Alih-alih mengubah Undang-Undang Cipta Kerja setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, DPR malah merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdalih menggelar konsultasi publik, mereka bergerilya ke sejumlah kampus di empat kota dengan melibatkan ahli yang bukan di bidangnya. Beberapa akademikus menolak undangan tersebut karena tak mau dianggap sebagai tukang cap yang memuluskan omnibus law.

DPR menggelar konsultasi akademis di empat kota besar soal revisi UU PPP atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dianggap mencari legitimasi untuk menyelamatkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Tak hanya membahayakan kebebasan akademis, upaya menjadikan kampus sebagai tukang stempel kebijakan akan membawa kita ke era jahiliah. Sudah saatnya kampus bersuara, menolak menjadi tukang stempel kebijakan. 

Angga Hermanda, Ketua Departemen di Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, mengulas kebijakan pencabutan izin pertambangan dan kehutanan serta perlunya diintegrasikan dengan reforma agraria.

Investasi ekonomi hijau diproyeksikan bakal menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru pada bidang-bidang ramah lingkungan alias green job. Penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Sejumlah kepala daerah di Jawa mempersiapkan diri menghadapi kenaikan jumlah kasus Covid-19 lewat PPKM level 3. Konsentrasi di wilayah aglomerasi.

Tingkat keterisian rumah sakit pasien Covid-19 masih terkendali.

Sulawesi Selatan diharapkan menjadi daerah percontohan produksi padi nasional.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Ternyata proses hukum bisa digerakkan atau tidak digerakkan, bergantung pada viral-tidaknya sebuah kasus.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?