Pengadaan alat tes cepat Covid-19 senilai Rp 1,46 triliun di Kementerian Kesehatan sarat masalah. Dianggap pemborosan anggaran, berpotensi merugikan keuangan negara. 

Pengesahan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditengarai merupakan akal-akalan untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi yang ugal-ugalan.

Pertengkaran antar-pengacara senior soal masalah pribadi dan status kepengacaraan menunjukkan lemahnya organisasi profesi pengacara dalam menjaga kesucian profesi. Perlu organisasi tunggal yang dapat menjaga marwah pengacara.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan rintisan (startup) teknologi terus berlanjut. Dianggap sebagai bagian dari siklus bisnis.

Sejumlah peserta mengeluhkan sulitnya soal ujian tulis berbasis komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN). Guru bimbingan belajar pun kesulitan mengerjakan 20 soal dalam waktu 22,5 menit.

Gubernur Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara menunda pelantikan penjabat kepala daerah karena nama yang terpilih bukan usulan mereka. Kementerian Dalam Negeri terus membujuk gubernur kedua provinsi.

Mewujudkan satu data melalui penerapan SPBE.

Gugatan perceraian dan harta bersama dapat dilakukan bersamaan atas tindakan KDRT. Apa proses yang harus diperhatikan?  

Lain hal di luar Jawa, cawe-cawe sudah menjadi bahasa gaul yang lebih banyak memberikan stigma negatif.

Pada Senin, 29 Mei 2023. Jokowi mengatakan jika dirinya akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang guna kepentingan bangsa. Bukan kali pertama Jokowi mengatakan hal ini pada selasa 2 Mei 2023, presiden Jokowi juga pernah mengucap kata cawe-cawe saat mengadakan pertemuan di Istana Negara dengan 6 ketua umum partai politik pendukungnya, kecuali Nasdem.

Apakah cawe-cawe ini untuk kepentingan negara atau justru kepentingannya sendiri?

Pengawasan sumber ilegal dana kampanye makin sulit jika KPU hapus kewajiban pelaporan sumbangan dana kampanye di PKPU.