Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.
Konten

Habis Kisruh Terbitlah Pencabutan Izin
Kasus dugaan penyelewengan dana ACT berujung pencabutan izin dan pembekuan rekening. Lembaga pengumpul sumbangan tersebut memastikan akan tetap menyalurkan donasi.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 Juli 2022

Klaim Koalisi bak Bunga dan Lebah
PKB dan Gerindra saling mengklaim makin mesra dengan membangun koalisi untuk pemilihan presiden 2024. Mereka sudah membicarakan nama kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, meski belum diumumkan ke publik.
Nasional Edisi : Senin, 4 Juli 2022

Bersahabat tapi Sulit Berkoalisi
Peta politik terbaru menunjukkan PDI Perjuangan dan Gerindra sulit berkoalisi dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Kedua partai sama-sama berkukuh akan mengusung kader internal sebagai calon presiden 2024. Gerindra dan PKB hampir pasti berkoalisi dengan mengusung Prabowo-Muhaimin.
Nasional Edisi : Senin, 4 Juli 2022

Mendorong Jeratan Pidana di Balik Perkara Etik
Pegiat antikorupsi mendesak KPK, kepolisian, ataupun kejaksaan mengusut dugaan gratifikasi penerimaan tiket MotoGP Mandalika buat Lili Pintauli Siregar. Masyarakat sipil menyiapkan peradilan sipil jika penegak hukum tak mengusut perkara yang menjerat Wakil Ketua KPK itu.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 2 Juli 2022

Tersudut Bukti Menghindari Perkara
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diduga berusaha mengubah penerimaan tiket MotoGP Mandalika menjadi pembelian ke Pertamina. Ada cela dalam kuitansi pembayaran ke Pertamina yang menguatkan bahwa pembelian tiket itu dibuat dengan tanggal mundur.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 2 Juli 2022

Pengunduran Diri Tak Hentikan Sidang Lili
Dewan Pengawas KPK menjadwalkan sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar pada Selasa pekan depan. Kabar pengunduran diri Lili belum sampai ke Dewan Pengawas.
Berita Utama Edisi : Jumat, 1 Juli 2022

Menyiapkan Pemilu untuk Provinsi Baru
Akan ada penambahan kursi bagi anggota parlemen tingkat pusat dan provinsi, serta perwakilan senator di tiga provinsi baru.
Nasional Edisi : Jumat, 1 Juli 2022

Mediator Berbungkus Diplomasi Ukraina-Rusia
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Jokowi menawarkan diri kepada Zelensky untuk menjadi pembawa pesan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Juni 2022

Protes Provinsi Baru dari Papua
Rencana pengesahan tiga provinsi baru di Papua sebagai daerah otonom baru menuai aksi protes dan ancaman dari masyarakat setempat. Pemekaran provinsi dianggap tak akan menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di Papua.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Juni 2022

Jadi Korban karena Lemah Perlindungan
Persoalan yang dihadap buruh migran Indonesia di Malaysia berhulu pada praktik pengiriman tenaga kerja ilegal. Pengawasan pemerintah dinilai lemah.
Berita Utama Edisi : Selasa, 28 Juni 2022

“Penyebab Kematian Adalah Sakit dan Covid-19”
Penjelasan Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia soal temuan Koalisi Buruh Migran Berdaulat.
Berita Utama Edisi : Senin, 27 Juni 2022

Dipaksa Tabah di Tanah Sabah
Buruh migran Indonesia mendapat perlakuan tidak manusiawi selama ditahan di rumah detensi imigrasi Sabah. Setidaknya 149 WNI diduga meninggal dalam tahanan sepanjang 2020-2022.
Berita Utama Edisi : Senin, 27 Juni 2022

Tantangan Memoles Elektabilitas Puan
Suara dukungan kepada Puan Maharani mengemuka di lingkup internal PDIP. Banyak tantangan dalam mendongkrak elektabilitasnya.
Nasional Edisi : Sabtu, 25 Juni 2022

Menolak Berkoalisi Tersebab Konflik Lawas
PDIP menolak berkoalisi dengan PKS dan Demokrat dan hanya mau dengan lima partai politik lainnya. PKS dan Demokrat menilai PDIP bersikap berlebihan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 24 Juni 2022

Patokan Pertama dari Mega
Megawati Soekarnoputri membeberkan kriteria calon presiden yang akan diusung PDIP dalam Pemilihan Umum 2024. Ada aroma kemenangan Puan Maharani atas Ganjar Pranowo.
Berita Utama Edisi : Jumat, 24 Juni 2022

Menebak Arah Teguran Mega
Calon presiden dari PDIP hanya bisa ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri. Banyak yang menduga teguran itu diarahkan kepada Ganjar Pranowo.
Berita Utama Edisi : Rabu, 22 Juni 2022

Dilema Koalisi PDI Perjuangan
Meski mencukupi ambang batas pencalonan presiden, PDIP tetap membuka peluang berkoalisi dengan partai lain dalam menghadapi pemilihan presiden. Ada rencana menggagas koalisi secara permanen.
Berita Utama Edisi : Rabu, 22 Juni 2022

Banteng Rapat tanpa Kandidat
PDIP menggelar rapat kerja nasional untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024. Tak akan ada pembahasan kandidat calon presiden.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Juni 2022

Gerak Zig-zag Menggalang Koalisi
Hanya dalam hitungan hari, PKB mengubah arah koalisi. Awalnya menggagas koalisi dengan PKS dan Demokrat, tapi belakangan mengumumkan akan berkoalisi dengan Gerindra. Prabowo-Muhaimin bakal berpasangan dalam pemilihan presiden 2024.
Nasional Edisi : Senin, 20 Juni 2022

Ragu akan Kesolidan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
Rencana koalisi Gerindra dan PKB banyak dipengaruhi oleh Koalisi Indonesia Bersatu dan sikap NasDem. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya—sebutan koalisi Gerindra dan PKB—ini diprediksi tak akan solid.
Nasional Edisi : Senin, 20 Juni 2022

Kalkulasi Koalisi Menjelang Pemilihan
Pemilihan presiden 2024 diprediksi diikuti empat poros koalisi. Partai nonparlemen berpeluang membuat koalisi dengan menggandeng partai pemilik kursi di DPR.
Berita Utama Edisi : Jumat, 17 Juni 2022

Menimbang Peluang Ganjar di Partai Banteng
Ganjar Pranowo disebut-sebut akan siap mengikuti keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan. Peluangnya untuk dicalonkan oleh partai lain terbuka lebar.
Berita Utama Edisi : Jumat, 17 Juni 2022

Tarik-Ulur Sebelum Reshuffle
Delapan nama menteri sempat disebut-sebut masuk kotak reshuffle. Ada tarik-ulur kepentingan hingga sejumlah menteri yang sudah dipanggil ke Istana batal di-reshuffle.
Berita Utama Edisi : Kamis, 16 Juni 2022

Berserah kepada Jokowi
Partai politik pendukung pemerintah menyerahkan keputusan reshuffle kepada Jokowi. Ada yang pasrah, ada juga yang percaya diri.
Berita Utama Edisi : Rabu, 15 Juni 2022

Langkah Kuda via Komisi III
Usulan pembentukan pansus investasi Grup Telkom di GoTo membidik konflik kepentingan Erick Thohir dan Garibaldi Thohir. Tiga partai politik disebut sebagai inisiator.
Berita Utama Edisi : Senin, 13 Juni 2022

Ragu Perbudakan Akan Pupus
Berbagai pihak ragu praktik perbudakan akan sirna dengan keberadaan PP pelindungan ABK. Tak ada jaminan perlindungan pemerintah terhadap ABK saat berada di atas kapal.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 11 Juni 2022

Baru Sebatas Janji Menghapus Perbudakan
Pemerintah, dengan dua peraturan yang dikeluarkan, berjanji menghapus perbudakan terhadap anak buah kapal atau ABK. Aktivis buruh migran mempertanyakan efektivitasnya.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 11 Juni 2022

Tak Berdaya Usut Belanja Senjata dari Serbia
Pembelian senjata dari Serbia itu sudah dilaporkan Conflict Armament Research kepada PBB. Parlemen bisa menggunakan laporan ini untuk mengaudit penggunaan anggaran oleh BIN.
Nasional Edisi : Jumat, 10 Juni 2022

Asa Pengungsi Papua di Tangan Siapa
Penanganan pengungsi akibat konflik di Papua dinilai belum optimal. Kondisi keamanan terus menjadi dalih.
Nasional Edisi : Rabu, 8 Juni 2022

Menyelisik Daftar Belanja Mortir BIN
Komisi I DPR berencana memanggil Badan Intelijen Negara untuk meminta penjelasan ihwal dugaan belanja amunisi mortir M72 dari Serbia. Bisa dijerat Undang-Undang Darurat.
Nasional Edisi : Rabu, 8 Juni 2022

Catatan Belanja Mortir Pejaten di Serbia
Badan Intelijen Negara (BIN) dilaporkan mengimpor mortir dari Serbia untuk operasi Papua. Amunisi mortir tidak ditembakkan menggunakan mesin pelontar, melainkan dijatuhkan dari pesawat.
Nasional Edisi : Selasa, 7 Juni 2022

Peralihan Bergantung pada WHO
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mensyaratkan beberapa hal jika suatu negara hendak mendapatkan perubahan status dari pandemi ke endemi. Epidemiolog meminta pemerintah berfokus pada pengendalian kasus tanpa memikirkan penurunan status dari WHO.
Nasional Edisi : Senin, 6 Juni 2022

Tetap Waspada di Fase Pandemi Terkendali
Indonesia kini disebut berada di fase pandemi terkendali. Keputusan perubahan status pandemi menjadi endemi suatu negara diputuskan dengan berkoordinasi bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Nasional Edisi : Senin, 6 Juni 2022

Berembuk Calon Presiden di Plataran
Koalisi Indonesia Bersatu akan menggelar pertemuan untuk merumuskan calon dalam pemilihan presiden 2024. Hasilnya bisa menjadi jawaban banyak selentingan.
Nasional Edisi : Sabtu, 4 Juni 2022

Berkibar di Kandang Sebelah
Ganjar Pranowo diprediksi tak kesulitan mendapatkan dukungan dari sejumlah partai menuju pemilihan presiden 2024.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 Juni 2022

Ganjar di Antara Istana dan Teuku Umar
Bursa calon presiden 2024 memanaskan persiapan Rakernas PDIP. Dibumbui kabar keretakan hubungan partai, Jokowi, dan Ganjar Pranowo.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 Juni 2022

Tersudut Dugaan Korupsi Minyak Goreng
Saksi-saksi menyebutkan peran Menteri Perdagangan Lutfi dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Penyidik kejaksaan menelusuri informasi pengiriman minyak goreng ke rumah Lutfi.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Mei 2022

Peran Lutfi di Balik Kasus Lin Che Wei
Menteri Lutfi disebut-sebut mengajak Lin Che Wei mengurus kelangkaan minyak goreng. Tersangka korupsi izin ekspor minyak mentah itu disebut sebagai komandan urusan CPO.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Mei 2022

Lawatan Minus Perolehan
Hanya segelintir kunjungan kerja luar negeri DPR yang disertai dengan laporan. BPK mendapati praktik manipulasi lawatan.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 21 Mei 2022

Gorden Berhenti Berganti Pelesir Luar Negeri
Badan Urusan Rumah Tangga DPR berada di Turki dengan agenda bertemu parlemen setempat. Menyurati Kedutaan Besar RI untuk memfasilitasi kebutuhan mereka selama di sana.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 21 Mei 2022

Hobi Belanja Parlemen Kita
Hampir setiap tahun DPR mengajukan anggaran pengadaan barang dan jasa dalam nilai jumbo. Minim pengawasan dari pemerintah.
Nasional Edisi : Jumat, 20 Mei 2022

Hujan Kritik Proyek di DPR
Sejumlah proyek yang dianggarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus menuai kritik. Setelah pengadaan gorden rumah dinas dibatalkan, DPR membuka tender pengecatan kubah dan pengaspalan Kompleks Parlemen.
Nasional Edisi : Jumat, 20 Mei 2022

Ramai-ramai Usulkan Calon Penjabat Kepala Daerah
Pemerintah provinsi sudah mengusulkan calon penjabat bupati dan wali kota atas permintaan Kementerian Dalam Negeri. Nasib usulan gubernur masih menggantung.
Nasional Edisi : Kamis, 19 Mei 2022

Mendesak Transparansi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Kementerian Dalam Negeri seharusnya membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah adanya penjabat kepala daerah titipan partai politik.
Nasional Edisi : Kamis, 19 Mei 2022

Aturan tanpa Masker yang Tergesa-gesa
Epidemiolog menganggap pemerintah terburu-buru menerapkan aturan tanpa masker di tempat terbuka. Pelonggaran itu seharusnya diterapkan satu bulan setelah Lebaran.
Nasional Edisi : Rabu, 18 Mei 2022

Lepas Masker di Tempat Terbuka
Mulai hari ini, pemerintah pusat membolehkan masyarakat tak memakai masker di tempat terbuka. Pelonggaran mobilitas ini menjadi tahap awal transisi dari pandemi ke endemi.
Nasional Edisi : Rabu, 18 Mei 2022

Di Ambang Kebangkrutan karena Tak Terima Pembayaran
Pemerintah belum membayar sebagian penyedia barang dan jasa PON XX Papua. Merugi lebih dari Rp 100 miliar.
Nasional Edisi : Selasa, 17 Mei 2022

Seusai Perhelatan, Terbitlah Tunggakan
Sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 belum mendapat bayaran ataupun terlambat dibayar. Sebagian dari mereka terancam bangkrut.
Nasional Edisi : Selasa, 17 Mei 2022

Membela Diri dari Ancaman Proyek Panas Bumi
Masyarakat Wae Sano berkirim surat hingga berdiskusi dengan delegasi Bank Dunia. Mereka menghendaki Bank Dunia berhenti mendanai proyek panas bumi Wae Sano.
Nasional Edisi : Jumat, 13 Mei 2022

Kontroversi Energi Terbarukan di Wae Sano
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wae Sano, Manggarai Barat, dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Dokumen lingkungan perusahaan menyebutkan 47 dampak buruk yang bakal ditimbulkan.
Nasional Edisi : Jumat, 13 Mei 2022

Penularan Hepatitis Akut Makin Meluas
Suspek hepatitis akut sudah ditemukan di tujuh provinsi, terbanyak di DKI Jakarta. Angka kematian kasus ini mencapai 33 persen.
Nasional Edisi : Kamis, 12 Mei 2022

Angin Kencang di Pucuk Beringin
Muncul gerakan internal di Partai Golkar untuk mencopot Ketua Umum Airlangga Hartarto. Elektabilitas rendah dan dianggap blunder soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Berita Utama Edisi : Rabu, 11 Mei 2022

Angin Lalu Upaya Pemilihan Ketua Baru
Airlangga Hartarto disebut hendak dicopot dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Pendukung Airlangga disebut melobi kelompok penentang untuk menyudahi gerakan mereka.
Berita Utama Edisi : Rabu, 11 Mei 2022

Pemerintah Jamin Pengobatan Pasien Hepatitis Akut
Setiap orang yang bergejala hepatitis akut akan diperiksa dengan biaya dari negara. DKI Jakarta mengklaim percepatan lokalisasi kasus.
Nasional Edisi : Selasa, 10 Mei 2022

Mencari Presiden Baru dari NasDem
Partai NasDem akan menggelar rapat kerja nasional untuk menentukan kandidat calon presiden yang bakal diusung dalam Pemilu 2024. Diyakini memilih nama yang terlepas dari kepentingan partai politik, seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.
Nasional Edisi : Jumat, 6 Mei 2022

Cara Calon Berpotensi Memoles Diri
Para pejabat yang disebut-sebut sebagai calon berpotensi dalam pemilihan presiden 2024 disinyalir memanfaatkan posisinya untuk mendongkrak elektabilitas. Hal yang disukai publik adalah momentum seremonial.
Nasional Edisi : Kamis, 5 Mei 2022

Aji Mumpung di Hari Besar
Sejumlah pejabat yang digadang-gadang berpotensi maju sebagai kandidat calon dalam pemilihan presiden 2024 memanfaatkan hari raya dan aktif memajang kegiatannya di media sosial. Cara yang cukup efektif.
Nasional Edisi : Kamis, 5 Mei 2022

Syarat Terbatas Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat bersama organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengisian penjabat kepala daerah. Menghindari munculnya calon titipan atau kebijakan transaksional.
Nasional Edisi : Sabtu, 30 April 2022

Potensi Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi
MK dinilai terlibat konflik kepentingan setelah menerima peserta sayembara desain gedung pemerintahan di kawasan IKN. MK terkesan sudah melegitimasi UU IKN.
Nasional Edisi : Jumat, 29 April 2022

Waswas Sayembara Sebelum Putusan Uji Materi
Mahkamah Konstitusi menerima 39 peserta sayembara perancangan gedung MK untuk Ibu Kota Negara Nusantara. Dikritik karena dianggap sebagai sinyal persetujuan pembangunan IKN Nusantara, padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sedang digugat.
Nasional Edisi : Jumat, 29 April 2022

Ke Senayan demi Hentikan Pemekaran
Majelis Rakyat Papua menolak rencana pengesahan undang-undang yang mengatur pembentukan tiga provinsi baru Papua. Mahfud Md menilai, penolakan pemekaran Papua sebagai hak yang lumrah.
Nasional Edisi : Rabu, 27 April 2022

Mati tanpa Gading di Rumah Sendiri
Seekor gajah liar tewas tanpa gading di Taman Nasional Way Kambas. Insiden tragis ketiga kalinya ini sudah dilaporkan, tapi belum direspons.
Nasional Edisi : Selasa, 26 April 2022

Bolak-balik Jadi Korban Pembajakan
Korban peretasan akun aktivis mengaku telah berulang kali terkena serangan. Akses ke nomor telepon dan akun media sosial tiba-tiba pulih setelah unjuk rasa usai.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 April 2022

Peretasan Sonder Pengungkapan
Peretasan akun aktivis terus terjadi berulang sejak unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Tak pernah terungkap oleh kepolisian.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 April 2022

Iklim Kebebasan Sipil Kian Mengkhawatirkan
Kebebasan sipil bagi masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah kian mengkhawatirkan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tata kelola Internet hanya bergeming.
Berita Utama Edisi : Jumat, 22 April 2022

Peretasan Berulang Akun Aktivis
Serangan digital terjadi setiap kali masyarakat sipil dan mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah. Serangan itu diduga terencana dan disengaja untuk kepentingan pemerintah.
Berita Utama Edisi : Jumat, 22 April 2022

Tak Cukup Sekadar Undang-undang
Korban kekerasan seksual kerap mendapat perlakuan buruk dan diskriminasi dari aparat ketika melaporkan kasusnya. Persoalan-persoalan semacam ini sering terjadi di lapangan.
Nasional Edisi : Kamis, 21 April 2022

Setelah Undang-Undang TPKS Disahkan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan aturan turunan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksana penanganan kasus kekerasan seksual.
Nasional Edisi : Kamis, 21 April 2022

Optimistis Bongkar Kartel Minyak Goreng
KPPU kesulitan membongkar dugaan mafia minyak goreng karena sebelas perusahaan mangkir dari pemeriksaan. Saat itu KPPU sudah menemukan satu alat bukti.
Nasional Edisi : Rabu, 20 April 2022

Terseret Izin Ekspor Minyak Sawit Nabati
Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dugaan korupsi izin ekspor CPO, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana serta tiga petinggi eksportir CPO. Mereka diduga melawan hukum atas terbitnya persetujuan ekspor.
Nasional Edisi : Rabu, 20 April 2022

Agar Ada Efek Jera
Lili Pintauli Siregar berulang kali berhadapan dengan Dewan Pengawas akibat permasalahan kode etik. DPR akan memanggilnya jika hasil pemeriksaan Dewan Pengawas tidak sesuai dengan ekspektasi publik.
Berita Utama Edisi : Jumat, 15 April 2022

Paket Plus Rombongan Penonton Jakarta
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ditengarai memperoleh tiket MotoGP Mandalika dan paket menginap di hotel bintang empat dari Pertamina. Untuk menonton balapan sepeda motor pada 18-20 Maret lalu itu, dia disebut menginap dari 16 sampai 22 Maret.
Berita Utama Edisi : Jumat, 15 April 2022

Menutup Pintu Amendemen Konstitusi
MPR menjamin tidak akan membuka peluang amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan rencana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Perubahan konstitusi dikhawatirkan disusupi agenda perpanjangan masa jabatan presiden dan Jokowi 3 periode.
Berita Utama Edisi : Rabu, 13 April 2022

Revisi Ugal-ugalan demi Omnibus Law
DPR mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) demi memuluskan omnibus law UU Cipta Kerja. Padahal Mahkamah Konsitusi menilai omnibus law cacat formal.
Nasional Edisi : Sabtu, 9 April 2022

Deklarasi di Sini, Tebar Spanduk di Sana
Sejumlah kelompok pendukung calon presiden 2024 yang disebutkan dalam simulasi capres-cawapres oleh lembaga survei telah menggelar kampanye. Berupaya mendongkrak popularitas sang jagoan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 8 April 2022

Konsolidasi Parlemen Jalanan Menolak Perpanjangan
Organisasi mahasiswa menyusun rencana menggelar demonstrasi untuk menghentikan wacana Jokowi 3 periode. Tak cukup dengan instruksi Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Nasional Edisi : Jumat, 8 April 2022

Melawan Pemecatan ASN Disabilitas
Pemecatan DH, ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dianggap cacat prosedur. Tak ada penilaian dan pemberitahuan yang cukup sebelum pemecatan.
Nasional Edisi : Kamis, 7 April 2022

Bergeming Presiden terhadap Lembaga Pengawas
Sikap diam Presiden Joko Widodo setelah menerima rekomendasi Ombudsman perihal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menuai kritik. Bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nasional Edisi : Rabu, 6 April 2022

Terus Berupaya Kembali ke Kuningan
Lima puluh tujuh eks pegawai KPK yang dipecat meminta Presiden Jokowi melaksanakan rekomendasi Ombudsman untuk memberi sanksi bagi pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara. Rekomendasi Ombudsman menegaskan bahwa pemecatan lewat tes wawasan kebangsaan itu ngawur.
Nasional Edisi : Rabu, 6 April 2022

52 Pertanyaan Membidik Terbit Rencana
Untuk pertama kali, polisi memeriksa Bupati Langkat (nonaktif), Terbit Rencana Perangin Angin, dalam kasus kerangkeng manusia. Polisi mencecar dengan 52 pertanyaan.
Nasional Edisi : Senin, 4 April 2022

Menghapus Stigma Lima Dekade
Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus syarat keturunan non-PKI dari pendaftaran anggota TNI mendulang pujian. Instansi lain diminta mengikuti sikap Andika.
Nasional Edisi : Jumat, 1 April 2022

Jalan Berliku Tragedi 65
Upaya rekonsiliasi di antara keluarga korban tragedi 1965 telah lama dirancang. Namun hal itu tak kunjung terlaksana karena persepsi korban dan orang tua.
Nasional Edisi : Jumat, 1 April 2022

Koalisi Penampik Perubahan Konstitusi
Partai NasDem dan Demokrat mulai membangun koalisi untuk menjegal rencana amendemen UUD 1945. Dikhawatirkan menjadi pintu masuk upaya memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
Berita Utama Edisi : Rabu, 30 Maret 2022

Dari Rumah Tahanan ke Pesta Pernikahan
Terpidana kasus korupsi Edward Soeryadjaya tertangkap kamera sedang menghadiri pesta pernikahan anak mantan suami Yuni Shara. Edward disinyalir sering kelayapan keluar-masuk penjara.
Nasional Edisi : Rabu, 30 Maret 2022

Klaim Komunikasi demi Dialog Damai Papua
Komnas HAM berupaya menggelar dialog damai dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka. Upaya dialog damai di Papua sepenuhnya dilakukan Komnas HAM tanpa melibatkan negara ketiga atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Nasional Edisi : Selasa, 29 Maret 2022

Serangan Berulang Kelompok Bersenjata
Pasukan TPNPB-OPM mengintai selama sepekan, lalu menyerang pasukan TNI Angkatan Laut di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Tiga anggota marinir tewas tertembak.
Nasional Edisi : Senin, 28 Maret 2022

Demokrasi tanpa Demos
Di balik peningkatan indeks demokrasi Indonesia, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 terus bergulir. Pemerintah menyatakan tak bisa melarang publik menyuarakan keinginan tersebut.
Berita Utama Edisi : Jumat, 25 Maret 2022

Tersebab Kebebasan Sipil yang Tak Dihargai
Kebebasan sipil terus memburuk dan menjadi penyebab turunnya indeks demokrasi Indonesia. Pembungkaman kritik, kriminalisasi aktivis, hingga pembubaran diskusi banyak terjadi dalam setahun terakhir.
Berita Utama Edisi : Jumat, 25 Maret 2022

Mengutak-atik Biaya Haji
Pemerintah dan DPR berusaha menekan biaya ibadah haji tahun ini, yang dipastikan lebih tinggi dibanding penyelenggaraan ibadah haji terdahulu. Ada rencana melibatkan banyak maskapai untuk menekan biaya penerbangan.
Nasional Edisi : Selasa, 22 Maret 2022

Menata Kembali Kuota Jemaah Haji
Indonesia menanti kepastian Arab Saudi ihwal dibukanya pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini setelah ditutup selama dua tahun karena pandemi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap Indonesia mendapat alokasi kuota ideal seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Nasional Edisi : Selasa, 22 Maret 2022

Mendominasi 20 Putaran
Pembalap KTM, Miguel Oliveira, mengukir sejarah sebagai orang pertama yang menang di Sirkuit Mandalika. Sejumlah insiden dan drama terjadi sebelum balapan berlangsung.
Berita Utama Edisi : Senin, 21 Maret 2022

Penetapan Status Tersangka Sudah Diprediksi
Penetapan status tersangka terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sudah diprediksi. Penetapan status tersangka oleh polisi terhadap dua aktivis ini memperlihatkan kurangnya keterbukaan negara dalam menanggapi kritik.
Nasional Edisi : Senin, 21 Maret 2022

Menolak Amendemen karena Rentan Ditunggangi
PDIP memutuskan tidak melanjutkan agenda amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan PPHN pada masa jabatan MPR periode ini. Perubahan konstitusi itu rentan disusupi agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
Nasional Edisi : Sabtu, 19 Maret 2022

Tokoh Gereja Papua Pesimistis Wacana Dialog Damai
Sejumlah tokoh gereja di Papua ragu akan rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginisiasi dialog damai. Komnas HAM diminta berfokus pada penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Nasional Edisi : Jumat, 18 Maret 2022

Penolakan Dini Ajakan Dialog Damai
Komnas HAM menemui berbagai kelompok di Papua untuk menggagas dialog damai dalam menyelesaikan konflik Papua. Sebagian kelompok di Papua menolak ide ini.
Nasional Edisi : Jumat, 18 Maret 2022

Pemekaran Wilayah di Bumi Cenderawasih Minim Partisipasi
Pemekaran provinsi di Papua ditengarai bakal memperumit sejumlah persoalan, terutama konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan masifnya korupsi di daerah. Pemekaran wilayah pada 2002 dan 2008 justru memicu deforestasi.
Nasional Edisi : Kamis, 17 Maret 2022

Hujan Kritik Pemekaran Wilayah di Papua
Sejumlah pegiat mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah di Papua. Penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas pelanggaran HAM di Papua.
Nasional Edisi : Kamis, 17 Maret 2022

Dua Partai Memulai Kemesraan dari Jakarta
Partai NasDem dan Partai Golkar disebut-sebut menjajaki duet kader partai, Ahmad Sahroni dan Airin Rachmi Diany, dalam pilkada DKI Jakarta. Masih butuh 22 kursi lagi, sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 12 Maret 2022

Mengabaikan Gugatan di Mahkamah Konstitusi
Pemerintah bakal tetap melanjutkan proyek IKN meski ada empat gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan dikabulkan, proyek IKN harus dihentikan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 11 Maret 2022

Mencontoh Swasta Bangun Kota
Pemerintah mencontoh kesuksesan Sinar Mas Land membangun kawasan Bumi Serpong Damai di barat Jakarta untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Berita Utama Edisi : Jumat, 11 Maret 2022

Menanti Tim UNESCO di Kampung Komodo
Tim UNESCO dan IUCN telah merampungkan pemantauan di Taman Nasional Komodo. Sebagian warga kecewa karena tidak ditemui tim tersebut.
Nasional Edisi : Kamis, 10 Maret 2022

Mendekati Kepunahan
IUCN memasukkan komodo ke daftar merah satwa. Kategorinya memburuk dari rentan menjadi terancam punah.
Nasional Edisi : Rabu, 9 Maret 2022

Memantau Pertarungan Komodo Melawan Proyek Wisata
Tim UNESCO dan IUCN memeriksa dampak pembangunan infrastruktur wisata di Taman Nasional Komodo. Sebelumnya, tim menyatakan bahwa proyek tersebut dapat berdampak pada habitat komodo.
Nasional Edisi : Rabu, 9 Maret 2022

Putar Haluan Skenario Penundaan
Lingkup internal Golkar, PAN, dan PKB tengah bergejolak setelah elite partainya mengusulkan penundaan pemilu. Airlangga dikabarkan putar haluan setelah muncul desakan dari dalam partainya.
Berita Utama Edisi : Senin, 7 Maret 2022

Adu Argumentasi Indonesia-PBB Soal Papua
Laporan pelapor khusus Dewan Pakar HAM PBB yang ditujukan kepada Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius di Papua. Pemerintah Indonesia mempersoalkan prosedur publikasi Dewan HAM PBB ihwal dugaan pelanggaran HAM dan konflik Papua.
Nasional Edisi : Sabtu, 5 Maret 2022

Saling Serang yang Korbankan Warga Sipil
Delapan karyawan PT Palaparing Timur Telematika tewas ditembak saat memperbaiki tower BTS. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab. Korban konflik Papua kerap menyasar warga sipil.
Nasional Edisi : Sabtu, 5 Maret 2022

Ditolak di Mana-mana
Jajak pendapat LSI menyatakan mayoritas warga menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Partai penolak penundaan pemilu meminta agar polemik ini tidak dilanjutkan.
Nasional Edisi : Jumat, 4 Maret 2022

Operasi Senayan Tunda Pemilu
Sejumlah anggota legislatif mulai menggalang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Disebut-sebut sebagai pelaksana agenda Istana.
Berita Utama Edisi : Selasa, 1 Maret 2022

Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Meluas
Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden terus menuai kecaman. Dari senator DPD, Muhammadiyah, hingga akademikus memprotes rencana yang ditempuh lewat penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Berita Utama Edisi : Selasa, 1 Maret 2022

Dari Wadas ke Trunojoyo
Warga Desa Wadas melaporkan kekerasan yang dilakukan polisi saat mereka menentang rencana pembangunan tambang batu pada 8 Februari lalu. Kepolisian Daerah Jawa Tengah memeriksa enam orang terkait dengan kekerasan di Wadas.
Nasional Edisi : Sabtu, 26 Februari 2022

AJI Dirundung Kelompok Pendengung
Peretasan akun media sosial Ketua AJI Sasmito Madrim terjadi sejak Rabu lalu. Di media sosial, tersebar kabar palsu seputar Sasmito Madrim.
Nasional Edisi : Sabtu, 26 Februari 2022

Menyambangi Kantor Pemerintah, Berkukuh Tolak Tambang
Koalisi organisasi sipil bersama warga Desa Wadas menyambangi berbagai kementerian dan lembaga untuk mengadukan temuan serta pelanggaran hak asasi. Warga Wadas tak akan kendur melawan dan menolak rencana tambang batu andesit.
Nasional Edisi : Jumat, 25 Februari 2022

Represi Berdampak Trauma di Wadas
Komnas HAM menemukan 13 poin temuan masalah ketika terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap warga Wadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkritik sejumlah rekomendasi Komnas HAM.
Nasional Edisi : Jumat, 25 Februari 2022

Usulan Menunda Pemilu Menguat
Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu hingga dua tahun. Usul itu akan dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik dan Presiden Jokowi.
Nasional Edisi : Kamis, 24 Februari 2022

Ormas Islam Dukung Aturan Toa Masjid
Organisasi massa Islam besar Indonesia, NU dan Muhammadiyah, mendukung aturan toa masjid yang baru dikeluarkan Kementerian Agama. Penggunaan speaker eksternal masjid secara berlebihan dianggap mengganggu masyarakat.
Nasional Edisi : Rabu, 23 Februari 2022

Aturan Sama, Penerimaan Berbeda
Aturan pengeras suara masjid yang dikeluarkan Kementerian Agama kali ini tidak mendapat penentangan seperti pada 2018. Disebut karena faktor Menteri Yaqut.
Nasional Edisi : Rabu, 23 Februari 2022

Berbenah Penjualan Alat Tes Antigen di Pasar Daring
Pemerintah membenahi aturan penjualan alat tes antigen Covid-19 di platform digital. Perbaikan tata kelola pengendalian Covid-19 juga perlu menjadi fokus.
Nasional Edisi : Selasa, 22 Februari 2022

Intimidasi terhadap Penentang Tambang Wadas Berlanjut
Polisi mengancam akan menyegel kafe jika pemilik tetap mengizinkan diskusi tentang Wadas digelar di tempatnya. Intimidasi sudah berulang kali dialami kelompok penentang tambang di Wadas.
Nasional Edisi : Sabtu, 19 Februari 2022

Seperti Membunuh Anak Kandung Masyarakat Wadas
Peneliti memandang faktor sosial-budaya sebagai pendorong perlawanan warga Wadas terhadap penambangan batu di wilayah desa mereka. Klaim 80 persen warga setuju penambangan diragukan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 18 Februari 2022

Cacat Prosedur Andal Wadas
Sebanyak 40 akademikus dari berbagai disiplin ilmu membedah andal proyek Bendungan Bener yang mengambil material batu andesit dari Wadas. Berpotensi melanggar hukum.
Berita Utama Edisi : Jumat, 18 Februari 2022

Dugaan Menghalangi Bantuan Logistik dan Medis
Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.
Nasional Edisi : Kamis, 17 Februari 2022

Mengungkap Rentetan Kasus Pembunuhan di Papua
Temuan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang berbagai kasus pembunuhan di Papua pernah ditelusuri Komnas HAM. Ada pengusutan kasus pembunuhan yang mandek hingga kini.
Nasional Edisi : Kamis, 17 Februari 2022

Temuan Pelapor PBB atas Pelanggaran HAM di Papua
Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik.
Nasional Edisi : Selasa, 15 Februari 2022

Posko Advokasi Tolak Tambang Wadas
Sejumlah poster tersebar di pinggir jalan di Desa Wadas, Purworejo. Warga meminta aparat ditarik dari Wadas dan mengecam tindakan represif.
Nasional Edisi : Selasa, 15 Februari 2022

Tumbang di Pembubaran Unjuk Rasa
Seorang mahasiswa tewas tertembak saat polisi membubarkan demonstrasi di Parigi Moutong. Pengunjuk rasa memblokade Jalan Trans Sulawesi saat menyampaikan penolakan penambangan emas.
Nasional Edisi : Senin, 14 Februari 2022

Wadas Masih Bersiaga
Sebanyak 10 truk berisi ratusan personel kepolisian masuk ke Desa Wadas. Badan Pertanahan Nasional masih mengukur lahan warga yang didampingi polisi untuk pengamanan.
Nasional Edisi : Jumat, 11 Februari 2022

Kisruh Berujung Beda Pendapat Warga Wadas
Sejumlah warga prihatin kisruh ini menimbulkan perbedaan sikap tentang tambang batuan andesit di Desa Wadas. Harga ganti rugi Rp 122 ribu, tapi warga meminta Rp 300 ribu.
Nasional Edisi : Jumat, 11 Februari 2022

Serempak Membela Warga Wadas
Sejumlah organisasi dan pegiat memprotes tindakan polisi terhadap warga Wadas, Purworejo, dengan membanjiri pelbagai kanal di media sosial. Polisi menepis anggapan telah bertindak represif.
Berita Utama Edisi : Kamis, 10 Februari 2022

Bukan Menolak Bendungan Bener
Warga Desa Wadas melawan karena wilayahnya akan dijadikan tambang batu andesit yang merusak lingkungan. Bukan menolak pembangunan Bendungan Bener.
Berita Utama Edisi : Kamis, 10 Februari 2022

Kepala Daerah Nyalakan Lampu Kuning
Sejumlah kepala daerah di Jawa mempersiapkan diri menghadapi kenaikan jumlah kasus Covid-19 lewat PPKM level 3. Konsentrasi di wilayah aglomerasi.
Nasional Edisi : Rabu, 9 Februari 2022

Kekerasan Berulang Berkedok Proyek Infrastruktur
Polisi kembali menangkap dan melakukan kekerasan terhadap warga Wadas, Porworejo, Jawa Tengah, yang menolak izin tambang dan pembangunan Bendungan Bener, kemarin. Polisi mengejar warga Wadas ke rumah-rumah hingga ke masjid.
Nasional Edisi : Rabu, 9 Februari 2022

Kontroversi Obat Terapi Covid-19
Beberapa jenis obat terapi bagi pasien Covid-19 masih digunakan hingga saat ini, padahal ada di antaranya yang dianggap berbahaya. Pemerintah sudah menyiapkan obat terapi terbaru.
Nasional Edisi : Senin, 7 Februari 2022

Anggaran Riset Disebut Menyusut di Era BRIN
Peleburan semua lembaga riset negara ke BRIN disebut malah membuat anggaran penelitian nasional kian menyusut. Kian tertinggal dari negara-negara lain di Asia.
Nasional Edisi : Sabtu, 5 Februari 2022

Janji DPR Menampung Keluhan Peneliti
DPR menyatakan berkomitmen menjamin nasib ribuan peneliti yang kini dileburkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peleburan berbagai lembaga riset berdampak serius terhadap para peneliti.
Nasional Edisi : Sabtu, 5 Februari 2022

Berat Sebelah Dana Riset Nasional
Alokasi anggaran manajemen dan infrastruktur BRIN jauh lebih besar dibanding untuk kegiatan penelitian. Akibatnya, BRIN diduga hanya mengakomodasi proposal riset berbiaya murah.
Nasional Edisi : Jumat, 4 Februari 2022

Terkatung-katung Setelah Badan Riset Digabung
Sekelompok peneliti senior melaporkan kesulitan peneliti setelah tergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka meminta DPR turun tangan.
Nasional Edisi : Jumat, 4 Februari 2022

Strategi Sulit Menangkan Airlangga
Partai Golkar konsisten mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai kandidat calon presiden 2024. Elektabilitas Airlangga dari sejumlah survei hanya berkisar 1 persen.
Nasional Edisi : Selasa, 1 Februari 2022

Mengukur Peluang Paman AHA
Dengan elektabilitas rendah, Partai Golkar disarankan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Golkar hanya butuh menggandeng satu partai menengah agar lolos presidential threshold.
Nasional Edisi : Selasa, 1 Februari 2022

Lalai di Tengah Ancaman Omicron
Di tengah ancaman Omicron, masyarakat dianggap cenderung mengendurkan protokol kesehatan. Gelombang ketiga pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak mulai pekan ketiga Februari mendatang.
Nasional Edisi : Senin, 31 Januari 2022

Transmisi Lokal Omicron Tak Terbendung
Penularan varian Omicron di masyarakat sulit terdeteksi karena rendahnya tingkat pengetesan. Transmisi lokal varian Omicron di Jakarta sudah di atas 1.000 kasus.
Nasional Edisi : Senin, 31 Januari 2022

Keruk Dahulu, Jadikan Ibu Kota Kemudian
Mayoritas izin konsesi pertambangan di lahan bakal ibu kota baru mendapat perpanjangan hingga 2030. Pembangunan kawasan pengembangan IKN Nusantara menunggu masa konsesi berakhir.
Nasional Edisi : Jumat, 28 Januari 2022

Klaim Hijau Ibu Kota Baru
Pemerintah menyebar janji akan membangun IKN Nusantara dengan konsep hijau. Pembangunan hanya menjamah kurang dari 20 persen wilayah ibu kota baru.
Nasional Edisi : Jumat, 28 Januari 2022

Komnas HAM Periksa Saksi dan Korban Perbudakan
Komnas HAM mulai memeriksa para korban dan keluarga kasus perbudakan di Langkat. Badan Narkotika Langkat tidak pernah mengeluarkan izin ruang rehabilitasi yang dibangun bupati.
Nasional Edisi : Kamis, 27 Januari 2022

Solusi Tak Pasti Konsesi Tambang
Suharso Monoarfa baru mengetahui keberadaan konsesi tambang batu bara di wilayah IKN. Status konsesi tambang dalam kawasan ibu kota negara akan bertahan hingga 2033.
Berita Utama Edisi : Rabu, 26 Januari 2022

Kami Tetap Mewajibkan Reklamasi
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan pemerintah tetap mewajibkan perusahaan menutup lubang tambang di area Ibu Kota Negara.
Berita Utama Edisi : Rabu, 26 Januari 2022

Konsesi Tambang Berimpitan di Lahan Ibu Kota
Koalisi masyarakat sipil menemukan hampir dua pertiga luas wilayah IKN di Kalimantan Timur berada di atas wilayah konsesi perusahaan. Kementerian ESDM sudah memaparkan hal ini ke Bappenas.
Nasional Edisi : Selasa, 25 Januari 2022

Celah Menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara
Mekanisme penyusunan, pembahasan, dan pengesahan UU IKN mengandung cacat materi dan formal. Ada sejumlah pasal dalam UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 22 Januari 2022

Marak Konflik Tanah di Wilayah Nusantara
Jual-beli tanah masyarakat adat secara sepihak bermunculan di wilayah IKN Nusantara. Penduduk Suku Balik menjadi korban.
Berita Utama Edisi : Jumat, 21 Januari 2022

Upaya Menentang Ibu Kota Negara
Sejumlah akademikus menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Bersiap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Berita Utama Edisi : Jumat, 21 Januari 2022

Aneka Sandi Penerimaan Uang Rahmat Effendi
Rahmat Effendi dan sejumlah anggota keluarganya diduga menerima aliran uang dari para pengusaha. Mereka menggunakan istilah sumbangan dan pelunasan izin lingkungan.
Nasional Edisi : Selasa, 18 Januari 2022

Menagih Tanggung Jawab Korupsi Satelit
Sejumlah pegiat dan akademikus mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan berbagai korupsi dalam proyek satelit Orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan. Indonesia berpeluang terhindar dari kewajiban membayar denda atas putusan arbitrase.
Nasional Edisi : Senin, 17 Januari 2022

Jalur Melingkar untuk Hindari Denda Arbitrase
Pemerintah diduga membuat skenario pengusutan kasus korupsi Satelit Kemhan untuk menghindari denda atas putusan arbitrase. Langkah penyidikan dugaan korupsi di kejaksaan dianggap mendukung skenario itu.
Nasional Edisi : Senin, 17 Januari 2022

Aroma Korupsi di Langit Sulawesi
Kejaksaan Agung memeriksa saksi dari Kementerian Pertahanan dan pihak swasta ihwal satelit Kemhan. Proyek penyelamatan slot satelit orbit 123 ditaksir merugikan negara sedikitnya Rp 515 miliar.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 15 Januari 2022

Sengkarut Residu Satelit yang Gagal Orbit
Menkopolhukam Mahfud Md. mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate soal slot Orbit 123 BT. Slot orbit ditangani dengan skema swasta.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 15 Januari 2022

Ramai-ramai Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden
DPD berencana secara serentak mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen dianggap sebagai monopoli demokrasi oleh elite partai politik.
Nasional Edisi : Jumat, 14 Januari 2022

Terjangkit Corona di Karantina
Pelaku perjalanan luar negeri mengalami gejala Covid-19 justru saat menjalani karantina. Diperkenankan pulang dalam kondisi sakit.
Berita Utama Edisi : Kamis, 13 Januari 2022

Janji Perubahan Paradigma di Papua
Operasi militer akan dihentikan dan digantikan dengan Operasi Damai Cartenz untuk menangani konflik Papua. Para personel yang akan ditempatkan di Papua sedang menjalani pelatihan berbagai keterampilan, dari beternak hingga menjadi guru sekolah.
Berita Utama Edisi : Senin, 10 Januari 2022

Menjadikan Warga Lokal Sebagai Polisi
Kepolisian akan merekrut ribuan warga Papua menjadi polisi mulai tahun ini. Mereka akan disebar di seluruh distrik di Papua.
Berita Utama Edisi : Senin, 10 Januari 2022

Pastor Pesimistis akan Janji Perubahan
Pastor dan aktivis kemanusiaan tidak mempercayai janji perubahan pendekatan keamanan yang disampaikan Polri. Keputusan pelaksaan Operasi Damai Cartenz tidak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Berita Utama Edisi : Senin, 10 Januari 2022

Karpet Merah Alumnus Tim Mawar
Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji. Untung memiliki catatan kelam menculik aktivis prodemokrasi bersama Tim Mawar Kopassus pada 1997-1998.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 8 Januari 2022

Melangkahi Hak Asasi
Keluarga korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar Kopassus mengkritik penunjukan Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Jokowi dinilai melanggar janji penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 8 Januari 2022

Moncer Penghargaan, Tetap Terjerat Kasus
Kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi merupakan ironi. Rahmat menerima sejumlah penghargaan.
Nasional Edisi : Jumat, 7 Januari 2022

Cela Aturan Komponen Cadangan
Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yang mengatur soal komponen cadangan, digugat di Mahkamah Konstitusi. Bisa disalahgunakan untuk merampas hak sipil.
Nasional Edisi : Sabtu, 1 Januari 2022

Menentang Militerisasi Pegawai Negeri
Pelibatan ASN menjadi anggota komponen cadangan berpotensi mengganggu kerja-kerja pelayanan publik. Dianggap serupa dengan militerisasi sipil pada masa Orde Baru.
Nasional Edisi : Sabtu, 1 Januari 2022

Setelah Keluarga Korban Tangkap Pelaku Pencabulan
Beberapa hari setelah menangkap pelaku, ibu korban meminta maaf karena mengkritik kepolisian. Tak hanya di Bekasi, pengabaian laporan korban pelecehan seksual terjadi di banyak daerah.
Nasional Edisi : Rabu, 29 Desember 2021

Kekhawatiran Penyebaran Omicron dan Lemahnya Pengawasan
Lonjakan jumlah kasus Omicron membuat epidemiolog khawatir akan penyebaran virus corona varian terbaru itu di masyarakat. Tak hanya di bandara, pengawasan juga perlu dilakukan di perlintasan antarnegara.
Berita Utama Edisi : Selasa, 28 Desember 2021

Karantina Sepekan, Lalu Pulang ke Kampung Halaman
Seorang pekerja migran asal Malaysia hanya menjalani masa karantina selama tujuh hari di tengah kemunculan Omicron. Petugas mengizinkannya pulang dengan alasan Wisma Atlet dipenuhi antrean pendatang dari luar negeri.
Berita Utama Edisi : Selasa, 28 Desember 2021

Gereja Desak Dialog Perdamaian di Papua
Kalangan pastor di Papua melobi gereja di negara Pasifik untuk mendorong agar konflik di Papua diselesaikan secara damai. Mereka meminta gereja dan PBB dilibatkan dalam perundingan damai.
Nasional Edisi : Senin, 27 Desember 2021

Setelah Omicron Menyebar di Wisma Atlet
Para epidemiolog mengkhawatirkan telah terjadi penyebaran Covid-19 varian Omicron di masyarakat. Omicron telah menggila di negara-negara dengan cakupan vaksinasi jauh melebihi Indonesia.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Desember 2021

Daerah Siapkan Sanksi Pelanggar PeduliLindungi
Pemerintah DKI dan Jawa Barat akan mengatur sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan varian baru Covid-19, Omicron.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Desember 2021

Beda Alasan Menunda Penetapan RUU TPKS
Fraksi Golkar menghendaki Baleg mendengar pendapat ulama sebelum menetapkan RUU Kekerasan Seksual menjadi usul inisiatif DPR. RUU ini akan dibahas pada masa sidang di awal 2022.
Nasional Edisi : Kamis, 23 Desember 2021

Tak Acuh tapi Butuh
PDIP tak ambil pusing atas berbagai survei calon pemilihan presiden 2024. Nama calon presiden dari PDIP bergantung pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Nasional Edisi : Rabu, 22 Desember 2021

Memanfaatkan Perseteruan Ganjar-Puan
PDIP ditengarai memanfaatkan coattail effect atau efek ekor jas dari persaingan kader internalnya, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Nasional Edisi : Rabu, 22 Desember 2021

Pembatasan Kegiatan Bertumpu pada Evaluasi Wilayah
Pemerintah tidak akan mengubah kebijakan PPKM level 3 dan libur akhir tahun meski sudah menemukan tiga kasus varian Omicron. Pemerintah menargetkan 208 juta vaksinasi.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Desember 2021

Melacak Omicron dari Penerbangan Tiga Negara
Dua dari tiga kasus Omicron di Indonesia merupakan pelaku perjalanan dari Inggris dan Amerika Selatan pada pertengahan Desember 2021. Sampel penumpang yang satu pesawat dengan mereka tengah dites.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Desember 2021

Ancaman Langis Badak Sumatera
Badak sumatera terancam punah, yang diperkirakan tersisa 20 ekor. Pengembangbiakan melalui program kandang konservasi Sumatran Rhino Sanctuary.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Desember 2021

Melemah Auman Situa di Sumatera
Populasi harimau sumatera kian susut. Aktivis memperkirakan depopulasi terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.
Nasional Edisi : Kamis, 16 Desember 2021

Minim Pengawasan Satwa Dilindungi di Area Konsesi
Pemerintah sulit mengawasi habitat satwa dilindungi yang berada di area konsesi perusahaan. Padahal banyak habitat gajah, harimau sumatera, badak, dan orang utan dalam kawasan izin korporasi.
Nasional Edisi : Kamis, 16 Desember 2021

Rumah Gajah Sumatera Tergusur Area Konsesi
Area konservasi gajah sumatera banyak dikangkangi perusahaan pemegang konsesi. Diduga berdampak menurunnya populasi satwa langka tersebut. Laporan Tempo dari pedalaman hutan Sumatera.
Nasional Edisi : Rabu, 15 Desember 2021

Dalih Ormas Mengayomi Masyarakat
Ormas seperti Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) bisa bertahan meski lekat dengan kekerasan. Mereka mengklaim banyak membantu masyarakat kecil.
Berita Utama Edisi : Senin, 13 Desember 2021

Bisnis Ormas Pemicu Konflik
Sejumlah ormas lokal menggeluti beberapa usaha berbasis mikro dan sektor keamanan. Rawan diadu domba oleh para cukong.
Berita Utama Edisi : Senin, 13 Desember 2021

Istana dan Akhir Friksi Nahdlatul Ulama
Dua kubu calon Ketua Umum PBNU bersepakat menggelar mukmatar ke-34 pada 23-25 Desember 2021. Perseturuan kedua kubu berakhir setelah pemerintah membatalkan pelaksanaan PKKM level 3 selama libur Natal dan tahun baru.
Nasional Edisi : Rabu, 8 Desember 2021

Azis Didakwa Suap Penyidik Rp 3,6 Miliar
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyuap penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp 3,619 miliar. Azis meminta penyelidikan kasus dana alokasi khusus di Lampung Tengah yang menjerat dirinya tidak naik ke tahap penyidikan.
Nasional Edisi : Selasa, 7 Desember 2021

Mendesak Pemerintah Tuntaskan Konflik di Papua
Organisasi masyarakat sipil menagih janji pemerintah pusat untuk merangkul semua pihak dalam menangani konflik di Papua. Konflik bersenjata ini sudah membuat ribuan orang mengungsi.
Nasional Edisi : Kamis, 2 Desember 2021

Dibubarkan karena Peringati Hari Kemerdekaan
Sebagian peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat di berbagai kota berakhir ricuh. Di Bali, 13 orang terluka akibat bentrokan antara mahasiswa pengunjuk rasa dan organisasi massa.
Nasional Edisi : Kamis, 2 Desember 2021

Menghidupkan Zombie Kriminalisasi Jurnalis
Polda Kalimantan Selatan disebut-sebut mengusut kembali kasus tuduhan berita bohong yang pernah ditulis jurnalis Diananta. Polisi memeriksa tenaga ahli Dewan Pers secara online.
Nasional Edisi : Rabu, 1 Desember 2021

Bergeser Jadwal karena PPKM
Jadwal Muktamar NU ke-34 bergeser setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Penjabat PBNU mengirim surat rekomendasi agar muktamar digeser menjadi 17 Desember.
Nasional Edisi : Selasa, 30 November 2021

Muktamar NU Angkat Tema Kemandirian Bangsa
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bakal membahas kemandirian Indonesia sebagai bangsa dan negara dalam muktamar ke-34 mendatang. Kepastian jadwal muktamar masih dibahas.
Nasional Edisi : Selasa, 30 November 2021

Janji Pembangunan untuk Konflik Papua
Menteri Mahfud Md. menjanjikan pendekatan pembangunan dalam upaya penyelesaian konflik di Papua. TPNPB-OPM tak mempercayai janji Jakarta.
Nasional Edisi : Senin, 29 November 2021

Predator Marak, Korban Minim Pendampingan
Terungkapnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus terus bertambah. Pemerintah semestinya segera memberlakukan situasi darurat.
Nasional Edisi : Jumat, 26 November 2021

Kekerasan Seksual Terkuak Setelah Posko Dibuka
LBH Bali menerima 78 laporan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Udayana. Hingga kini, korban masih trauma.
Nasional Edisi : Jumat, 26 November 2021

Hujan Kritik Pembentukan Pasukan Siber
Pembentukan pasukan siber menuai kritik. Garis haluan tugas MUI seharusnya berkutat pada moralitas dan perilaku masyarakat.
Nasional Edisi : Kamis, 25 November 2021

Gerilya Tim Advokasi Jurkani ke Komnas HAM
Tim Advokasi Jurkani mengadu ke Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim menduga adanya sejumlah manipulasi dalam kasus penganiayaan terhadap Jurkani.
Nasional Edisi : Selasa, 23 November 2021

Aroma Janggal Pengusutan Kasus Pembunuhan Jurkani
Sebagian keterangan saksi pembunuhan Jurkani diduga tidak dimasukkan ke berkas pemeriksaan. Sedangkan polisi mengklaim pelaku penyerangan Jurkani adalah orang mabuk yang jengkel.
Nasional Edisi : Senin, 22 November 2021

Pembunuhan Jurkani Jadi Amunisi Perlawanan
Berbagai kalangan membentuk koalisi perlawanan atas berbagai dugaan pelanggaran HAM di Kalimantan Selatan. Kasus pembunuhan Jurkani dijadikan amunisi perlawanan.
Nasional Edisi : Senin, 22 November 2021

Pengetatan demi Menekan Covid-19 di Akhir Tahun
Pemerintah bakal menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saat libur Natal dan tahun baru. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta pemerintah tetap melonggarkan pergerakan masyarakat pada akhir tahun.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 November 2021

Jerat Pidana Predator Seksual di Kampus
Polda Riau menetapkan Dekan FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, bukan ruang bebas bagi predator seksual.
Nasional Edisi : Jumat, 19 November 2021

BPK Hanya Audit LSM Pemakai Uang Negara
Selama ini BPK sudah mengaudit NGO atau LSM serta organisasi kemasyarakatan yang memakai uang negara, seperti Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan oleh BPK mengacu pada standar pemeriksaan dan standar audit.
Nasional Edisi : Rabu, 17 November 2021

Rapat Barisan Menentang Audit Represif
Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia menentang audit represif. NGO rutin diaudit kantor akuntan publik dan ditembuskan ke pemerintah.
Nasional Edisi : Rabu, 17 November 2021

Ancaman Audit Setelah Marak Kritik
Pemerintah ingin mengaudit NGO setelah masyarakat sipil bertubi-tubi mengkritik kinerja pemerintah dan para pejabatnya. Agenda audit ini dikhawatirkan berujung pada pembubaran lembaga nonpemerintah.
Berita Utama Edisi : Selasa, 16 November 2021

Salah Kaprah Rencana Audit
Pemerintah dianggap tak berwenang mengaudit lembaga nonpemerintah sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Yayasan. Wacana audit justru membuktikan bahwa pemerintah semakin antikritik.
Berita Utama Edisi : Selasa, 16 November 2021

Berkutat Hanya Andalkan Keterangan Pelaku
Polres Tanah Bumbu berdalih keterangan saksi sopir senada dengan keterangan pelaku pembacokan terhadap Jurkani. Polisi disebut mengabaikan sejumlah informasi krusial.
Nasional Edisi : Senin, 15 November 2021

Rentan Bencana di Mana-mana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat peta kerawanan bencana. Kalimantan dan Jawa memiliki risiko paling besar.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 6 November 2021

Mengudak Aset Lawas Tommy Soeharto
Satuan Tugas BLBI menyita aset Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pemerintah terus menagih kewajiban obligor dan menguasai aset jaminan agar pengembalian dana BLBI terealisasi.
Nasional Edisi : Sabtu, 6 November 2021

Mereka Menolak Calon Panglima
Sejumlah pegiat HAM menolak KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Mengabaikan pelanggaran HAM masa lalu.
Berita Utama Edisi : Jumat, 5 November 2021

Konflik Tambang Berujung Maut
Dokter belum bisa mengoperasi luka Jurkani karena mengalami serangan jantung dan gagal ginjal. Kerabat Jurkani menuntut insiden pembacokan itu diusut tuntas.
Nasional Edisi : Kamis, 4 November 2021

Pihak Erick Bantah Monopoli Pasar Tes PCR
Genomik Solidaritas Indonesia, yang terafiliasi dengan Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir, menguasai 2,5 persen bisnis tes PCR di Indonesia.
Nasional Edisi : Rabu, 3 November 2021

Tersengal-sengal Pembahasan Karena Kepentingan
DPR dan pemerintah tak kunjung mengesahkan sejumlah undang-undang krusial. Perlu perbaikan internal dalam menerapkan target realisasi legislasi.
Nasional Edisi : Sabtu, 30 Oktober 2021

Aroma Kepentingan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang
DPR hanya mengesahkan lima RUU menjadi undang-undang sepanjang 2020 dan 2021. Beberapa undang-undang itu dianggap menguntungkan kalangan pengusaha.
Nasional Edisi : Sabtu, 30 Oktober 2021

Cara Pemuda Memperbaiki Lingkungan
Sebanyak 7.500 pemuda dari 76 titik di Indonesia bersama-sama melakukan gerakan sosial peduli lingkungan. Kegiatan yang menumbuhkan semangat pemuda agar peduli terhadap pelestarian alam.
Nasional Edisi : Jumat, 29 Oktober 2021

Jaminan Perlindungan Korban Penganiayaan
Tim LPSK tiba di Kalimantan Selatan untuk menemui korban penganiayaan dalam konflik tambang ilegal. Polisi baru menahan dua terduga pelaku dari puluhan orang yang menganiaya.
Nasional Edisi : Jumat, 29 Oktober 2021

Marak Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan
Sejumlah organisasi pegiat hak asasi dan lingkungan hidup khawatir atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap para aktivis. Pemerintah diminta menerbitkan aturan teknis perlindungan untuk mengungkap kejahatan lingkungan.
Nasional Edisi : Kamis, 28 Oktober 2021

Bersiap Lindungi Saksi dan Korban Serangan Penambangan Ilegal
LPSK bakal memberikan perlindungan bagi korban dan saksi kasus serangan di konsensi PT Anzawara Satria, Kalimantan Selatan. Polisi memeriksa enam saksi.
Nasional Edisi : Kamis, 28 Oktober 2021

Perusahaan di Balik Tambang Batu Bara Ilegal
Batu bara dari kegiatan penambangan ilegal diduga dijual ke sebuah PLTU di Pulau Jawa. Ada juga batu bara ilegal yang dipindahkan ke kapal berbendera Cina.
Nasional Edisi : Rabu, 27 Oktober 2021

Serangan Brutal yang Mencekam Menjelang Magrib
Jurkani, advokat PT Anzawara Satria, diserang orang tak dikenal setelah meninjau dan mengadvokasi konsesi lahan yang diduga diserobot penambang ilegal. Polisi memeriksa dua pelaku.
Nasional Edisi : Selasa, 26 Oktober 2021

Sengkarut Lahan Tambang Berujung Serangan
Konflik lahan yang berujung pada serangan terhadap Jurkani, advokat PT Anzawara Satria, disebut-sebut sebagai imbas semrawutnya tata kelola peruntukan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pemerintah didesak segera membenahi sistem peruntukan lahan.
Nasional Edisi : Selasa, 26 Oktober 2021

Seruan Hentikan Konflik di Pegunungan Bintang
Sejumlah pegiat hak asasi manusia meminta pemerintah menghentikan cara-cara kekerasan dalam menangani konflik di Papua. Serangan udara dikabarkan terjadi di Distrik Kiwirok, Papua, pekan lalu.
Nasional Edisi : Senin, 25 Oktober 2021

Mendesak KPK Periksa Haji Isam
Keterangan saksi di persidangan menguatkan peran Haji Isam dalam kasus suap pejabat pajak, Angin Prayitno Aji. Hingga saat ini KPK belum memeriksa Isam.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 Oktober 2021

Peresmian Pabrik Biodiesel Pantik Kritik
Kehadiran Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik biodiesel Jhonlin Group milik Haji Isam dianggap menjadi preseden buruk. Sebab, satu perusahaan milik Isam tengah terbelit kasus suap dalam urusan rekayasa pajak.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 Oktober 2021

Deklarasi Sonder Dukungan Partai
Deklarasi pengajuan Anies Baswedan sebagai calon presiden tak menyentuh partai politik. Kiprah Anies di politik tak terlepas dari dukungan Jusuf Kalla.
Nasional Edisi : Kamis, 21 Oktober 2021

Ramai-ramai Relawan Deklarasikan Calon Presiden
Sebelum relawan Anies Baswedan, barisan pendukung Ganjar Pranowo lebih dulu mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi calon presiden pada 2024.
Nasional Edisi : Kamis, 21 Oktober 2021

Kemenangan tanpa Kibaran Sang Merah Putih
Setelah tim Thomas Cup, ada kemungkinan Sang Merah Putih gagal berkibar saat cabang olahraga lain menang di kejuaraan internasional.
Berita Utama Edisi : Senin, 18 Oktober 2021

Jejak Keruh Rasuah Dua Proyek
Kejaksaan Agung menetapkan Alex Noerdin sebagai tersangka kasus korupsi PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan secara maraton juga menyidik kasus korupsi Masjid Raya Sriwijaya sejak Maret lalu.
Nasional Edisi : Senin, 18 Oktober 2021

Kejanggalan Proposal Gelar Honoris Causa
Ada tiga kriteria yang tidak dipenuhi dalam usul pemberian gelar doktor kehormatan bagi Ma’ruf Amin. Dalam usul pemberian doktor honoris causa buat Erick, ada dua kriteria yang tak lolos.
Nasional Edisi : Sabtu, 16 Oktober 2021

Aroma Balas Jasa Gelar Doktor Kehormatan
Usul pemberian gelar doktor kepada Ma’ruf Amin mengemuka tak lama setelah Komaruddin terpilih menjadi Rektor UNJ. Ia terpilih diduga atas bantuan Staf Khusus Wakil Presiden, M. Nasir.
Nasional Edisi : Sabtu, 16 Oktober 2021

Saling Kejar di Jagat Survei
Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno berada di urutan lima teratas hasil sigi beberapa lembaga survei mengenai calon presiden potensial 2024.
Berita Utama Edisi : Jumat, 15 Oktober 2021

Penyelenggara Umrah Tunggu Aturan Teknis Pemerintah
Sebanyak 62 ribu calon anggota jemaah umrah masuk daftar antrean. Mereka terdaftar sebelum masa pandemi Covid-19.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Oktober 2021

Pemerintah Bersiap Gelar Umrah di Masa Pandemi
Setelah mendapat izin dari Arab Saudi, pemerintah mulai membahas teknis penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Ibadah umrah pada masa pandemi rencananya dimulai akhir tahun ini.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Oktober 2021

Dari Keterangan Sidang ke Kasus Pencemaran Nama
Saksi dalam sidang kasus suap Angin Prayitno Aji menyebutkan bahwa pengusaha batu bara Haji Isam terlibat. Haji Isam melaporkan saksi tersebut dengan kasus pencemaran nama dan fitnah.
Nasional Edisi : Senin, 11 Oktober 2021

Benang Ruwet Status 57 Pegawai KPK
Presiden dianggap membiarkan persoalan alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara dari yang sebenarnya mudah menjadi rumit.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021

Ujung Perjuangan di Komisi Antirasuah
Pegawai KPK yang dipecat resmi meninggalkan gedung komisi antirasuah, kemarin. Ke-57 pegawai KPK itu mendeklarasikan IM57+Institute.
Berita Utama Edisi : Jumat, 1 Oktober 2021

Diskusi Setengah Kamar Bahas Alih Status
Dua anak buah Kapolri sudah berkomunikasi dengan perwakilan ke-57 pegawai KPK untuk membahas urusan teknis rencana pengangkatan mereka menjadi ASN di kepolisian.
Berita Utama Edisi : Jumat, 1 Oktober 2021

Restu Istana untuk Pegawai KPK
Istana merestui rencana Kapolri Listyo Sigit merekrut 56 pegawai KPK yang dipecat. Mabes Polri belum dapat menentukan posisi penempatan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 30 September 2021

Menanti Janji Kapolri Membentuk Tim Antikorupsi
Pegiat antikorupsi masih berharap Jokowi menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.
Berita Utama Edisi : Rabu, 29 September 2021

Menolak Dwifungsi Militer dalam Pilkada
Pengangkatan perwira TNI atau Polri sebagai penjabat kepala daerah dianggap telah melanggar undang-undang. Berpotensi membuka peluang kembalinya praktik pemerintahan Orde Baru.
Berita Utama Edisi : Senin, 27 September 2021

Berebut Kursi Setelah Azis Tersangka
DPP Partai Golkar menyiapkan pergantian jabatan Azis Syamsuddin di DPR dan di partai. Sejumlah nama pemimpin Komisi di DPR berpeluang dipilih.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 25 September 2021

Berdalih Isoman, Ditangkap Kemudian
KPK menjemput paksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dari rumah pribadinya di Jakarta Selatan. Sebulan ia bermanuver mencari cara agar bisa lolos dari jerat hukum.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 25 September 2021

Langkah Zig-zag Agar Lepas dari Perkara
Azis diduga melobi berbagai pihak agar terbebas dari perkara korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Keterangan Robin Pattuju juga diubah dengan menghapus peran Azis.
Berita Utama Edisi : Jumat, 24 September 2021

Tandem Azis di Perkara Lampung Tengah
Azis Syamsuddin dan koleganya di Badan Anggaran DPR diduga menerima imbalan setelah membantu pengurusan alokasi anggaran DAK di Lampung Tengah. Agar urusan dugaan suap ini tidak diusut KPK, Azis ditengarai menyuap penyidik Robin Pattuju.
Berita Utama Edisi : Jumat, 24 September 2021

Tak Berani Action kalau King Maker Tak Diopeni
Transkrip percakapan jaksa Pinangki dan pengacara Joko Tjandra mengungkap peran "King Maker." Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia menduga dia merupakan auktor intelektualis dalam kasus suap Joko Tjandra.
Nasional Edisi : Rabu, 22 September 2021

Membongkar Identitas 'King Maker'
MAKI menggugat KPK ke praperadilan karena tidak mengusut identitas "king maker" yang berada di balik kasus suap jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa bebas Joko Tjandra.
Nasional Edisi : Rabu, 22 September 2021

Uang di Tas Jinjing dari Azis Syamsuddin
Kesaksian Agus Susanto menyebutkan mantan penyidik KPK, Robin Pattuju, beberapa kali menemui Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Keluar dari rumah dengan membawa tas jinjing berisi uang.
Nasional Edisi : Selasa, 21 September 2021

Antara Rekomendasi dan Tuduhan Soal Pemecatan
Sejumlah pejabat di Istana Negara ditengarai menuduh 56 pegawai KPK sebagai garong dan anti-Pancasila. Narasi tersebut yang membuat Presiden Jokowi membiarkan pemecatan 56 pegawai tersebut.
Berita Utama Edisi : Senin, 20 September 2021

Dukungan Perlawanan dari Berbagai Lapisan
Lintas organisasi masyarakat sipil menghimpun dukungan bagi pegawai KPK yang dipecat. Akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 18 September 2021

Main Panggil Setelah Pemecatan
Inspektorat memanggil para pegawai kritis di lingkup internal KPK yang diduga sebagai penggerak terbitnya surat desakan untuk mengangkat 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 18 September 2021

Perlawanan Baru Setelah Pemecatan
Pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan menyiapkan gugatan hukum. Menunggu kepastian sikap Presiden Jokowi.
Berita Utama Edisi : Jumat, 17 September 2021

Boyongan Sebelum Diusir
Menenteng koper dari rumah, pegawai yang dipecat mulai mengemas barang pribadi di kantor KPK. Ada pula yang memasukkannya ke dalam kardus cokelat berstiker KPK.
Berita Utama Edisi : Jumat, 17 September 2021

Sikap Mendua dalam Urusan Pemecatan
Istana tak konsisten dalam merespons pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jokowi menyatakan tak setuju terhadap tes yang merugikan pegawai, tapi tak berbuat apa-apa ketika pemimpin KPK memecat 57 pegawainya.
Berita Utama Edisi : Kamis, 16 September 2021

Antara Pemecatan, Tawa, dan Masa Depan
Sebanyak 57 pegawai yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan bergantian berorasi di depan gedung lama KPK. Mereka memprotes pemecatan pegawai oleh pimpinan KPK.
Berita Utama Edisi : Kamis, 16 September 2021

Berkelit dari Suap dengan Dalih Menipu
Mantan penyidik KPK, Robin Pattuju, mengklaim kejahatan yang dia lakukan merupakan penipuan. Dia membantah tuduhan menerima uang dari Azis Syamsuddin.
Nasional Edisi : Selasa, 14 September 2021

Pengumuman Tersangka Tersendat tanpa Sebab
KPK merampungkan ekspose kasus suap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sejak Senin dua pekan lalu. Status Azis belum diumumkan ke publik.
Nasional Edisi : Selasa, 14 September 2021

Penangkapan Berulang Tokoh Jamaah Islamiyah
Abu Rusydan diduga memiliki banyak murid daring atau lone wolf. Ia berkeliling untuk berceramah di seluruh Indonesia sebelum ditangkap oleh polisi, Jumat lalu.
Nasional Edisi : Senin, 13 September 2021

Tuduhan Korupsi Sebelum Duduk di Kursi
Seorang kepala desa di Kalimantan Tengah dituduh mengkorupsi dana pembangunan jalan yang dibuat sebelum dia menjabat. Diduga ada peran Bupati Lamandau Hendra Lesmana.
Nasional Edisi : Sabtu, 11 September 2021

Rajin Lapor di Permulaan, Loyo di Penghabisan
KPK mengeluhkan ihwal pejabat negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang belum melaporkan harga kekayaannya. Pegiat antikorupsi menilai tingkat kepatuhan pejabat makin rendah.
Nasional Edisi : Jumat, 10 September 2021

Putusan Janggal Uji Materi Pegawai KPK
Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji materi ihwal tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK menuai kritik. Menunggu respons Presiden.
Nasional Edisi : Jumat, 10 September 2021

Upaya Membantarkan Sang Juru Bicara
Pegiat HAM, Victor Fredrik Yeimo, tengah dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Juru bicara Komite Nasional Papua Barat ini dituduh sebagai dalang makar saat berorasi di Papua, dua tahun lalu.
Nasional Edisi : Rabu, 8 September 2021

Awal Perkenalan Azis dengan Eks Penyidik KPK
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditengarai punya peran penting dalam kasus Tanjungbalai. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Azis.
Nasional Edisi : Selasa, 7 September 2021

Mencicil Bukti Penjerat Azis
Penyidik KPK terus mengumpulkan bukti yang bisa menjerat Azis Syamsuddin dalam perkara suap. Ada bukti percakapan teks WhatsApp antara Azis dan Wali Kota Tanjungbalai yang jadi tersangka kasus jual-beli jabatan.
Berita Utama Edisi : Senin, 6 September 2021

Simpul Jejaring Makelar Kasus
Azis Syamsuddin dikepung tiga perkara: suap penyidik KPK, jual-beli jabatan di Kota Tanjungbalai, dan korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia diduga berperan menghubungkan kepala daerah yang bermasalah dengan makelar kasus di KPK.
Berita Utama Edisi : Senin, 6 September 2021

Privilese Juliari Batubara di Partai Banteng
PDIP selama ini dikenal punya sikap keras terhadap kadernya yang terjerat kasus korupsi. Perlakuan berbeda diberikan kepada Wakil Bendahara Umum Juliari Peter Batubara.
Nasional Edisi : Kamis, 26 Agustus 2021

Pemerintah Indonesia Pertahankan Kedutaan di Afganistan
Indonesia masih memantau perkembangan politik di Afganistan sebelum bersikap terhadap pemerintahan Taliban.
Internasional Edisi : Selasa, 17 Agustus 2021

Elektabilitas Prabowo Mentok
Sejumlah lembaga survei menyebutkan elektabilitas Prabowo Subianto menuju pemilihan presiden 2024 mentok. Ditinggal pemilih lantaran bergabung dengan pemerintah Jokowi.
Nasional Edisi : Sabtu, 14 Agustus 2021

Terganjal Regulasi Melindungi Pelaut Indonesia
Diduga ada ego sektoral kementerian dalam urusan tata kelola penempatan pekerja migran, termasuk ABK di kapal asing.
Nasional Edisi : Selasa, 3 Agustus 2021

Main Tangkap Aktivis tanpa Bukti Kuat
Penangkapan enam aktivis di Jakarta tanpa bukti kuat dianggap sebagai upaya pemerintah membungkam kebebasan berpendapat. Keenam orang itu dituding akan ikut aksi "Jokowi End Game".
Nasional Edisi : Selasa, 27 Juli 2021

Kelangkaan Berulang Obat Covid
Selain susah didapatkan, harga obat terapi Covid-19 di pasar daring naik berlipat-lipat, jauh melebihi harga eceran tertinggi.
Nasional Edisi : Senin, 26 Juli 2021

Menggali Dugaan Pelanggaran TWK dari Psikolog
Putusan Komnas HAM dan Ombudsman akan dijadikan senjata melawan pemecatan pegawai KPK.
Nasional Edisi : Kamis, 15 Juli 2021

Represi di Kampus Terus Berulang
Anggota pengurus BEM Unnes yang mengunggah poster kritik terhadap Wakil Presiden dan Ketua DPR diintimidasi rektorat. Pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat di kampus.
Nasional Edisi : Jumat, 9 Juli 2021

Dugaan Skenario Hukuman Ringan buat Pinangki
Tuntutan yang rendah diduga menjadi indikasi awal agar jaksa Pinangki divonis hukuman ringan.
Nasional Edisi : Rabu, 7 Juli 2021

Berpacu dengan Waktu Mencari Korban Kapal Yunicee
Data manifes menyebutkan penumpang berjumlah 57 orang, tapi belakangan diperkirakan jumlahnya bisa bertambah.
Nasional Edisi : Kamis, 1 Juli 2021

Jokowi: Universitas Jangan Halangi Mahasiswa Berekspresi
Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia tengah mengkaji kritik pengurus BEM UI terhadap Presiden Jokowi.
Nasional Edisi : Rabu, 30 Juni 2021

Solidaritas Melawan Pemberangusan Akademik
Tekanan terhadap BEM Universitas Indonesia membangkitkan solidaritas. Hal itu mengingatkan pada masih digunakannya pola Orde Baru dalam menanggapi kritik.
Nasional Edisi : Selasa, 29 Juni 2021

Aneka Skandal Firli Bahuri
Firli Bahuri diduga terbelit skandal gratifikasi dan berbagai pelanggaran etik sejak menjabat Deputi Penindakan hingga menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.
Nasional Edisi : Senin, 21 Juni 2021

Adu Kuat Dua Jenderal
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, digadang-gadang menjadi pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021.
Nasional Edisi : Senin, 14 Juni 2021

Elektabilitas Calon Presiden Potensial
Sejumlah survei menghasilkan nama-nama potensial calon presiden 2024. Nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar belum masuk sepuluh besar calon potensial.
Nasional Edisi : Kamis, 27 Mei 2021

Para Adhyaksa Terseret Rasuah
Sepanjang 2015-2020, ICW mencatat lebih dari 22 jaksa terjerat kasus dan divonis pengadilan. Adapun data dari Kejaksaan, hingga 2020, sebanyak 130 jaksa dikenai sanksi.
Nasional Edisi : Sabtu, 1 Mei 2021

Menggenjot Imunisasi di Tengah Keterbatasan Vaksin
Banyak daerah belum mendapat tambahan vaksin Covid-19 karena serapan vaksinasi masih jauh dari target.
Nasional Edisi : Selasa, 27 April 2021

Baku Tembak di Papua
Konflik yang terjadi di wilayah pegunungan Tengah, Papua, tak kunjung usai. Korban terus berjatuhan dari kalangan masyarakat sipil dan militer.
Nasional Edisi : Selasa, 27 April 2021

PPKM di 15 Provinsi Dianggap Berhasil Tekan Wabah
Epidemiolog ragu akan indikator efektivitas pemberlakuan PPKM di banyak daerah.
Nasional Edisi : Rabu, 21 April 2021

Salah Sasaran Tangani Dana Pandemi
Dalam evaluasi terhadap program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), ditemukan sejumlah masalah dan ketidaktepatan penyaluran anggaran.
Berita Utama Edisi : Jumat, 26 Maret 2021

Kritik Pegiat Lingkungan atas Perombakan Hutan
Sejumlah pegiat lingkungan mengkritik perombakan 400 hektare hutan di Labuan Bajo. Perombakan itu berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.
Nasional Edisi : Selasa, 23 Maret 2021

Pemerintah Perluas Penerapan PPKM ke 15 Provinsi
Pelaksanaan PPKM di 10 provinsi juga diperpanjang hingga 5 April mendatang karena dianggap berhasil menekan penularan Covid-19.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 Maret 2021

Dua Skema Pemilu 2024
Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan untuk pertama kalinya pemilihan umum bakal diselenggarakan secara serentak pada tahun yang sama.
Nasional Edisi : Selasa, 16 Maret 2021

Hujan Kritik atas Batalnya Revisi Undang-Undang Pemilu
Pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu salah satunya berdampak kosongnya jabatan kepala daerah di beberapa wilayah dan akan diisi penjabat yang ditentukan pemerintah.
Nasional Edisi : Selasa, 16 Maret 2021

Tiga Pemilihan dalam Satu Tahun
KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah digelar terpisah pada Maret dan November 2024.
Nasional Edisi : Selasa, 16 Maret 2021

Pembahasan RUU PKS Diragukan Tuntas Tahun Ini
Pemerintah membentuk gugus tugas untuk mengawal pembahasan hingga pengesahan RUU PKS.
Nasional Edisi : Sabtu, 13 Maret 2021

Ratusan Perusahaan Dianggap Jadi Penyebab Penggundulan Hutan Papua
Salah satu penyumbang deforestasi di Papua adalah perusahaan Korindo Group.
Nasional Edisi : Rabu, 17 Februari 2021

Pemerintah Klaim Berkomitmen Tegakkan Demokrasi
Indeks persepsi korupsi dan indeks demokrasi dapat diperbaiki melalui penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Nasional Edisi : Selasa, 9 Februari 2021

Pemerintah Klaim Terus Perbaiki Data Pandemi
Kementerian Kesehatan mengklaim telah memperbaiki sinkronisasi data kasus Covid-19 yang diumumkan ke publik. Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, menyebutkan pihaknya memerlukan waktu untuk memasukkan data kasus harian Covid-19.
Nasional Edisi : Senin, 8 Februari 2021

Deforestasi Rusak Kawasan Resapan Air
Sepuluh daerah aliran sungai (DAS) di Kalimantan Selatan mengalami deforestasi masif dalam 20 tahun terakhir.
Berita Utama Edisi : Jumat, 22 Januari 2021

Menambang di Kawasan Hutan tanpa Izin
Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan tak memiliki izin pakai kawasan hutan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 22 Januari 2021

Marak Eksploitasi di Daerah Aliran Sungai Barito
Banyaknya izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kondisi di daerah aliran sungai berubah fungsi, tak lagi sebagai kawasan resapan air.
Berita Utama Edisi : Kamis, 21 Januari 2021

Turun Pangkat Setelah Dugaan Korupsi Tersibak
Fraksi PDI Perjuangan menggeser Ihsan Yunus dari jabatan Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II DPR, setelah dugaan korupsi bantuan sosial kian tersingkap.
Berita Utama Edisi : Rabu, 20 Januari 2021

Maraton Pencarian Bukti di Perusahaan Terafiliasi
KPK menggeledah perusahaan penyedia bantuan sosial bahan pokok yang diduga terafiliasi dengan dua politikus PDI Perjuangan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 19 Januari 2021

Dari Penjual Tahu Melenggang ke Senayan
Dekat dengan Puan Maharani, Herman Hery tidak terlalu dekat dengan Prananda Prabowo.
Berita Utama Edisi : Senin, 18 Januari 2021

Korban Jiwa Gempa Majene Diprediksi Bertambah
Selain 42 orang meninggal, diduga masih banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan.
Nasional Edisi : Sabtu, 16 Januari 2021

Lima Calon Kapolri
Presiden Joko Widodo sudah menerima lima nama calon Kepala Kepolisian RI dari Komisi Kepolisian Nasional. Selanjutnya, Presiden akan memilih calon Kapolri yang diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Januari 2021

Registrasi Langsung di Daerah tanpa Sinyal Telepon
Proses verifikasi peserta vaksinasi Covid-19 dilakukan secara online dan menemui langsung tenaga kesehatan.