Bergabung dengan Tempo pada 2023. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini banyak meliput isu pendidikan dan konflik agraria.
Konten
Hujan Kritik Koalisi Sipil terhadap Rancangan Perpres
Koalisi sipil mendesak Presiden Joko Widodo tidak meneken rancangan regulasi pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Nasional Edisi : Jumat, 4 Oktober 2024
Saling-Silang Regulasi Kehidupan Beragama
Pemerintah menyiapkan regulasi kehidupan beragama. Negara dinilai terlalu banyak campur tangan.
Nasional Edisi : Jumat, 4 Oktober 2024
Tarik-Ulur Negosiasi Rekomendasi Pansus Haji
Rekomendasi Pansus Haji DPR sempat dianggap melempem. Diduga ada negosiasi antara Ketua Pansus Haji dan Menteri Agama.
Nasional Edisi : Selasa, 1 Oktober 2024
Hasil Penyelidikan Pansus Haji DPR: 9 Kesimpulan, 5 Rekomendasi
Pansus Haji DPR 2024 menyerahkan sembilan kesimpulan dan lima rekomendasi.
Nasional Edisi : Selasa, 1 Oktober 2024
Pencabutan Tiga Tap MPR: Upaya Menghapus Noda Sejarah?
Tindakan MPR mencabut tiga ketetapan terkait tiga mantan presiden merupakan prakondisi untuk mendorong amendemen konstitusi.
Nasional Edisi : Sabtu, 28 September 2024
Kilas Balik Tiga TAP MPR yang Dicabut
MPR mengumumkan pencabutan tiga Ketetapan MPR yang berkaitan dengan tiga Presiden RI, Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur.
Nasional Edisi : Sabtu, 28 September 2024
Saling-Silang Reforma Agraria di Era Jokowi
Reforma agraria pada era Jokowi dinilai gagal. Berbagai tim yang dibentuk gagap mengatasi konflik agraria.
Nasional Edisi : Kamis, 26 September 2024
Sengkarut Kebocoran Data Terus Berulang
Kasus kebocoran data terus berulang. Pemerintah tidak belajar dari kesalahan. Satgas Pelindungan Data dinilai tak efektif.
Nasional Edisi : Sabtu, 21 September 2024
Konflik Tak Berujung PKB dan Pengurus NU
Jejak perseteruan PKB dengan pengurus NU ada sejak 2005. Pernah mereda pada 2010, konflik tersebut muncul lagi setelah 2021.
Nasional Edisi : Rabu, 18 September 2024
Muslihat Presiden Jokowi Memilih Pimpinan KPK
Presiden Jokowi disebut ingin mengatur komposisi pimpinan KPK. Indikasinya, DPR berencana percepat uji kelayakan dan kepatutan.
Nasional Edisi : Jumat, 13 September 2024
Plus-Minus Angkatan Siber TNI
Rencana pembentukan angkatan siber mendapat sorotan berbagai pihak. Ada plus dan minusnya.
Nasional Edisi : Senin, 9 September 2024
Untuk Apa TNI Membentuk Angkatan Siber
Pembentukan angkatan siber TNI diperkirakan masih memakan waktu lama. Perlu mengubah undang-undang.
Nasional Edisi : Senin, 9 September 2024
Temuan Baru Pansus Haji DPR dalam Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Khusus
Pansus Haji menerima informasi bahwa Kementerian Agama menerbitkan rekomendasi bagi masyarakat untuk bisa beribadah haji tanpa ikut antrean.
Nasional Edisi : Rabu, 4 September 2024
Kerja Maraton Pansus Haji DPR
Pansus Haji akan berusaha menuntaskan penelusuran pengalihan tambahan kuota haji reguler ke haji khusus dalam sebulan ke depan.
Nasional Edisi : Rabu, 4 September 2024
Gimik Politik Jokowi di Akhir Jabatan
Jokowi melempar bola panas ke DPR. Peneliti sebut RUU Perampasan Aset hanya gimik dan pengalihan isu politik dinasti.
Nasional Edisi : Sabtu, 31 Agustus 2024
Saat Golkar Berpaling dari KIM di Pilkada Banten
Golkar memilih berpaling dari Koalisi Indonesia Maju di pilkada Banten. Partai ini memilih mengusung Airin ketimbang jagoan KIM.
Nasional Edisi : Rabu, 28 Agustus 2024
Bagaimana Peta Persaingan Pilkada di Pulau Jawa
Olly Dondokambey memastikan PDIP mengusung Pramono Anung-Rano Karno di pilkada Jakarta. Bagaimana nasib Anies Baswedan?
Nasional Edisi : Rabu, 28 Agustus 2024
Bagaimana Peta Koalisi Pilkada Setelah Putusan MK
Peta koalisi partai dalam sejumlah pilkada bisa berubah. KIM Plus mengklaim tetap solid meski menyiapkan perubahan strategi.
Nasional Edisi : Senin, 26 Agustus 2024
Berebut Lobi Calon Gubernur Jakarta
Nama Anies Baswedan kembali digadang-gadang dalam peta politik pemilihan Gubernur Jakarta. Anggota KIM bisa berubah.
Nasional Edisi : Senin, 26 Agustus 2024
Janji KPU Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi
KPU berjanji melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pilkada. Berkonsultasi dengan DPR sebelum mengubah PKPU.