Serikat petani, pegiat lingkungan, dan akademikus menyoroti pidato Joko Widodo di KTT G20 yang menyebutkan soal bahaya krisis pangan dan pupuk. Dianggap menyimpang dari semangat transisi pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Jaksa menuntut ringan terdakwa tunggal kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Paniai. Mengabaikan rekomendasi Komnas HAM.

Bagaimana kemungkinan koalisi partai politik Pemilu 2024 akan terbentuk?

Perusahaan penyedia infrastruktur Internet berkecepatan tinggi semakin giat berekspansi seiring dengan tumbuhnya permintaan layanan digital.

Lagu Anak Sekolah yang dipopulerkan Chrisye pada 1980-an dihidupkan kembali oleh Weezer. Band rock asal Los Angeles ini akan membawakannya pada saat konser di Soundrenaline 2022.

Diabetes melitus menjadi masalah besar di Asia. Di Indonesia, ada 30 juta penderita diabetes. Jonatan A. Lassa, dosen senior kebijakan publik dari Charles Darwin University, Darwin, Australia, dan kawan-kawan menulis soal hubungan konsumsi nasi dengan penyakit ini. Artikel ini untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia pada 14 November.

Warga Wadas menggugat surat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara yang mengizinkan penambangan di Wadas tanpa IUP ke PTUN Jakarta. Warga Wadas lebih dulu menggugat SK Gubernur Jawa Tengah, tapi PTUN Semarang menolaknya.

Aluminium dan nikel menjadi komponen kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik. #Infotempo

Pelecehan seksual kerap terjadi di industri musik. Klinik Hukum Perempuan menjawab bagaimana mencegah dan menanganinya.

Kalau gubernur dihapuskan, tentu harus mengamendemen kembali UUD ini, lalu terbukalah peluang perubahan pasal-pasal lainnya.

Dua pekan jelang vonis untuk sang mantan perwira tinggi Polri Ferdy Sambo pada 13 Februari mendatang, publik berharap akan ada hukuman setimpal baginya. Dituntut jaksa dengan ancaman bui seumur hidup, kini Sambo harus merelakan karier gemilang yang dibangunnya sejak lama. Apakah vonis yang layak untuk perbuatan Sambo membunuh ajudannya Yosua Hutabarat?

Ancaman konflik di Pemilu 2024 rawan digunakan sebagai alasan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.