Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG telah mengeluarkan peringatan dini. Selain itu, melarang adanya aktivitas di sekitar 5 kilometer arah selatan-tenggara Gunung Semeru.

Masyarakat di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi petaka. Tanggap bencana ala Menteri Sosial Tri Rismaharini menunjukkan kesalahan bersikap dalam menangani bencana.

Antonius Steven Un, doktor filsafat dari Vrije Universiteit, menilai pembagian dana hibah Dinas Sosial DKI Jakarta mengandung konflik kepentingan. Penegakan hukum dan transparansi perlu ditegakkan.

BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas tunggal mulai tahun depan. Sistem baru ini akan menyeragamkan besaran iuran dan fasilitas perawatan peserta, serta memungkinkan asuransi swasta terlibat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kontrak kerja sama pengelolaan air bersih Ibu Kota dengan pihak swasta akan dihentikan. Gubernur Anies telah mencabut adendum perpanjangan kontrak dengan Aetra. PDAM Jaya pun telah menyiapkan tim transisi.

Mantan pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan akan dilantik menjadi ASN, dua hari mendatang. Tugas mereka di kepolisian nanti masih belum jelas hingga kini.

Capaian vaksinasi di sembilan provinsi masih rendah atau di bawah 50 persen.

Masukan-masukan dari penghulu penting menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Foto diri penerima paket rentan disalahgunakan dan disebarkan di Internet. Bagaimana mencegah dan menindak hukum pelakunya?

Kita bisa saja menduga bahwa ini strategi Jokowi melanggengkan dinastinya menggunakan lembaga lain. Kali ini DPR.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Kontroversi pasal penunjukan Gubernur Jakarta oleh presiden pada RUU DKJ.