cloudfront
Koran TEMPO
opini
Rabu, 18 November 2015

Freeport dan Perhatian Istana free

AMIRUDDIN AL-RAHAB

  • KETUA PAPUA RESOURCE CENTER YLBHI

    Elite politik di Jakarta heboh setelah terkuaknya aksi main catut politikus kuat di Senayan dalam rencana renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport. Skandal main catut yang diduga melibatkan tokoh Dewan Perwakilan Rakyat itu tentu akan kian merepotkan Istana untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Papua. Kini, tingkat kepercayaan Papua kepada Jakarta meluruh.

    Di mata penguasa di Jakarta, Freeport bak “ayam bertelur emas”. Bayangkan saja, area tambang yang dikuasai Freeport mengandung potensi bijih emas jutaan ton. Di tambang bawah tanah (DLMZ), ada potensi cadangan 526 juta ton bijih dan di Grassberg Block Cave (GBC) 999,6 juta ton bijih. Untuk mengeksploitasinya, Freeport siap menggelontorkan US$ 18 miliar atau sekitar Rp 246 triliun.

    Dengan potensi dan investasi sebesar itu, pemerintah Indonesia tentu sudah punya hitungan berapa juta dolar dividen, royalti, dan pajak yang akan masuk pundi negara. Negosiasi perpanjangan kontrak baru sedang berjalan— tertutup dan terbuka— antara pemerintah dan Freeport.

    Saat negosiasi itu sedang berlangsung, dari Papua menyeruak suara lantang. Papua meradang karena merasa tidak dilibatkan dalam negosiasi pembaruan kontrak Freeport. “Memangnya Freeport itu menambang di tanah milik nenek moyang orang-orang di Jawa?” kata seorang politikus senior Papua. Papua tampaknya juga mulai menghitung untung-rugi dari kehadiran Freeport.

    Apa pesan pokok suara lantang dari Papua itu? Dalam pembaruan kontrak Freeport untuk ge nerasi ketiga (2021) ini, pemerintah dan Istana tidak lagi berhadapan dengan generasi Tuarek Natkime atau Tom Beanal, yang cakrawalanya terbatas pada puncak Gunung Nemangkawi, melainkan generasi baru Amungme yang sudah bercakrawala global, seperti Hans Magal, Clemens Tinal, dan Eltinus Omaleng.

    Hans Magal, aktivis mahasiswa Papua yang menonjol, mengenal khazanah norma hak asasi manusia dan pernah kuliah di universitas terkemuka di Australia. Clemens Tinal, setelah menjabat Bupati Mimika dua periode, sekarang adalah Wakil Gubernur Papua. Eltinus Omaleng, Bupati Mimika, memelopori permintaan ganti rugi Rp 400 triliun kepada Freeport atas tanah Amungsa yang menjadi area tambang.

    Di mata generasi muda Papua, Freeport selama ini dilihat seperti makhluk “pengisap saripati bumi” tanah Papua yang tidak pernah kenyang. Tanah dalam kosmologi sukusuku di Papua adalah ibu. Tanah itu kini renta di - isap tiada tara lebih dari 40 tahun. Selama pengisapan itu, Papua belum mendapatkan hasilnya secara maksimal, baru merasakan tetesannya.

    Jadi, dalam perkara Freeport, unsur-unsur masyarakat dan pemerintah daerah harus didengar. Bagi orang asli Papua, perpanjangan kontrak karya Freeport bukan sekadar soal untung-rugi secara fi nansial, melainkan juga me nyangkut masa depan eksistensi orang asli Papua di atas tanah moyang mereka sendiri.

    Pengalaman telah mengajarkan kepada orang asli Papua bahwa kehadiran Freeport telah menimbulkan luka dalam yang parah. Jun Honna (2003) dalam buku Military Politics and Democratization in Indonesia mencatat salah satu luka itu terjadi pada 1995 dan melibatkan ABRI, yang dikenal dengan peristiwa Hoya. Kala itu beberapa orang terbunuh dan hilang. Luka dalam itu sampai kini belum pulih.

    Kontrak karya baru Freeport perlu diletakkan dalam kerangka penyembuhan luka dalam lama itu dan di sisi lain harus bisa mencegah terjadinya luka-luka baru. Rasa sakit, perih, dan pedih dari luka lama itulah yang tidak pernah dirasakan dan dimengerti oleh orang-orang Istana di Jakarta.

    Jika ada tuntutan dari Papua agar Freeport membayar ganti rugi US$ 3,6 miliar tanah adat Amungsa milik suku Amungme dan Komoro yang kini menjadi area tambang, Istana tidak bisa abai. Jawaban bahwa Freeport telah membayar atau area Freeport itu tanah negara bukan jawaban yang memadai. Pesan inti dari tuntutan ganti rugi itu adalah ajakan untuk duduk bersama membicarakan masa depan orang asli Papua dan tanah adatnya serta keberadaan Freeport di dalamnya.

    Perlu diingat oleh Istana: orang di Papua memahami keberadaan Freeport bukan sekadar sebagai perusahaan tambang, melain kan juga eksistensi negara Indonesia di tanah leluhur mereka. Freeport adalah salah satu penanda ber alihnya kekuasaan kolonial Hindia-Belanda Nieuw Guinea ke pemerintah RI. Bahkan Freeport hadir sebelum Penentuan Pendapat Rakyat berlangsung (Markus Haluk, 2014).

    Kehadiran Freeport juga dilihat belum mendatangkan kesejahteraan. Posisiposisi penting dan tinggi di sana belum bisa diduduki orang Papua. Bahkan posisi pekerja kasarnya pun masih di bawah 50 persen.

    Hanya dengan perspektif seperti itulah sikap Papua mengenai Freeport saat ini bisa dipahami. Istana perlu mempertajam radarnya, agar pesan dari Papua bisa diterima dengan jelas. Kuncinya adalah perhatian.

  • TEMPO ID




    Forgot your password?

    Forgot your username?