Sejumlah organisasi sipil menolak hadir dalam konsultasi publik membahas aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Selain menginduk pada regulasi yang sejak awal bermasalah, agenda tersebut tidak memenuhi prinsip partisipasi publik. Beberapa LSM lingkungan merasa namanya dicatut, padahal tidak pernah menerima undangan resmi. Pakar hukum menilai segala permasalahan dalam UU IKN tak bisa diperbaiki melalui peraturan pelaksana di bawahnya.

Sejumlah organisasi menolak hadir dalam konsultasi publik untuk menyusun peraturan pelaksana UU IKN. Enggan membahas regulasi yang bermasalah sejak awal.

Konsultasi publik membahas aturan pelaksana UU IKN sekadar basa-basi. Keterbukaan pura-pura.

Nirwono Joga mengurai beberapa masalah akses air bersih masyarakat di perkotaan. Pelestarian sumber air dari hulu ke hilir akan menjamin ketersediaan air bersih.

Usul PKS agar DPR membentuk pansus kelangkaan minyak goreng menuai pro dan kontra. Politikus Golkar menilai pansus diperlukan untuk mengusut dugaan penimbunan dan mafia minyak goreng. Sebaliknya, politikus PDIP, PPP, dan NasDem menganggap pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dukungan datang hingga ke gedung pemeriksaan.

Perlindungan vaksin setelah dosis ketiga tidak bertahan lama sehingga suntikan keempat diperlukan.

Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika terwujud berkat dukungan seluruh stakeholders, mulai pemerintah pusat daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. 

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Apakah DPR wajah baru nanti lebih baik? Harapan untuk itu tampaknya terlalu mewah.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?