Kejaksaan Agung menjerat empat tersangka kasus ekspor CPO dengan pasal berlapis. Ancaman hukuman penjara seumur hidup menanti karena menyebabkan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Kejaksaan Agung diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi dan pejabat lain.

Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit. Minimnya keterbukaan justru melemahkan penyidikan.

Bagong Suyanto, Dekan FISIP Universitas Airlangga, memaparkan metode perekrutan baru jaringan teroris NII yang menyasar anak-anak. Bagaimana menangani mereka dalam program deradikalisasi?

Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti ibu kota negara (IKN) bisa dimulai pada paruh kedua tahun ini. Sembari menunggu landasan hukum terbit serta anggaran mengalir, Kementerian PUPR menyiapkan kelengkapan dokumen dan proses prakontrak. Apa saja infrastruktur yang segera hadir di IKN?

Pengoperasian mesin pencetak dokumen kependudukan terus ditingkatkan. Baru tujuh dokumen kependudukan yang bisa dilayani.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan aturan turunan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksana penanganan kasus kekerasan seksual.

Peningkatan antibodi pada kelompok usia di atas 60 tahun menjadi prioritas.

Jumlah pemudik dengan transportasi laut pada tahun ini diperkirakan 1,4 juta orang naik 234 persen dibandingkan 2021.

Pelecehan seksual kerap terjadi di industri musik. Klinik Hukum Perempuan menjawab bagaimana mencegah dan menanganinya.

Seandainya itu keinginan pejabat pusat, kenapa harus dibuatkan aksi demo seolah-olah itu adalah murni aspirasi dari bawah?

Dua pekan jelang vonis untuk sang mantan perwira tinggi Polri Ferdy Sambo pada 13 Februari mendatang, publik berharap akan ada hukuman setimpal baginya. Dituntut jaksa dengan ancaman bui seumur hidup, kini Sambo harus merelakan karier gemilang yang dibangunnya sejak lama. Apakah vonis yang layak untuk perbuatan Sambo membunuh ajudannya Yosua Hutabarat?

Ancaman konflik di Pemilu 2024 rawan digunakan sebagai alasan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.