Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.
Konten
Kematian Satu Keluarga di Kalideres Masih Misterius
Penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, masih menjadi misteri. Tetangga justru mengira keluarga itu sudah pindah rumah, karena tidak pernah terlihat di rumah.
Nasional Edisi : Senin, 14 November 2022
Mati Kelaparan Urung Jadi Kesimpulan
Polisi masih menunggu pemeriksaan laboratorium lanjutan untuk mengungkap misteri kematian satu keluarga di Kalideres. Penyebab kematian masing-masing anggota keluarga ada kemungkinan berbeda.
Nasional Edisi : Senin, 14 November 2022
Menolak Klaim Pemerintah di Jenewa
Pegiat HAM dan demokrasi menolak klaim keberhasilan pemerintah dalam pembangunan HAM di Indonesia. Sorotan serupa juga mencuat dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia ke-4 di markas PBB.
Nasional Edisi : Jumat, 11 November 2022
Suara Jokowi di Banyak Kaki
Presiden Joko Widodo kembali mengumbar isyarat dukungan kepada Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Dianggap sebagai upaya bermain di banyak kaki.
Nasional Edisi : Rabu, 9 November 2022
Pantang Surut Migrasi Siaran
Kementerian Komunikasi tetap melanjutkan migrasi siaran televisi dari analog ke digital walau muncul keberatan dari stasiun televisi. Stasiun televisi bersedia menyediakan STB dengan harapan menang tender multipleksing.
Berita Utama Edisi : Selasa, 8 November 2022
Saling Silang Survei Kesiapan Migrasi
Tiga kali survei Kementerian Komunikasi menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap beralih ke siaran televisi digital. Berbeda dengan hasil jajak pendapat AC Nielsen yang memperlihatkan kesiapan publik masih rendah.
Berita Utama Edisi : Selasa, 8 November 2022
Lepas Tangan Pelindungan Saksi Paniai
Polemik dugaan intimidasi terhadap saksi sidang kasus HAM berat Paniai meruncing. LPSK dan Kejaksaan Agung lepas tangan.
Nasional Edisi : Sabtu, 5 November 2022
Dugaan Saksi Palsu Kasus Paniai
Satu dari delapan saksi kasus Paniai yang berasal dari masyarakat sipil diduga sebagai saksi palsu. Keberadaan saksi ini menambah kecurigaan masyarakat sipil atas kelemahan dakwaan jaksa penuntut terhadap kasus Paniai.
Nasional Edisi : Sabtu, 5 November 2022
Sidang Paniai Serba Sumbang
Kontras mengungkap praktik intimidasi berlanjut dalam proses peradilan kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, Papua. Ada kekhawatiran pengadilan menyatakan dakwaan tak terbukti.
Nasional Edisi : Jumat, 4 November 2022
Pesta Demokrasi Rawan Dikorupsi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewajiban menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri dalam pencalonan presiden dikhawatirkan akan meningkatkan potensi pelanggaran kampanye. Presiden Joko Widodo didesak segera mencopot menteri yang berniat maju dalam pemilihan presiden 2024.
Nasional Edisi : Kamis, 3 November 2022
Setelah Menteri Tak Wajib Mundur
Komisi Pemilihan Umum mengkaji tafsir baru Mahkamah Konstitusi perihal menteri tak perlu mundur untuk maju dalam pencalonan presiden. Aturan kampanye perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Nasional Edisi : Kamis, 3 November 2022
Berbeda Pendapat Sendiri dalam Putusan
Hakim konstitusi Saldi Isra punya alasan berbeda atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden tak perlu mundur dari jabatannya. Masa lame duck di pemerintahan bisa mencapai enam sampai delapan bulan.
Berita Utama Edisi : Rabu, 2 November 2022
Beragam Mudarat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Berbagai mudarat akan muncul setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri tak perlu mundur jika mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2024. Para pegiat mendesak KPU membuat aturan rinci dan ketat.
Berita Utama Edisi : Rabu, 2 November 2022
Komponen Cadangan tanpa Tujuan
Sikap pemerintah melanjutkan program Komponen Cadangan dipersoalkan. Selain penganggarannya bermasalah, pembentukan pasukan cadangan ini dinilai tergesa-gesa, tanpa analisis mendalam ihwal ancaman negara, serta berpotensi dibelokkan untuk kepentingan non-perang.
Berita Utama Edisi : Selasa, 1 November 2022
Inkonsistensi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Antara putusan dan pertimbangan MK mengenai uji materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Komponen Cadangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dianggap tak konsisten. Meski uji materi ditolak, MK meminta adanya perubahan undang-undang.
Berita Utama Edisi : Selasa, 1 November 2022
Syarat Ditambah demi Cegah Musibah
Rekrutmen anggota badan ad hoc untuk Pemilu 2024 dibuka pada pertengahan November 2022. KPU akan menetapkan batas usia pendaftar.
Nasional Edisi : Senin, 31 Oktober 2022
Berharap Pemilu Tak Lagi Makan Korban
Mayoritas bekas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak dilibatkan lagi dalam Pemilu 2024. Pengalaman pada Pemilu 2019 membuat mereka kapok.
Nasional Edisi : Senin, 31 Oktober 2022
Periode Kedua yang Semakin Suram
Kelompok masyarakat sipil menilai pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo makin antikritik. Hukum kerap menjadi alat untuk membungkam kebebasan sipil.
Nasional Edisi : Jumat, 28 Oktober 2022
Bibit Masalah Proyek IKN
Pemerintah didesak mengkaji ulang kelayakan proyek ibu kota negara (IKN). Dikhawatirkan membebani anggaran negara dan menjadi warisan masalah bagi pemerintahan selanjutnya.
Nasional Edisi : Sabtu, 22 Oktober 2022
Menangkal Hoaks Pemilu lewat Satgas
Satgas digital dibentuk untuk mencegah disinformasi dan polarisasi pada Pemilu 2024. Kegiatan kampanye di dunia maya perlu diawasi karena diperkirakan lebih masif.
Nasional Edisi : Jumat, 21 Oktober 2022
Mewaspadai Pembentukan Satgas Pengawas
Ada kecurigaan bahwa satgas digital digunakan pihak-pihak tertentu sebagai alat politik untuk Pemilu 2024. Gejala otoritarianisme yang ditunjukkan pemerintah menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Nasional Edisi : Jumat, 21 Oktober 2022
Gopoh Melacak Kasus Ginjal Anak
Penghimpunan data dan penyelidikan gangguan ginjal akut pada anak mulai serentak digeber di daerah. Lemahnya deteksi dini dinilai menyebabkan tingginya angka kematian pasien.
Berita Utama Edisi : Kamis, 20 Oktober 2022
Wasangka Kontaminasi Dua Senyawa Berbahaya
Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan larangan sementara penggunaan obat sirop untuk meredam lonjakan jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak. Penyebab yang misterius mengarah ke dugaan kontaminasi dua senyawa berbahaya.
Berita Utama Edisi : Kamis, 20 Oktober 2022
Menimbang Dampak Elektoral untuk Partai
Pencalonan Anies Baswedan dinilai menguntungkan Partai NasDem dan PKS secara elektoral. Demokrat akan mendapat dampak itu jika Agus Harimurti menjadi calon wakil presiden.
Nasional Edisi : Rabu, 19 Oktober 2022
Menyingkap Motif Pembunuhan Mulai dari Magelang
Motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua Hutabarat perlu diungkap. Dalam kasus pembunuhan, motif dapat menguatkan unsur kesengajaan dan perencanaan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 18 Oktober 2022
Menutup Peluang Pilkada di DPRD hingga 2024
Pimpinan MPR dan anggota Komisi Pemerintahan DPR menjamin tak ada perubahan mekanisme pilkada hingga 2024. Tapi mereka tetap membuka ruang untuk mengkaji pilkada langsung.
Nasional Edisi : Kamis, 13 Oktober 2022
Sesat Pikir Mengembalikan Pilkada ke DPRD
Masyarakat sipil menentang agenda menghidupkan kembali pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Upaya ini justru jalan menggeser modus korupsi di daerah ke DPRD.
Nasional Edisi : Kamis, 13 Oktober 2022
Mencermati Kebutuhan Anggaran Pemilu
Proporsionalitas anggaran pemilu sulit diukur karena informasi tentang perencanaan detail penggunaan anggaran sangat terbatas. Karena itu, isu tentang anggaran pemilu mudah menimbulkan kontroversi dan spekulasi.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Oktober 2022
Hujan Kritik Setelah Lawatan
Kunjungan anggota KPU dan Bawaslu ke luar negeri dinilai tidak mendesak. Skala prioritas terabaikan ketika tahapan pemilu sudah berjalan.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Oktober 2022
Golkar Tergegar Sehabis Deklarasi Anies
Deklarasi pencalonan Anies Baswedan oleh NasDem memantik gemuruh di lingkup internal Golkar. Internal partai dikabarkan terbelah. Terimpit ketidakpastian nasib Ganjar Pranowo di PDIP.
Berita Utama Edisi : Senin, 10 Oktober 2022
Di Simpang Pilihan Pendamping Anies Baswedan
Nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Khofifah Indar Parawansa mengemuka di lingkup internal NasDem, Demokrat, dan PKS sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Nama Khofifah menguat karena dianggap sebagai faktor untuk memenangi Jawa Timur.
Berita Utama Edisi : Senin, 10 Oktober 2022
Banjir Berulang di Ibu Kota
Curah hujan di Jakarta yang mengakibatkan banjir pada Kamis lalu mencapai 178 milimeter per hari, yang masuk kategori ekstrem. Hujan ekstrem diprediksi masih terjadi sepanjang Oktober hingga November mendatang.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 8 Oktober 2022
Waspada Cuaca Ekstrem pada Peralihan Musim
Cuaca ekstrem berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Pemerintah daerah mewaspadai kemungkinan munculnya bencana hidrometeorologi.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 8 Oktober 2022
Proyek yang Tertunda Akibat Sengketa
Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha tak kunjung rampung. Dua perusahaan yang terlibat dalam pembangunan saling gugat ke pengadilan.
Nasional Edisi : Jumat, 7 Oktober 2022
Terseret Surat Klarifikasi
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kembali dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dan prosedur. Ia mengeluarkan surat klarifikasi yang dinilai bukan kewenangannya.
Nasional Edisi : Jumat, 7 Oktober 2022
Cuci Tangan Lewat Pendengung
Narasi-narasi negatif di media sosial menyudutkan Aremania dalam tragedi Kanjuruhan. Ada upaya mengkambinghitamkan suporter.
Berita Utama Edisi : Kamis, 6 Oktober 2022
Cara DPR Memilih Ketua Komnas HAM
Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Pemilihan ketua baru Komnas HAM harus ditentukan oleh anggotanya melalui rapat paripurna.
Nasional Edisi : Rabu, 5 Oktober 2022
Upaya Kedua Mengubah Presidential Threshold
PKS akan mengajukan revisi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur presidential threshold sebesar 20 persen. Mahkamah Konstitusi menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah ambang batas pencalonan presiden.
Nasional Edisi : Jumat, 30 September 2022
Mengerucut Dua Nama Calon Pengganti Anies
DPRD DKI Jakarta memperkirakan nama calon penjabat gubernur yang telah disodorkan tidak akan bertambah. Dua nama calon menguat untuk dipilih.
Nasional Edisi : Kamis, 29 September 2022
Lobi Elite dalam Penunjukan Penjabat Gubernur
Lobi politik bakal terjadi di tingkat elite dalam penunjukan penjabat Gubernur DKI. Masyarakat perlu terlibat untuk memastikan penjabat gubernur tidak partisan.
Nasional Edisi : Kamis, 29 September 2022
Cara Pendukung Pertahankan Kekuasaan
Upaya memperpanjang masa kekuasaan Presiden Joko Widodo belum surut. Setelah wacana presiden tiga periode, kini muncul ide agar presiden bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Rabu, 28 September 2022
Beragam Jurus Penanganan Banjir
Program penanganan banjir yang dijalankan sejumlah pemerintah daerah belum sepenuhnya mengatasi masalah.
Nasional Edisi : Selasa, 27 September 2022
Menangani Sampah Kiriman dengan Fasilitas Saringan
Pembangunan fasilitas saringan sampah di Sungai Ciliwung ditargetkan rampung pada tahun ini. Fasilitas ini memiliki kapasitas 222 meter kubik sampah per hari.
Nasional Edisi : Selasa, 27 September 2022
Menyelisik Peran Tim Bayangan Menteri Nadiem
Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit perekrutan 400 anggota tim khusus bentukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Beragam sikap muncul atas pembentukan tim bayangan tersebut.
Nasional Edisi : Senin, 26 September 2022
Tanda Tanya untuk Tim Khusus Menteri Nadiem
Dewan mempertanyakan mekanisme perekrutan anggota tim khusus yang dibentuk Nadiem Makarim. Keberadaan tim khusus tersebut disampaikan Nadiem dalam forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Nasional Edisi : Senin, 26 September 2022
Sebelum Dimyati Dijerat Dugaan Korupsi
Jauh sebelum dijerat sebagai tersangka dugaan suap, Sudrajad Dimyati pernah tersandung skandal dalam seleksi hakim agung.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 24 September 2022
Agar Perempuan Punya Perwakilan
Badan Pengawas Pemilu merevisi peraturan perekrutan pengawas tingkat provinsi dan kota/kabupaten. KPU sudah menyelesaikan masalah ini lebih awal.
Nasional Edisi : Sabtu, 24 September 2022
Mereka Hidup tanpa Perlindungan Sosial
Kelompok transpuan tak hanya tersisih dari kegiatan politik. Mereka juga kesulitan mengakses hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
Nasional Edisi : Jumat, 16 September 2022
Transpuan WNI dan Punya Hak Pilih
Banyak transpuan yang kehilangan hak suara karena tidak memiliki KTP elektronik. Mereka sering menemui hambatan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 15 September 2022
Tujuh Tersangka Perintang Penyidikan Diserahkan ke Kejaksaan
Sebanyak 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani perkara obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.
Nasional Edisi : Selasa, 13 September 2022
Tim Investigasi Usut Kematian Santri
Kasus kematian santri di Pondok Pesantren Gontor akan diselesaikan melalui jalur hukum. Polisi telah mengantongi sejumlah nama calon tersangka.
Nasional Edisi : Senin, 12 September 2022
Menelusuri Akar Kekerasan di Gontor
Insiden kekerasan yang terjadi di Pesantren Gontor mendapat perhatian. Pola pengajaran di pesantren itu perlu dievaluasi agar kekerasan tidak berulang.
Nasional Edisi : Senin, 12 September 2022
Klaim Adu Kuat Legalitas
Kubu Suharso Monoarfa dan Mardiono berkukuh bahwa tindakan mereka mengacu pada AD-ART Partai Persatuan Pembangunan. Sejumlah kader bingung menjelang pemilu tidak ada komunikasi dengan ketua umum.
Nasional Edisi : Jumat, 9 September 2022
Upaya Verifikasi pada Kedua Kubu
Kementerian Hukum dan HAM akan memverifikasi permohonan perubahan pengurus PPP ke kubu Mardiono dan Suharso. Permohonan perubahan pengurus wajib disertai keterangan mahkamah PPP.
Nasional Edisi : Jumat, 9 September 2022
Berebut Dukungan Pengurus Daerah
Beberapa DPW PPP memerintahkan pengurus cabang di wilayahnya mengamankan hasil Mukernas Serang, yang mengangkat Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP. Kubu Suharso merapatkan barisan dari pusat hingga daerah.
Nasional Edisi : Kamis, 8 September 2022
Urusan Elektabilitas hingga Amplop KiaiÂ
Hasil sigi sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas PPP tak terkerek sejak dipimpin Suharso, dua tahun lalu. Pernyataan amplop kiai kian menyudutkan Suharso.
Nasional Edisi : Kamis, 8 September 2022
Antara Istana dan Konflik Partai Ka’bah
Nama Presiden Jokowi menjadi perbincangan di tengah konflik internal PPP. Muncul klaim bahwa Romahurmuziy sudah menemui Jokowi dan pejabat Istana.
Berita Utama Edisi : Rabu, 7 September 2022
Strategi Suharso Lawan Upaya Pendongkelan
Suharso Monoarfa melawan upaya sejumlah kader yang memaksa dirinya mundur dari kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik berulang partai Ka'bah sejak 2014.
Berita Utama Edisi : Rabu, 7 September 2022
Mempertanyakan Tugas Satgassus
Sejumlah anggota Satgassus Merah Putih terlibat dalam merekayasa informasi seputar pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Kinerja Satgassus selama ini dipertanyakan.
Nasional Edisi : Selasa, 6 September 2022
Restu Jokowi untuk Pendukung
Dukungan untuk Jokowi tiga periode muncul dalam musyawarah rakyat di Bandung pada akhir Agustus lalu. Para pendukung ingin masa jabatan Joko Widodo diperpanjang meskipun konstitusi membatasi hanya dua periode.
Berita Utama Edisi : Senin, 5 September 2022
Pecah Kongsi Relawan Jokowi
Sejumlah kelompok relawan pendukung Joko Widodo berbeda sikap ihwal gagasan memperpanjang masa jabatan presiden. Wacana Jokowi tiga periode dianggap sebagai usulan haram.
Berita Utama Edisi : Senin, 5 September 2022
Efek Domino Provinsi Baru
Pemerintah menargetkan Perpu Pemilu terbit paling lambat pada Oktober mendatang. Perpu ini akan mengubah sejumlah pasal dalam UU Pemilu agar tiga provinsi baru di Papua dapat mengikuti Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Sabtu, 3 September 2022
Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Jakarta Dimulai
DPRD Jakarta segera menjaring nama-nama yang akan diusulkan menjadi penjabat Gubernur Jakarta. Nama-nama itu akan dibawa ke sidang tim penilai akhir yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Nasional Edisi : Sabtu, 3 September 2022
Tersebab Tiga Periode Melanggar Konstitusi
Ide dan wacana masa jabatan presiden tiga periode mesti dilawan. Dari hasil survei pun, masyarakat tidak mendukung.
Nasional Edisi : Jumat, 2 September 2022
Terbelah Sikapi Jokowi Tiga Periode
Agenda Jokowi tiga periode kembali digelindingkan para pendukung Presiden Joko Widodo dalam sepekan terakhir. Kelompok pendukung Jokowi terbelah dalam menyikapinya.
Nasional Edisi : Jumat, 2 September 2022
Mendorong Pengadilan Koneksitas Kasus Pembunuhan di Mimika
Pengadilan koneksitas atas kasus pembunuhan empat warga Mimika, Papua, berpeluang digelar karena pelaku berasal dari prajurit TNI dan warga sipil. TNI Angkatan Darat belum memutuskan pengadilan yang menangani pembunuhan tersebut.
Nasional Edisi : Kamis, 1 September 2022
Partai Pencatut Nama Harus Dibuka
KPU didesak mengumumkan nama-nama partai yang mencatut identitas penduduk. Praktik lancung ini harus dibuka demi akuntabilitas publik.
Nasional Edisi : Rabu, 31 Agustus 2022
Catut Dulu, Perbaiki Kemudian
Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti temuan pencatutan nama yang dilakukan oleh partai politik.
Nasional Edisi : Rabu, 31 Agustus 2022
Pasal Ambigu Hak Tunjangan Guru
Sejumlah kalangan ragu akan klaim pemerintah bahwa RUU Sisdiknas bakal meningkatkan kesejahterakan pendidik. Dipantik hilangnya hak tunjangan guru dalam draf RUU yang dianggap bermasalah.
Berita Utama Edisi : Selasa, 30 Agustus 2022
Raib di Tengah Penyusunan Rancangan
Pasal tentang tunjangan profesi guru dan dosen masih ada hingga Mei lalu sebelum raib dalam RUU Sisdiknas yang diserahkan ke DPR pada 2 Agustus lalu. Komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dipertanyakan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 30 Agustus 2022
Cibiran Omnibus Law Pendidikan
Draf terbaru RUU Sisdiknas menuai polemik. Pasal-pasal di dalamnya dianggap tak menjawab berbagai masalah di dunia pendidikan. RUU itu justru menghapus pasal-pasal penting dalam tiga undang-undang lama.
Berita Utama Edisi : Senin, 29 Agustus 2022
Sinyal Kuat Komersialisasi Kampus
Keharusan perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan otonomi pengelolaan keuangan dalam RUU Sisdiknas menjadi sinyal kuat komersialisasi kampus negeri. Penerimaan mahasiswa baru hingga pemberian gelar kehormatan makin terbuka diperdagangkan.
Berita Utama Edisi : Senin, 29 Agustus 2022
Omnibus Pendidikan Setengah Hati
Meski aturan ini dibuat secara omnibus, pemerintah hanya menggabungkan tiga undang-undang ke dalam RUU Sisdiknas, dari belasan regulasi yang mengatur urusan pendidikan. RUU ini rentan tumpang-tindih dengan undang-undang lain yang mengurusi pendidikan.
Berita Utama Edisi : Senin, 29 Agustus 2022
Berharap dari Keterangan Putri
Penyidik menjadwalkan pemeriksaan perdana Putri Candarawathi sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yasua pagi ini. Kuasa hukum istri Ferdy Sambo itu memastikan kliennya kooperatif.
Berita Utama Edisi : Jumat, 26 Agustus 2022
Kompromi Status Otoritas Perlindungan Data Pribadi
Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi mandek pada tahun lalu. Saat ini DPR dan pemerintah telah menyepakati pembentukan badan otoritas di bawah presiden.
Nasional Edisi : Kamis, 25 Agustus 2022
Alur Panjang Pemberian Vaksin Cacar
Penyediaan vaksin cacar monyet tidak mudah karena produksinya masih terbatas. Ada sejumlah prosedur yang harus dilalui sebelum vaksin disuntikkan ke penerima.
Nasional Edisi : Rabu, 24 Agustus 2022
Menelusuri Penyebaran Monkeypox
Masih banyak masyarakat yang belum memahami bentuk penularan cacar monyet. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik meski kasus positif sudah ditemukan.
Nasional Edisi : Rabu, 24 Agustus 2022
Keppres Jokowi Masih Misteri
Keppres tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu tak kunjung dipublikasikan. Penolakan kelompok masyarakat sipil menguat.
Nasional Edisi : Selasa, 23 Agustus 2022
Akhir Drama Pelapor Jadi Tersangka
Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, berubah 180 derajat. Dari korban pelapor berubah menjadi tersangka.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 20 Agustus 2022
Ramai Partai Gugat Pendaftaran
Sejumlah partai politik berkonsultasi dengan Bawaslu untuk menggugat KPU. Sengketa dipicu berkas pendaftaran dinyatakan tak lengkap.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 Agustus 2022
Lelah Mendesak Penuntasan Kasus Kejahatan HAM
Komnas HAM berkali-kali mendesak pemerintah untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi tak digubris. Upaya non-yudisial dan sejumlah terduga pelanggar HAM di lingkaran kekuasaan menguatkan keraguan akan keseriusan pemerintah menuntaskan kasus HAM.
Berita Utama Edisi : Jumat, 19 Agustus 2022
Terhambat Keputusan Presiden Soal Hakim Ad Hoc
Mahkamah Agung belum bisa menjadwalkan sidang kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, lantaran menunggu keputusan presiden. Momentum untuk mempelajari kembali efektivitas penerapan Undang-Undang Pengadilan HAM.
Berita Utama Edisi : Jumat, 19 Agustus 2022
Skenario Gagal Lindungi Putri
LPSK sempat mendapat tekanan dari pejabat Polda Metro Jaya agar segera melindungi istri Ferdy Sambo. Ada juga amplop buat LPSK. Namun LSPK memutuskan tak melindungi Putri Candrawathi.
Berita Utama Edisi : Selasa, 16 Agustus 2022
Penjagaan Berlapis di Sel Richard Eliezer
Selain penjagaan berlapis kepolisian, LPSK menempatkan penjagaan melekat di luar tahanan Richard Eliezer. Ada rencana memasang CCTV di sel ajudan Ferdy Sambo tersebut.
Berita Utama Edisi : Selasa, 16 Agustus 2022
Bupati Pemalang Tersandung Kasus Jual-Beli Jabatan
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang.
Nasional Edisi : Sabtu, 13 Agustus 2022
Skenario Luntur, Dua Kasus Gugur
Polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Penyidik berfokus mengusut kematian Brigadir Yosua Hutabarat.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 13 Agustus 2022
Giliran Satgas Ferdy Sambo Dibubarkan
Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgassus Merah Putih Polri, yang dipimpin Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Di dalamnya, banyak polisi yang berkelindan di pusaran kasus kematian Brigadir Yosua.
Berita Utama Edisi : Jumat, 12 Agustus 2022
Tertatih Tuntaskan Kasus Yosua
Komnas HAM masih kesulitan meminta keterangan Ferdy Sambo. Kendala itu membuat Komnas tertatih-tatih menuntaskan penelusuran kematian Brigadir Yosua.
Berita Utama Edisi : Jumat, 12 Agustus 2022
Uji Balistik Lacak Kematian Yosua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memeriksa hasil uji balistik yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Pemeriksaan ini merupakan pendalaman penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Berita Utama Edisi : Kamis, 11 Agustus 2022
Masalah Besar di Balik Pembunuhan Yosua
Terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menguak kultur kekerasan dan rekayasa kasus di tubuh Polri. Seabrek kasus tak terselesaikan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 11 Agustus 2022
Peran Ferdy Sambo dalam Kematian Yosua
Insiden baku tembak di rumah dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dipastikan fiktif. Ferdy sengaja melepaskan tembakan ke dinding untuk mengesankan terjadi tembak-menembak.
Berita Utama Edisi : Rabu, 10 Agustus 2022
Sanksi dan Jerat Pidana Pelanggar Etik
Jumlah polisi yang dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Yosua terus bertambah. Diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus.
Berita Utama Edisi : Rabu, 10 Agustus 2022
Liat Penjajakan Koalisi Partai
Koalisi partai politik masih bisa cair selama PDIP belum bersikap. Rencana pembentukan koalisi partai saat ini baru penjajakan.
Nasional Edisi : Selasa, 9 Agustus 2022
Rencana Koalisi Semakin Pasti
Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pamer kekompakan saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Kepastian koalisi baru diputuskan pada akhir pekan ini.
Nasional Edisi : Selasa, 9 Agustus 2022
Menggali Pidana Lewat Pelanggaran Etik
Penyelidikan awal kasus kematian Brigadir Yosua diduga dilakukan secara tidak profesional. Polisi yang terbukti melanggar etik terancam diproses secara pidana.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 6 Agustus 2022
Tudingan Melesapkan Barang Bukti
Sanksi terhadap 25 polisi, termasuk tiga perwira tinggi, mengindikasikan kuat adanya upaya menghilangkan barang bukti dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Komnas HAM menggali informasi melalui 10 dari 15 telepon seluler yang disita penyidik.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 6 Agustus 2022
Kasus Beras Bansos di Depok Ditutup
Beras bansos yang dipendam di Depok dipastikan beras rusak. Polisi menghentikan penyelidikan karena tidak menemukan indikasi tindak pidana.
Nasional Edisi : Jumat, 5 Agustus 2022
Faktor Penyebab Perlindungan Korban Meningkat
Permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meningkat. Salah satu faktor penyebab meningkatnya hal tersebut adalah melonjaknya jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak.
Nasional Edisi : Kamis, 4 Agustus 2022
Antisipasi Politik Uang hingga Polarisasi
Dugaan politik uang masih menjadi isu penting dalam masa pemilu. Hoaks, fitnah, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial juga menjadi isu krusial yang masuk indeks kerawanan Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Rabu, 3 Agustus 2022
Berharap Petunjuk dari Autopsi Ulang
Tim forensik menemukan kesulitan untuk memeriksa ulang jenazah Brigadir Yosua Hutabarat.
Berita Utama Edisi : Kamis, 28 Juli 2022
Lampu Hijau untuk Vaksinasi Booster Kedua
Pemerintah tengah mengkaji penyuntikan vaksinasi Covid-19 dosis keempat. Di sejumlah negara, pemberian vaksin booster tambahan ini terbukti mengurangi risiko kematian.
Nasional Edisi : Kamis, 28 Juli 2022
Rencana Komnas HAM Menjelang Autopsi Ulang
Tim forensik gabungan hari ini menggelar autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Jadi harapan mengungkap penyebab insiden di rumah Ferdy Sambo.
Nasional Edisi : Rabu, 27 Juli 2022
Mengurai Kronologi dari Para Ajudan Ferdy
Komnas HAM mengurai kronologi sebelum dan setelah kematian Brigadir Yosua dari keterangan para ajudan Ferdy Sambo. Bharada Eliezer mengakui menembak, tapi senjata Glock-17 masih menjadi misteri.
Nasional Edisi : Rabu, 27 Juli 2022
Merencanakan Pemilu di Tiga Provinsi Baru
Pelaksanaan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru di Papua belum ada kejelasan. Pemerintah akan memutuskan setelah bertemu dengan DPR dan KPU.
Nasional Edisi : Selasa, 26 Juli 2022
Mengacu pada Kalimantan Utara
Penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru di Papua disarankan mengikuti pola yang pernah diterapkan di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2014.
Nasional Edisi : Selasa, 26 Juli 2022
Peringatan Polisi kepada Pengacara Keluarga
Polri mengingatkan tim pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tidak mengeluarkan pernyataan spekulatif perihal penyebab kematian Yosua. Tim pengacara meminta menunggu hasil autopsi ulang.
Nasional Edisi : Senin, 25 Juli 2022
Menanti Hasil Autopsi Ulang Tersibak
Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren tiga, Jakarta, 23 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ekshumasi makam Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bakal dilakukan pada Rabu pekan ini. Autopsi ulang melibatkan ahli forensik dari TNI dan RSCM.
Nasional Edisi : Senin, 25 Juli 2022
Kasus Kekerasan terhadap Anak Masih Tinggi
Kasus kekerasan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) masih tinggi. Komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak diragukan.
Nasional Edisi : Jumat, 22 Juli 2022
Habis Nyawa di Sel Anak
Tahanan anak diduga menjadi korban penganiayaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Lampung. Diduga bukan kekerasan pertama di tahanan anak.
Nasional Edisi : Jumat, 22 Juli 2022
Menanti Aturan Riset Ganja Medis
Yayasan Sativa Nusantara akan mengajukan permohonan riset ganja medis untuk penanganan cerebral palsy. Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menyusun peraturan tentang izin riset ganja medis.
Nasional Edisi : Kamis, 21 Juli 2022
Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Zulkifli Hasan
Bawaslu butuh waktu dua hari untuk mengkaji laporan dugaan kampanye dini dan politik uang oleh Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Pegiat pemilu meminta Bawaslu bersikap tegas agar pejabat publik lain tak berkampanye dini menjelang Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Kamis, 21 Juli 2022
Teka-teki Hasil Autopsi
Ahli forensik menyebutkan lubang luka di dekat tulang selangka Yosua diduga kuat berasal dari tembakan dari arah belakang. Luka pada jari kelingking diduga bukan karena terkena peluru.
Berita Utama Edisi : Rabu, 20 Juli 2022
Komnas HAM Akan Uji Hasil Autopsi Polisi
Komnas HAM berniat menguji hasil autopsi polisi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Penelusuran juga menyasar dugaan intimidasi terhadap keluarga Yosua di Jambi.
Berita Utama Edisi : Rabu, 20 Juli 2022
LPSK di Dua Sisi Kasus Brigadir Yosua
Istri dan ajudan Fredy Sambo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Keluarga Brigadir Yosua dinilai juga layak dilindungi lantaran ditengarai mengalami intimidasi.
Berita Utama Edisi : Selasa, 19 Juli 2022
Jejak Kematian dari Foto Jenazah
Keluarga Brigadir Josua berupaya menguak misteri kematian anak mereka. Sejumlah upaya ditempuh: menyerahkan dokumentasi foto jenazah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mempertanyakan isi percakapan dalam gawai Josua.
Berita Utama Edisi : Senin, 18 Juli 2022
Kunci Teka-teki di Isi Gawai
Isi percakapan di telepon seluler Brigadir Nopriyansah Josua Hutabarat atau Brigadir J dianggap bisa membantu mengungkap misteri kasus ini. Isi percakapan telepon Irjen Ferdy Sambo dan istrinya juga mesti ditelisik.
Berita Utama Edisi : Senin, 18 Juli 2022
Berpacu Bongkar Insiden Kematian Brigadir Josua
Komnas HAM memilih membentuk tim terpisah dari tim khusus kepolisian dalam mengusut insiden dugaan saling tembak dua ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Komnas HAM sudah mengumpulkan informasi awal.
Berita Utama Edisi : Kamis, 14 Juli 2022
Antusias Dorong Penghapusan Pasal Anti-HAM
Komnas HAM serta masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR menghapus pasal-pasal yang melanggar HAM dalam RKUHP. Pemerintah justru menyarankan agar pihak yang tak menyetujui revisi KUHP menggugat ke MK setelah disahkan.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Juli 2022
Ancang-ancang Partai di Provinsi Baru
Partai penghuni DPR mulai menyiapkan kepengurusan di tiga provinsi hasil pemekaran Papua. Berbeda dengan partai baru, yang berharap Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan tak masuk syarat dalam Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Sabtu, 9 Juli 2022
Dilema Verifikasi Partai Setelah Pemekaran Papua
KPU mesti menyiapkan daerah pemilihan, alokasi kursi DPR, verifikasi partai, dan infrastruktur penyelenggara Pemilu 2024 di tiga provinsi hasil pemekaran Papua. Langkah itu hanya bisa dilakukan ketika Undang-Undang Pemilu diubah, yang saat ini hanya mengakui 34 provinsi.
Nasional Edisi : Sabtu, 9 Juli 2022
Sebelum Asa kepada Mahkamah Konstitusi Pupus
Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir perubahan aturan presidential threshold. Perubahan ini penting agar sistem pemilu tidak didominasi partai mayoritas.
Nasional Edisi : Jumat, 8 Juli 2022
Penggugat Presidential Threshold Berguguran
Mahkamah Konstitusi kembali menolak permohonan uji materi aturan tentang presidential threshold. PKS berupaya menawarkan jalan tengah.
Nasional Edisi : Jumat, 8 Juli 2022
BNPT Telusuri Transaksi ACT
BNPT dan Densus 88 mempelajari laporan PPATK tentang dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan ACT. Masyarakat diimbau berhati-hati menyalurkan sumbangan.
Berita Utama Edisi : Rabu, 6 Juli 2022
Akibat Diatur Undang-undang Uzur
Dugaan penyelewengan di lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dinilai sebagai salah satu dampak lemahnya regulasi. Undang-undang yang menjadi payung hukum berumur lebih dari setengah abad.
Berita Utama Edisi : Rabu, 6 Juli 2022
Ramai-ramai Tolak Opsi Perpu
Pegiat pemilu dan pakar hukum menolak usulan Perpu Pemilu untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Opsi revisi terbatas UU Pemilu dianggap lebih baik dan demokratis.
Nasional Edisi : Selasa, 5 Juli 2022
Siasat Menambah Daerah Pemilihan Lewat Perpu
DPR mendesak pemerintah menerbitkan perpu untuk menambah jumlah daerah pemilihan. Diklaim sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah di Papua dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Nasional Edisi : Selasa, 5 Juli 2022
Bara dalam Sekam Pemekaran Papua
DPR mengesahkan tiga undang-undang pemekaran Papua. Potensi konflik sosial menguat di tengah ancaman meningkatnya gangguan keamanan.
Nasional Edisi : Jumat, 1 Juli 2022
Krusial untuk Penanganan Kekerasan Seksual
Dalam Undang-Undang TPKS belum terdapat definisi khusus tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Perlu adanya penyamaan persepsi.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Juni 2022
Tak Buru-buru meski Mendesak
Pemerintah menargetkan pengesahan aturan turunan UU TPKS pada tahun depan. Komnas HAM meminta hal itu dipercepat karena kejahatan seksual terjadi nyaris setiap hari.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Juni 2022
Kekerasan Berulang Berujung Maut
Sebanyak 18 orang meninggal akibat kekerasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil dalam satu tahun terakhir. Pelaku terbanyak adalah polisi. Keluarga korban sulit mendapat keadilan.
Nasional Edisi : Rabu, 29 Juni 2022
Protokol Kesehatan Kendur di Sekolah
Pemerintah mesti meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan ketiga untuk anak sekolah seiring dengan penularan subvarian Omicron. Perlu ada kebijakan siswa bebas Covid-19 saat masuk sekolah setelah masa libur berakhir.
Nasional Edisi : Selasa, 28 Juni 2022
Waspada Gelombang Keempat Pandemi
Angka penularan Covid-19 naik tiga kali lipat dibanding dua pekan lalu akibat pelonggaran dan subvarian Omicron. Pemerintah memprediksi puncak penularan varian baru ini pada pertengahan Juli 2022.
Nasional Edisi : Selasa, 28 Juni 2022
Kendali Pengusaha di Balik Aturan Minyak Goreng
Ombudsman menduga sejumlah peraturan Menteri Perdagangan ihwal minyak goreng dibuat secara ugal-ugalan dan sulit diimplementasikan. Ada indikasi pembuatan aturan ihwal minyak goreng itu dikendalikan pelaku usaha.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Juni 2022
Tawaran Koalisi untuk Hapus Polarisasi
Jokowi menginginkan pasangan calon presiden yang bisa mengurangi polarisasi masyarakat. Usulan mengawinkan sejumlah nama kandidat bermunculan. Komitmen elite politik dan partai politik diragukan bisa menyetop politik identitas.
Berita Utama Edisi : Kamis, 23 Juni 2022
Jalan Pintas Pengadaan Logistik Pemilu
KPU menyiapkan sejumlah skenario pengadaan logistik Pemilu 2024. Opsi penunjukan langsung dinilai paling berbahaya.
Nasional Edisi : Rabu, 22 Juni 2022
Terbentur Tenggat Sempit Pengadaan Logistik
Komisi Pemilihan Umum menunggu inpres untuk dijadikan payung hukum dalam pengadaan logistik Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Rabu, 22 Juni 2022
Sistem Pendidikan tanpa Rancangan Induk
Masih banyak persoalan dalam sistem pendidikan di Indonesia yang belum tuntas hingga hari ini. Masalah utama adalah pemerintah mempunyai rancangan induk sistem pendidikan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 21 Juni 2022
40 Saksi untuk Kasus HAM di Paniai
Kejaksaan Agung akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam persidangan perkara pelanggaran HAM di Paniai. Jumlah terdakwa dimungkinkan bertambah.
Nasional Edisi : Sabtu, 18 Juni 2022
Agar Semua Pelaku Kasus Paniai Terungkap
Persidangan kasus Paniai dengan tersangka Mayor Infanteri (Purnawirawan) Isak Sattu diharapkan bisa mengungkap semua pelaku. Ada kejanggalan dalam pengusutan kasus Paniai karena pelaku pelanggaran HAM berat tak mungkin tunggal.
Nasional Edisi : Sabtu, 18 Juni 2022
Buram Anggaran Pemilu 2024
KPU dan Komisi II DPR telah rampung membahas anggaran Pemilihan Umum 2024. Namun anggaran belum juga cair. Keputusan ada di tangan pemerintah.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Juni 2022
Pemilu Terancam Ditunda karena Anggaran Belum Tersedia
Pemerintah dan DPR belum menetapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Persoalan ini bisa dijadikan celah untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Juni 2022
Waspada Regulasi agar Tak Ganggu Tahapan Pemilu
KPU diminta menyiapkan aturan teknis pelaksanaan pemilihan umum jauh-jauh hari agar tersedia cukup waktu untuk mensosialisasinya ke daerah. Masalah yang krusial juga muncul, yakni belum diputuskannya anggaran pemilu.
Nasional Edisi : Rabu, 15 Juni 2022
Mendorong Antisipasi Sengkarut Pemilu
Partai politik meminta KPU memetakan potensi masalah dalam tahapan Pemilu 2024. Urusan data pemilih hingga pendaftaran lewat Sipol menjadi sorotan.
Nasional Edisi : Rabu, 15 Juni 2022
Beragam Masalah Laten Ibu Kota Baru
Komnas HAM menemukan sejumlah permasalahan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat belum terlindungi.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Juni 2022
Bayang-bayang Konflik Sosial di IKN
Keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat mereka di kawasan IKN hingga kini masih terabaikan. Kondisi ini bisa menjadi benih pemicu konflik sosial di IKN.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Juni 2022
Kegiatan Kantor Pusat Disetop, Kuliah Tetap Jalan
Aktivitas perkuliahan di Pondok Pesantren Jami'ah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Lampung Selatan, tetap berjalan normal. Berbeda dengan kegiatan di kantor pusat Khilafatul Muslimin, yang dihentikan mulai Sabtu lalu.
Nasional Edisi : Senin, 13 Juni 2022
Serba Janggal Penangkapan Pengurus Khilafatul Muslimin
Kepolisian menangkap pengurus Khilafatul Muslimin beberapa jam sebelum mereka menyerahkan diri. Mereka disangka anti-Pancasila dan mengancam NKRI.
Nasional Edisi : Senin, 13 Juni 2022
Dua Partai di Koalisi Semut Merah
Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera mencoba membentuk koalisi dalam menghadapi Pemilu 2024. Mesti menggandeng satu partai lagi agar koalisi tidak dianggap semu dan sebatas ilusi.
Nasional Edisi : Sabtu, 11 Juni 2022
Asa Lama Keluarga Korban Penghilangan Paksa
Keluarga korban penghilangan paksa berharap RUU Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa segera disahkan. Ada kekhawatiran pembahasan kembali tertunda.
Nasional Edisi : Jumat, 10 Juni 2022
Setengah Hati Bahas Ratifikasi Konvensi Internasional
Presiden Jokowi sudah mengirim surat presiden ihwal RUU Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan secara Paksa pada Mei lalu, tapi pimpinan Komisi I DPR tak mengetahuinya. Pembahasan ratifikasi konvensi internasional ini sudah 13 tahun menggantung.
Nasional Edisi : Jumat, 10 Juni 2022
Salah Kaprah Meredam Konsep Khilafah
Pengamat terorisme dan pakar hukum menganggap langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin yang mengusung konsep khilafah kurang tepat. Pemerintah dan polisi semestinya mendekati secara persuasif.
Nasional Edisi : Kamis, 9 Juni 2022
Tersudut Cap Anti-Pancasila
Pengurus Khilafatul Muslimin membatalkan semua kegiatan eksternalnya setelah pemimpin mereka, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kabar bohong, provokasi, kegiatan separatis, dan anti-Pancasila. Kegiatan pengajian tetap berjalan.
Nasional Edisi : Kamis, 9 Juni 2022
Pasal Terorisme Absen di Kupang Teba
Polisi menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dianggap tergesa-gesa.
Berita Utama Edisi : Rabu, 8 Juni 2022
Tersebab Embel-embel Khilafah
Pengamat terorisme menilai tidak ada unsur radikal dalam kampanye khilafah yang digelar kelompok Khilafatul Muslimin. Pemerintah semestinya mengajak kelompok ini berdiskusi soal konsep negara, terutama sistem demokrasi di Indonesia.
Berita Utama Edisi : Rabu, 8 Juni 2022
Jadi Sorotan karena Masa Lalu Pemimpin
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tetap mewaspadai gerakan Khilafatul Muslimin. Ditengarai berkamuflase lewat kegiatan sosial dan dakwah untuk mendirikan negara Islam.
Berita Utama Edisi : Senin, 6 Juni 2022
Mempersoalkan Konvoi Kampanye Khilafah
BNPT dan Densus 88 Antiteror menganggap keberadaan Khilafatul Muslimin cukup membahayakan, walau belum bisa ditindak secara pidana. Pemimpin mereka pernah dipenjara karena kasus terorisme.
Berita Utama Edisi : Senin, 6 Juni 2022
Independensi Komnas HAM Terancam
Kehadiran polisi aktif dalam seleksi calon anggota Komnas HAM menjadi sorotan. Polisi menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM.
Nasional Edisi : Sabtu, 4 Juni 2022
Asal Capres Bukan Ketum
Seusai pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh, Partai NasDem bergerak menjaring usul calon presiden 2024. Peluang koalisi ada syaratnya.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 Juni 2022
Kader Intelektual Rentan Terpapar
Mahasiswa rentan terpapar paham ekstrem terorisme. Namun tidak ada istilah kampus terpapar paham radikal karena tidak ada kampus yang mengajarkan dan terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Berita Utama Edisi : Senin, 30 Mei 2022
Simpatisan ISIS Beremblem Nazi
Tim Detasemen Antiteror menangkap Ilham Alfarizi, mahasiswa Universitas Brawijaya, sebagai simpatisan kelompok teroris. Pendidikan antiradikalisme dianggap tidak maksimal karena seremonial semata.
Berita Utama Edisi : Senin, 30 Mei 2022
Mendorong Audit Investigasi Pengadaan Rapid Test
Kejanggalan pengadaan alat rapid test antigen sudah berulang kali terjadi. IBC dan FITRA mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi.
Berita Utama Edisi : Jumat, 27 Mei 2022
Waswas Vaksin tanpa Izin Edar
BPK merilis temuan 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa izin bets yang dikeluarkan BPOM. Pemerintah mengklaim vaksin tersebut tetap aman.
Nasional Edisi : Kamis, 26 Mei 2022
Bersiap ke Meja Hijau
KPK melimpahkan berkas perkara suap proyek Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin beserta barang bukti ke tahap penuntutan. Mereka yang ingin memenangi proyek harus menyetor fee sebesar 15 persen.
Nasional Edisi : Rabu, 25 Mei 2022
Kerangkeng Langkat Seret Lima Tentara
Lima personel TNI terseret kasus dugaan kekerasan di kerangkeng Bupati Langkat. Lima polisi juga diduga terlibat dan dijatuhi sanksi disiplin.
Nasional Edisi : Rabu, 25 Mei 2022
Berpotensi Mandek Lagi
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) berpotensi mandek. Sejumlah opsi ditawarkan perihal kedudukan badan otoritas perlindungan data pribadi.
Nasional Edisi : Selasa, 24 Mei 2022
Berharap Sikap Presiden di Otoritas Perlindungan Data
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih berkutat soal pembentukan badan otoritas. Dari 145 negara, sebanyak 135 negara mempunyai badan otoritas perlindungan data yang independen.
Nasional Edisi : Selasa, 24 Mei 2022
Pemilu Raya dan Anggaran yang Tak Kunjung Tersedia
Sebagian anggota parlemen menilai anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 miliar masih terlalu mahal. Anggaran belum disepakati meski tahapan Pemilu 2024 kurang dari sebulan.
Nasional Edisi : Sabtu, 21 Mei 2022
Menjelang Tahapan Sonder Anggaran
Tahapan Pemilu 2024 dimulai kurang dari sebulan lagi. Anggaran tidak kunjung cair.
Nasional Edisi : Sabtu, 21 Mei 2022
Beban Diverifikasi Faktual
Dalam verifikasi, KPU memisahkan partai politik yang memenuhi parliamentary threshold dan yang tidak. Partai yang tak lolos ambang batas parlemen akan menjalani pemeriksaan faktual seperti partai baru.
Nasional Edisi : Jumat, 20 Mei 2022
Jalan Pintas Menuju Pemilu 2024
Praktik jual-beli partai tak aktif disinyalir meningkat menjelang Pemilu 2024. Lebih mudah ketimbang membentuk partai dari nol.
Nasional Edisi : Jumat, 20 Mei 2022
Ramai-ramai Minta Dibatalkan
Sejumlah fraksi meminta pembatalan tender gorden DPR. Dinilai kelewat mahal dan janggal.
Nasional Edisi : Senin, 16 Mei 2022
DPR Selidiki Kejanggalan Tender Gorden
DPR menggelar pemeriksaan internal soal tender gorden rumah dinas DPR. Badan Urusan Rumah Tangga akan berfokus mempertanyakan tudingan soal harga yang terlalu tinggi dan proses lelang yang janggal.
Nasional Edisi : Senin, 16 Mei 2022
Tekan Penularan Lewat Pembatasan Aktivitas Anak
Pemerintah daerah ramai-ramai mewaspadai penularan hepatitis akut. Muncul imbauan agar anak tak beraktivitas di tempat keramaian.
Nasional Edisi : Kamis, 12 Mei 2022
Dukungan dari Sesepuh Partai
Airlangga Hartarto mendapat dukungan dari sejumlah tokoh senior Partai Golkar.
Berita Utama Edisi : Rabu, 11 Mei 2022
Beda Sikap Menerapkan Kebijakan WFH
Berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta, pihak swasta sulit menerapkan WFH setelah libur Lebaran sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Keputusan WFH setelah libur Lebaran bertujuan menekan penularan Covid-19.
Nasional Edisi : Rabu, 11 Mei 2022
Sarat Rekayasa Tender Gorden
Tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp 48,7 miliar sarat kejanggalan. Pemenang tender diduga direkayasa sejak awal lelang.
Nasional Edisi : Senin, 9 Mei 2022
Tak Cukup Sekadar Cabut Baiat
Tindakan pemerintah membantu ratusan anggota kelompok Negara Islam Indonesia di Sumatera Barat mencabut baiat mereka belum cukup. Perlu kegiatan lain dalam program deradikalisasi untuk memberantas terorisme.
Nasional Edisi : Kamis, 5 Mei 2022
Beragam Cara Cegah Terorisme
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau meminta pemerintah memasukkan program pencegahan penyebaran paham ekstremis dalam kurikulum di sekolah. Membangun fondasi masyarakat sedini mungkin guna mencegah penyebaran paham radikalisme.
Nasional Edisi : Kamis, 5 Mei 2022
Jaringan Janggal Negara Islam
Pengamat terorisme ragu akan keberadaan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat. Alasannya, Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya, yang menjadi lokasi penangkapan 16 anggota NII, tidak dikenal sebagai basis jaringan tersebut. Tim Koran Tempo bersama Langgam.id mewawancarai mantan anggota NII Dharmasraya. Bagaimana pengakuannya?
Berita Utama Edisi : Rabu, 4 Mei 2022
NII Hendak Tunggangi Situasi Chaos
BNPT mengendus kelompok Negara Islam Indonesia (NII) kembali bergeliat di banyak daerah, seperti di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. BNPT menduga mereka hendak menggulingkan Presiden Joko Widodo dengan cara menciptakan chaos lalu menungganginya.
Berita Utama Edisi : Rabu, 4 Mei 2022
Suap Berulang-ulang demi WTP
Ada setoran rutin ke auditor BPK agar Pemkab Bogor memperoleh predikat WTP. Pemkab Bogor sudah tujuh kali berturut-turut mendapat predikat WTP dari BPK.
Nasional Edisi : Jumat, 29 April 2022
Keterbatasan Hadapi Pencuri Ikan
Penangkapan ikan secara ilegal kian marak oleh kapal asing di kawasan Natuna karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam merespons dan bertindak. Faktor lain, seperti kesepakatan batas kawasan, juga menjadi penyebab.
Nasional Edisi : Kamis, 28 April 2022
Partai Anyar Bersiasat di Pemilu 2024
Partai politik anyar bersiap dengan sejumlah strategi pada Pemilu 2024. Optimistis dengan program yang berbeda dari partai lain demi meningkatkan elektabilitas partai.
Nasional Edisi : Rabu, 27 April 2022
Strategi Partai Mendongkrak Suara
Elektabilitas dan perolehan suara sejumlah partai politik di bawah ambang batas parlemen jika pemilu digelar hari ini. Sejumlah faktor menjadi penentu.
Nasional Edisi : Rabu, 27 April 2022
Jalan Mundur Penyelesaian Konflik di Papua
Berbagai upaya menyelesaikan konflik di Papua dianggap tak ada yang baru. Jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini merupakan pengulangan solusi terdahulu.
Nasional Edisi : Senin, 25 April 2022
Kasus Minyak Goreng di Kejaksaan DKI ke Penyidikan
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menaikkan status ke penyidikan kasus ekspor minyak goreng. Kasus ini sempat diserahkan ke Bea dan Cukai karena diduga bermasalah dalam soal pajak.
Nasional Edisi : Jumat, 22 April 2022
Pasal Berlapis untuk Tersangka Korupsi Minyak Sawit
Kejaksaan Agung menjerat empat tersangka kasus ekspor CPO dengan pasal berlapis. Ancaman hukuman penjara seumur hidup menanti karena menyebabkan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Kejaksaan Agung diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi dan pejabat lain.
Berita Utama Edisi : Kamis, 21 April 2022
Terjun Bebas Pemberantasan Korupsi
Penindakan kasus korupsi di KPK mengalami penurunan sejak revisi UU KPK. Kinerja KPK lebih buruk dibanding kejaksaan.
Nasional Edisi : Selasa, 19 April 2022
Mendesak Pembatalan Pemekaran Papua
Berbagai elemen masyarakat di Papua tetap mendesak pemerintah membatalkan pemekaran Provinsi Papua. Pemekaran ini dianggap akan merugikan orang asli Papua.
Nasional Edisi : Selasa, 19 April 2022
Intimidasi terhadap Korban Terungku
LPSK menyebutkan, sejumlah orang ditengarai mencoba mempengaruhi dan mendekati korban serta keluarganya untuk mengubah keterangan mereka. Polisi memastikan terus mengusut kasus kerangkeng Bupati Langkat.
Nasional Edisi : Senin, 18 April 2022
Seceng Per Data Penduduk
Kementerian Dalam Negeri berencana mengenakan biaya akses NIK bagi sektor swasta. Pemberian data kepada lembaga yang berorientasi profit bisa tergolong tindak korupsi karena memanfaatkan fasilitas negara untuk memperkaya orang lain.
Nasional Edisi : Sabtu, 16 April 2022
Daerah Siap Bangun Kantor KPU
Sejumlah pemerintah daerah berencana membangun gedung Komisi Pemilihan Umum di wilayah masing-masing. Ada pemerintah daerah yang sudah membangun kantor KPU menggunakan dana APBD.
Nasional Edisi : Jumat, 15 April 2022
Utak-atik Anggaran demi Efisiensi
KPU kembali memangkas usulan anggaran Pemilu 2024 atas permintaan DPR dan pemerintah. Selain biaya penyediaan kantor dan mobil dinas, KPU urung menaikkan honor penyelenggara adhoc pemilu.
Nasional Edisi : Jumat, 15 April 2022
Kasak-kusuk Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Pemerintah tengah menyiapkan pengangkatan penjabat kepala daerah di 101 daerah pada tahun ini. Partai-partai lebih dulu membicarakan nama-nama yang dianggap layak menjadi penjabat kepala daerah.
Nasional Edisi : Kamis, 14 April 2022
Pemilihan Penjabat Rawan Praktik Transaksional
Pemilihan penjabat kepala daerah pada masa transisi rawan praktik kompromi dan transaksional untuk kepentingan pragmatis elite atau pemenangan Pemilu 2024. Pemerintah berjanji tetap mengedepankan asas demokrasi.
Nasional Edisi : Kamis, 14 April 2022
Berbagai Syarat Setelah RUU TPKS Disahkan
DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Perlu sejumlah jaminan penguatan dengan undang-undang lain.
Nasional Edisi : Rabu, 13 April 2022
Janji Akomodasi Klausul Pemerkosaan dan Aborsi
Ketiadaan klausul pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS yang baru disahkan akan dilengkapi lewat revisi KUHP. DPR memastikan kedua kejahatan itu ada dalam revisi KUHP.
Nasional Edisi : Rabu, 13 April 2022
Riuh Massa Menjelang Petang
Demonstrasi mahasiswa di Makassar berakhir ricuh. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dipukuli sekelompok orang.
Berita Utama Edisi : Selasa, 12 April 2022
Bertumpu pada Gerakan Mahasiswa
Masa depan demokrasi Indonesia terancam tanpa ada oposisi yang seimbang. Agenda reformasi perlu dievaluasi.
Nasional Edisi : Selasa, 12 April 2022
Alarm bagi Kesehatan Demokrasi
Hasil survei menunjukkan masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Alarm bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi.
Nasional Edisi : Senin, 11 April 2022
Berebut Pengaruh di Media Sosial
Dua kluster tanda pagar saling beradu di media sosial sejak tiga hari lalu menjelang aksi demonstrasi mahasiswa. Masyarakat diminta bijak dan tidak terpancing oleh perang tagar di media sosial.
Berita Utama Edisi : Senin, 11 April 2022
Tersendat Penyediaan Kantor Partai
Kendala utama partai politik baru dalam menghadapi verifikasi calon peserta Pemilu 2024 adalah urusan penyediaan kantor di daerah. Menjadi pengeluaran terbesar partai baru.
Nasional Edisi : Jumat, 8 April 2022
Terobosan Baru Pidana Kekerasan Seksual
Enam pasal yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik masuk dalam pembahasan RUU TPKS. Ketentuan ini sempat ditolak karena khawatir tumpang-tindih dengan UU ITE.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 April 2022
Mengintip Pengelolaan Data di Negara Tetangga
Sebagian besar negara yang memiliki produk legislasi yang serupa dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membentuk otoritas independen. Jika dilakukan badan di bawah kementerian, hal itu ibarat pemain yang merangkap sebagai wasit.
Nasional Edisi : Rabu, 6 April 2022
Meningkat Setelah Jadi Syarat Mudik
Cakupan vaksinasi booster meningkat setelah diumumkan menjadi syarat perjalanan mudik tahun ini. Sebanyak 70 juta dosis vaksin disiapkan.
Nasional Edisi : Selasa, 5 April 2022
Bukan Sekadar Formalitas
Untuk pertama kalinya, PP Muhammadiyah merasa tidak diundang dalam sidang isbat penentuan awal Ramadan. Muhammadiyah menyatakan Ramadan 1443 H jatuh pada 2 April, lebih dulu satu hari dibanding versi pemerintah.
Nasional Edisi : Selasa, 5 April 2022
Susut Akibat Manuver Politik
Kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi perlahan-lahan melorot seiring dengan gerakan Jokowi tiga periode. Hasil survei menunjukkan mayoritas publik menghendaki jabatan presiden maksimal dua periode.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 2 April 2022
Ultimatum ala Pendukung Jokowi
Barisan relawan menyatakan mendukung Presiden Jokowi hingga kepemimpinannya berakhir pada 2024. Ide Jokowi tiga periode maupun penundaan pemilu merupakan gagasan sesat yang inkonstitusional.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 2 April 2022
Ramai-ramai Mendesak Kasasi
Berbagai kalangan mendesak JPU mengajukan kasasi atas vonis bebas dekan nonaktif FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, dalam perkara dugaan pencabulan terhadap mahasiswinya. Pertimbangan hakim dianggap penuh kejanggalan.
Nasional Edisi : Jumat, 1 April 2022
Puasa Bugar, Vaksinasi Lancar
Vaksinasi Covid-19 aman dilakukan dalam kondisi tubuh berpuasa.
Nasional Edisi : Kamis, 31 Maret 2022
Terang-terangan Dukung Tiga Periode
Sebagian anggota DPD mulai membangun gerakan mendukung Jokowi 3 Periode. Arya Wedakarna dari Bali akan menggelar deklarasi setelah Lebaran.
Berita Utama Edisi : Rabu, 30 Maret 2022
Di Balik Dukungan Kepala Desa
Apdesi menyiapkan skenario deklarasi dukungan Jokowi 3 Periode dalam acara Silaturahmi Nasional. Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut berada di balik acara Silaturahmi Nasional kepala desa tersebut.
Berita Utama Edisi : Rabu, 30 Maret 2022
80 Juta Orang Mau Mudik
Kementerian Perhubungan menggelar survei yang mendapati 80 juta orang akan mudik pada Lebaran 2022. Jumlah peminat pulang kampung meningkat seiring dengan makin longgarnya syarat perjalanan domestik.
Nasional Edisi : Sabtu, 26 Maret 2022
Booster Dulu, Mudik Kemudian
Pemerintah menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat mudik Lebaran 2022. Cakupan vaksinasi ketiga Covid-19 baru 8,9 persen.
Nasional Edisi : Sabtu, 26 Maret 2022
Bisnis Sawit Terbit Masuk Daftar Hitam
Sejumlah perusahaan memasukkan pabrik pengolah sawit milik Bupati Langkat ke daftar hitam akibat kasus perbudakan modern. Total upah buruh yang diduga tidak dibayar mencapai Rp 2,4 miliar.
Nasional Edisi : Jumat, 25 Maret 2022
Korban Kerangkeng Tuntut Restitusi
Penelusuran LPSK tahun ini sedikitnya menemukan 65 penghuni kerangkeng yang dipekerjakan tanpa upah. Pengajuan restitusi didorong menjadi bagian dari penyidikan dan penuntutan kasus kerangkeng Bupati Langkat.
Nasional Edisi : Jumat, 25 Maret 2022
Rusak di Hulu, Banjir di Hilir
Alih fungsi hutan secara masif terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Sangatta. Deforestasi itu diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Sangatta, Kutai Timur.
Nasional Edisi : Kamis, 24 Maret 2022
Tersebar di Banyak Posko Pengungsian
Jumlah korban banjir di Sangatta, Kutai Timur, mencapai 48 ribu jiwa. Saat ini mereka mengungsi di banyak tempat, seperti di kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, dan rumah penduduk.
Nasional Edisi : Kamis, 24 Maret 2022
Ancang-ancang Verifikasi Partai Politik
KPU akan membuka layanan Sipol bagi partai politik pada April mendatang. Ada 75 partai politik berbadan hukum yang diterima KPU dari Kementerian Hukum dan HAM.
Nasional Edisi : Selasa, 22 Maret 2022
Saya Seperti Melihat Neraka
Untuk pertama kalinya, korban kasus kerangkeng Bupati Langkat buka suara. Korban bercerita soal penyiksaaan yang mereka alami, menunjuk pelakunya serta peran masing-masing, termasuk Terbit Rencana Perangin Angin dan anaknya, DPA.