Polisi gencar membangun kontra-narasi untuk mengaburkan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah. Pengalihan narasi itu diikuti dengan pembekuan sejumlah akun media sosial para penentang proyek tambang. Pemantauan terhadap akun aktivis yang mengkritik pemerintah semakin masif setelah polisi mengalokasikan anggaran jumbo untuk mengembangkan patroli siber.

Akun kepolisian berulang kali memberikan cap hoaks kepada akun media sosial yang mengkritik pemerintah. Kontranarasi itu diikuti suspend akun media sosial, di antaranya akun penentang tambang di Wadas.

Berbagai proyek infrastruktur berbasis rel kereta di luar Jawa tak kunjung tuntas. Akibat perencanaan proyek yang kerap tak mempertimbangkan kalkulasi bisnis dan pembebasan lahan.

Nabhan Aiqani, peneliti Setara Institute, memandang bahwa instrumen hukum nasional belum menyentuh masalah pelanggaran hak asasi dalam bisnis. Negara perlu turun tangan.

Ketergantungan proyek kereta api terhadap APBN berpotensi membuat proyek molor. Di sisi lain, buramnya prospek proyek sepur membuat dana swasta sulit masuk.

Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.

Potensi berlangsungnya penularan Covid-19 varian Omicron relatif singkat dibanding varian Delta.

Penempatan uang kas pada bank umum tidak boleh mengganggu likuiditas daerah.

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Kalau hakim sampai memperjualbelikan hukum—sesuatu yang acap pula terjadi—negara ini akan runtuh. 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?