maaf email atau password anda salah
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Jenis Kelamin
Sejumlah organisasi sipil menolak hadir dalam konsultasi publik membahas aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Selain menginduk pada regulasi yang sejak awal bermasalah, agenda tersebut tidak memenuhi prinsip partisipasi publik. Beberapa LSM lingkungan merasa namanya dicatut, padahal tidak pernah menerima undangan resmi. Pakar hukum menilai segala permasalahan dalam UU IKN tak bisa diperbaiki melalui peraturan pelaksana di bawahnya.
Usul PKS agar DPR membentuk pansus kelangkaan minyak goreng menuai pro dan kontra. Politikus Golkar menilai pansus diperlukan untuk mengusut dugaan penimbunan dan mafia minyak goreng. Sebaliknya, politikus PDIP, PPP, dan NasDem menganggap pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.
Dua pekan jelang vonis untuk sang mantan perwira tinggi Polri Ferdy Sambo pada 13 Februari mendatang, publik berharap akan ada hukuman setimpal baginya. Dituntut jaksa dengan ancaman bui seumur hidup, kini Sambo harus merelakan karier gemilang yang dibangunnya sejak lama. Apakah vonis yang layak untuk perbuatan Sambo membunuh ajudannya Yosua Hutabarat?
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.