Sejumlah pihak meminta dua lembaga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan, berkolaborasi mengungkap pejabat publik yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak, seperti yang terekam dalam Pandora Papers. Selain dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Pandora Papers memuat nama pengusaha dan bekas menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istana terus bungkam.

Pemerintah didesak menyelidiki temuan dokumen Pandora Papers. Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan audit investigatif dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut perusahaan cangkang milik pejabat publik di luar negeri. 

Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon tak kunjung keluar. Bisa berdampak pada upaya pengurangan emisi.

Perubahan Prolegnas Prioritas 2021 hanya menambah tugas DPR, yang kinerjanya masih rendah dalam legislasi. Berpotensi melanggar aturan pembentukan undang-undang.

RUPTL 2021-2030 dirancang dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik 4,9 persen.

Pengunjung tidak nyaman menggunakan parkir resmi di gedung Blok F Pasar Tanah Abang.

Polri akan meminta pendapat ahli hukum sebelum memutuskan mekanisme pengangkatan 57 mantan pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan menjadi ASN di kepolisian.

Kandungan bisphenol A dalam alat makan dan minum dapat membahayakan kesehatan tubuh pada bayi serta ibu hamil.

P&G Indonesia mempelopori pengelolaan sampah plastik sachet multilayer dan HDPE. Konsumen di Jawa Barat bisa mengumpulkan sampah produk P&G melalui aplikasi Octopus.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?