Memulai karir jurnalistik di Tempo sejak 2018 sebagai kontributor. Kini menjadi reporter yang menulis isu hukum dan kriminal sejak Januari 2024. Lulusan sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957.
Konten
Intimidasi terhadap Suara Kritis
Polisi membiarkan pembubaran diskusi oleh kelompok preman pada Sabtu lalu. Pola yang sama terus berulang.
Hukum Edisi : Selasa, 1 Oktober 2024
Penanganan Tawuran di Bekasi Memakan Korban
Polisi membubarkan sekelompok remaja di Bekasi yang diduga hendak tawuran. Tujuh orang tewas tenggelam di Kali Bekasi.
Hukum Edisi : Rabu, 25 September 2024
Pengusaha di Sekitar Putra Jokowi
Kedua putra Jokowi dua kali dilaporkan ke KPK oleh Ubedilah Badrun atas dugaan gratifikasi.
Hukum Edisi : Kamis, 19 September 2024
Nebeng Jet Pribadi ala Kaesang
KPK menerima klarifikasi Kaesang Pangarep soal penggunaan jet pribadi. Ketua Umum PSI itu mengaku pesawat tersebut pemberian temannya.
Hukum Edisi : Kamis, 19 September 2024
Kenapa Sistem Anti-Kekerasan di Dunia Kerja Penting
Korban kekerasan di dunia kerja kerap takut melapor. Hal itu karena tidak adanya mekanisme pelaporan yang bisa menjamin mereka.
Hukum Edisi : Selasa, 17 September 2024
Penyebab Korban Kekerasan di Dunia Kerja Takut Melapor
Kasus kekerasan terhadap karyawan Brandoville Studios menjadi perhatian publik. Korban kekerasan di dunia kerja kerap bungkam.
Hukum Edisi : Selasa, 17 September 2024
Tuntutan Bebas untuk Pemelihara Satwa Langka Jadi Polemik
Sukena didakwa melanggar aturan tentang satwa langka. Dia dituntut bebas karena dianggap tidak memiliki niat jahat.
Hukum Edisi : Sabtu, 14 September 2024
LPSK Nilai Terpidana Kasus Eky dan Vina Korban Peradilan Sesat
LPSK melindungi tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky karena menilai ada pengadilan sesat delapan tahun lalu.
Hukum Edisi : Jumat, 6 September 2024
6 Kejanggalan Cerita Kematian Eky dan Vina Cirebon Versi Polisi
6 kejanggalan cerita pembunuhan Eky dan Vina Cirebon hasil temuan Tempo.
Hukum Edisi : Jumat, 6 September 2024
Polisi Cenderung Eksesif Menangani Demonstran
Polisi yang diturunkan untuk menangani unjuk rasa mayoritas adalah anak-anak muda. Pengerahan polisi muda ini perlu dievaluasi.
Hukum Edisi : Sabtu, 31 Agustus 2024
SP3 KPK: Dampak Buruk Revisi UU KPK
Setelah revisi UU KPK, lembaga ini menghentikan penyidikan kasus korupsi delapan kali. Tak beda dengan polisi dan jaksa.
Hukum Edisi : Senin, 19 Agustus 2024
SP3 Janggal KPK Kasus Korupsi Surya Darmadi
KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi Surya Darmadi. Hanya berbasis putusan bebas terdawak lain.
Hukum Edisi : Senin, 19 Agustus 2024
Bayangan Kasus di Balik Mundurnya Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kasus hukum yang menyeret namanya di Kejaksaan Agung kembali mencuat.
Hukum Edisi : Rabu, 14 Agustus 2024
Pendamping Korban Kekerasan Seksual Perlu Perlindungan
Pendamping korban kekerasan seksual mudah dikriminalkan menggunakan UU ITE. Padahal korban sangat membutuhkan pendampingan.
Hukum Edisi : Kamis, 8 Agustus 2024
Jurus BNN Hadapi Kampung Narkoba yang Masih Subur
BNN berupaya memutus simbiosis mutualisme antara pengguna dan pengedar di kampung narkoba yang sulit diberantas.
Hukum Edisi : Senin, 29 Juli 2024
Beberapa Kampung Narkoba di Indonesia
Polri kembali menggerebek Kampung Boncos, kampung narkoba di Jakarta. Meski sering diobrak-abrik, narkotika masih saja ada.
Hukum Edisi : Senin, 29 Juli 2024
Hasto Kristiyanto Dikepung Perkara Pidana
Setelah kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto kembali dipanggil KPK. Kali ini berhubungan dengan kasus korupsi di DJKA.
Hukum Edisi : Selasa, 23 Juli 2024
Mengapa Kecubung Tak Termasuk Kategori Narkotik
Kecubung yang membuat mabuk puluhan orang di Kalimantan Selatan tak termasuk golongan narkotik. Informasi publik kurang.
Hukum Edisi : Selasa, 16 Juli 2024
Penyidikan KPK Setelah Mengusut Korupsi Bansos Presiden
Penyidik KPK menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka dugaan korupsi bansos presiden. Siapa lagi terlibat?
Hukum Edisi : Selasa, 9 Juli 2024
Koordinasi Berantakan Pemberantasan Korupsi
KPK mengaku kesulitan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk memberantas korupsi. Ada juga soal loyalitas ganda.