24 Januari 2023
Istana di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Istana dan partai di DPR merestui usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ada gerilya untuk meloloskannya.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Januari 2023
Mudarat Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Usulan agar masa jabatan kepala desa bisa diperpanjang dinilai merusak demokrasi. Berpotensi tersangkut kasus korupsi.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Januari 2023
Politisasi Berulang Para Kepala Desa
Kepala desa berpotensi jadi alat untuk kepentingan partai politik maupun penguasa. Politisasi kepala desa terjadi setiap pemilu.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Januari 2023
Ujung-ujungnya ke Ganjar Juga
Kans Ganjar Pranowo diperkirakan menguat di lingkup internal PDIP. Dipengaruhi tingginya elektabilitas dan dukungan partai lain.
Berita Utama Edisi : Kamis, 19 Januari 2023
Jurus Teror Membungkam Kritik
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengalami teror. Ditengarai berhubungan dengan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja.
Nasional Edisi : Kamis, 19 Januari 2023
Waspada Predator Seksual di Lembaga Pendidikan
Kejahatan seksual di pesantren kembali terjadi. Perlu ada langkah-langkah pencegahan agar kasus tidak terus berulang.
Nasional Edisi : Rabu, 18 Januari 2023
Tuntutan Tak Sesuai Harapan
Dua terdakwa pembunuh Yosua Hutabarat dituntut 8 tahun penjara. Ferdy Sambo berpotensi mendapat hukuman ringan.
Nasional Edisi : Selasa, 17 Januari 2023
Tercekik Nomenklatur dan Anggaran
DPR dan Ombudsman khawatir masalah di tubuh BRIN menggerus kreativitas dan produktivitas peneliti.
Berita Utama Edisi : Senin, 16 Januari 2023
Hak Tenaga Kesehatan Terabaikan
Tenaga kesehatan menjadi orang yang paling berisiko tinggi tertular Covid-19. Setelah wabah mereda, mereka justru terabaikan.
Nasional Edisi : Senin, 16 Januari 2023
Mempercepat Kongres PSSI
Desakan KLB PSSI muncul setelah tragedi mengenaskan di Stadion Kanjuruhan. Persebaya dan Persis, dua klub yang menuntut KLB.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 14 Januari 2023
Catatan Suram Penegakan HAM di Indonesia
Pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia.