Audit BPK mengungkap kejanggalan dalam pengadaan alat tes antigen Covid-19 di Kementerian Kesehatan pada 2021. Dikempit sembilan perusahaan, proyek senilai Rp 1,46 triliun itu disinyalir menerabas banyak aturan.

Pengadaan alat tes cepat Covid-19 senilai Rp 1,46 triliun di Kementerian Kesehatan sarat masalah. Dianggap pemborosan anggaran, berpotensi merugikan keuangan negara. 

Pengesahan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditengarai merupakan akal-akalan untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi yang ugal-ugalan.

Pertengkaran antar-pengacara senior soal masalah pribadi dan status kepengacaraan menunjukkan lemahnya organisasi profesi pengacara dalam menjaga kesucian profesi. Perlu organisasi tunggal yang dapat menjaga marwah pengacara.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan rintisan (startup) teknologi terus berlanjut. Dianggap sebagai bagian dari siklus bisnis.

Sejumlah peserta mengeluhkan sulitnya soal ujian tulis berbasis komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN). Guru bimbingan belajar pun kesulitan mengerjakan 20 soal dalam waktu 22,5 menit.

Gubernur Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara menunda pelantikan penjabat kepala daerah karena nama yang terpilih bukan usulan mereka. Kementerian Dalam Negeri terus membujuk gubernur kedua provinsi.

Mewujudkan satu data melalui penerapan SPBE.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?