Hasan Aminuddin, tersangka kasus suap jual-beli jabatan, diduga mengatur penyaluran beras dan ikan laut dalam program bantuan pangan nontunai di Kabupaten Probolinggo. Banyak warga mengeluhkan beras yang berbau apek dan cepat basi.

Kasus suap yang menjerat Bupati Probolinggo dan suaminya merupakan dampak buruk dari politik dinasti. Sudah menjadi penyakit kronis yang merusak demokrasi.

Demokrasi sedang terancam. Berbagai kebijakan pada masa pandemi mendorong resesi demokrasi.

Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat meminta proyek kereta cepat Jakarta–Bandung diaudit ulang sebelum diberikan dana penyertaan modal negara (PMN). Suntikan dana dari pemerintah dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya proyek yang ditaksir maksimal sebesar Rp 27 triliun.

Pemerintah menyediakan platform asesmen mandiri untuk guru dan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.

Mahkamah Konstitusi hanya menilai norma, bukan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Dengan demikian, meskipun norma TWK adalah konstitusional, belum tentu pelaksanaan TWK sah dan tidak diskriminatif. 

Pekerja migran dari luar negeri mendominasi Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet.

Kementerian menyediakan laman khusus untuk berlatih soal AN berbasis komputer. Dapat diakses menggunakan berbagai jenis gawai.

Tender ulang perbaikan jalan Jayapura dan pembangunan Jalan Inspeksi Dermaga Sungai Blencong tahap 1 di Blok C.01 SBU Kawasan Marunda PT KBN (Persero).

Pelecehan seksual kerap terjadi di industri musik. Klinik Hukum Perempuan menjawab bagaimana mencegah dan menanganinya.

Kalau gubernur dihapuskan, tentu harus mengamendemen kembali UUD ini, lalu terbukalah peluang perubahan pasal-pasal lainnya.

Dua pekan jelang vonis untuk sang mantan perwira tinggi Polri Ferdy Sambo pada 13 Februari mendatang, publik berharap akan ada hukuman setimpal baginya. Dituntut jaksa dengan ancaman bui seumur hidup, kini Sambo harus merelakan karier gemilang yang dibangunnya sejak lama. Apakah vonis yang layak untuk perbuatan Sambo membunuh ajudannya Yosua Hutabarat?

Kepentingan industri batu bara dituding menyusupi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).