maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Untuk pertama kalinya dalam dua windu terakhir, pengadilan hak asasi manusia (HAM) kembali digelar. Namun sidang perdana untuk perkara pelanggaran HAM berat peristiwa berdarah Paniai, Papua, tersebut malah diliputi sejumlah kejanggalan. Di tengah buramnya penuntasan kasus kejahatan kemanusiaan lewat pengadilan, pemerintah juga berkukuh menggulirkan tim penyelesaian non-yudisial pada kasus HAM berat di masa lalu.
Pegiat demokrasi ragu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan DPR mampu mencegah kebocoran data seperti yang selama ini marak terjadi. Banyak ketentuan dalam payung hukum ini yang belum diatur secara jelas dan tegas. Selain menyangsikan independensi lembaga pelindungan data, mereka khawatir implementasi aturan ini mengancam kebebasan pers.
Kementerian Perhubungan masih mencari konsultan internasional untuk menguji kesiapan operasi LRT Jabodebek. Dari sederet masalah yang tersisa, konsultan perkeretaapian asal Inggris, Crossrail International Ltd, mengkalkulasi kereta ringan paling realistis beroperasi pada 2024—lebih lama dari target yang dimundurkan pemerintah. Integrasi sistem hanya satu dari sekian banyak elemen yang mesti dipenuhi proyek jumbo ini.
Dugaan pengerahan personel TNI oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman untuk melawan pernyataan anggota DPR, Effendi Simbolon, dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan supremasi sipil. Pegiat demokrasi dan hak asasi manusia khawatir akan gejala kian masuknya militer ke ruang politik. Presiden Joko Widodo didesak untuk mengevaluasi TNI yang dianggap menjauh dari reformasi.
Konsultan perkeretaapian asal Inggris, Crossrail International Ltd, menemukan berbagai masalah pada proyek mercusuar LRT Jabodebek. Dari ketidaksiapan depo hingga armada kereta yang belum terintegrasi dengan sistem persinyalan. Ketiadaan sistem pemeliharaan dan keamanan yang mumpuni membuat pengoperasian kereta ringan kembali molor hingga tahun depan.
Pengoperasian LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi kembali mundur hingga pertengahan 2023. Belum terintegrasinya sistem persinyalan, konstruksi, dan rel kereta ringan menjadi sebab. Dampaknya, selain biaya proyek semakin melar, PT KAI kehilangan potensi pendapatan ratusan miliar dari tiket penumpang.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.