Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pernah mengirim surat yang meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempercepat pengadaan tanah Bendungan Bener. Sedangkan Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa batu andesit dari Desa Wadas sebagai material bendungan tidak memerlukan izin pertambangan. Pemerintah pusat meminta proyek strategis nasional ini segera tuntas.

Surat Menteri Luhut Pandjaitan pada Juni 2021 mendesak Gubernur Ganjar Pranowo mempercepat pengadaan tanah untuk Bendungan Bener. Pemerintah sempat mengkaji lokasi penambangan di luar Desa Wadas.

Pengakuan dosa Belanda atas kekerasan militer mereka pada masa perang kemerdekaan Indonesia patut diapresiasi. Indonesia mesti mencontoh cara Belanda membuka kejahatan HAM masa lalu.

Parid Ridwanuddin, Manajer Walhi, mengkritik kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong pemanfaatan pulau kecil oleh investor asing. Terancam tenggelam.

Bank Rakyat Indonesia atau BRI akan merangkul pelaku atau lembaga keuangan nonformal, seperti rentenir, untuk masuk ke dalam ekosistem pembiayaan perseroan.

Penanganan yang dilakukan pemerintah untuk Kali Mampang dinilai belum menuntaskan masalah banjir. Sebagian besar warga sudah pasrah.

Dua purnawirawan TNI dan empat warga sipil menggugat aturan batasan usia pensiun prajurit ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pengamat menilai perpanjangan usia pensiun belum perlu.

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Kita memang layak pesimistis terhadap pemerintahan Prabowo jika melihat langkah yang mengawali kerjanya ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?